MOJOKERTO MASUK PETA RAWAN KONFLIK PEMILUKADA

Siapkan Pasukan Pemukul dan Kendaraan Taktis  ; Antisipasi Kerawanan Konflik Pilkada 

MOJOKERTO  - Tahun politik 2018 mendatang menempatkan Kota Mojokerto dalam peta daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Bersama 18 daerah lainnya di Jatim, "Kota Servis City itu masuk dalam daftar daerah yang wajib menyelenggarakan Pilkada serentak.

"Disabilitas masyarakat memicu tingkat kerawanan berbeda. Mulai dari proses pencalonan, penetapan data pemilih hingga kampanye. Dinamika partai politik tersebut timbul akibat tidak terpenuhinya sarat pencalonan," papar Komisioner KPU Jatim Moch Arbayanto, ketika menjadi narasumber dalam Sosialisasi Tahapan dan Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto 2018 di aula Hotel Raden Wijaya.

Ia menandaskan, dalam tahapan kampanye Pilkada menjadi titik paling rawan gangguan keamanan. Ini terjadi karena adanya mobilisasi massa yang bisa memicu konflik antar pendukung calon.

Meski demikian, Arbayanto enggan berkomentar potensi gangguan kamtibmas di Jatim. "Saya kira pihak keamanan yang paling tahu 18 daerah yang paling rawan," urainya.

Ditanya soal antisipasi gugatan, KPU akan membekali jajaran dengan pola dokumentasi yang sesuai. "Soal gugatan kami menekankan pola data dan dokumentasi. Karena ini penting sebagai alat bukti."

Sementara itu, disinggung soal antidokter panen gugatan Ketua KPUD Kota Mojokerto Saiful Amin mengaku telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. "Tentu soal gugatan model apapun kita siap menanggapinya. Bahkan kami telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk pendampingan dalam penanganan masalah perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)," tandasnya.

Menurutnya, kalau ada gugatan dalam tahapan pemilu pihaknya akan bekerja sesuai aturan. "Kita bekerja sesuai aturan saja. Kalau ada yang tidak lolos tes kesehatan misalnya, KPU tidak ambil peran kecuali memenuhi rekom tim dokter yang menyatakan tentang kondisi calon tidak memenuhi syarat atau sebaliknya," ujar ia. ( Mj-1)

Selengkapnya..

KETUA PPK TERIMA HONOR Rp. 1,8 JUTA PER BULAN

Pengamanan Pilkada Mojokerto Diperketat

  

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto dituntut mampu memaksimalkan anggaran pemilihan wali kota (pilwali) periode 2018 / 2023, senilai Rp 13,9 Milyar. Apalagi, penyerapan tertinggi suksesi pelaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat kota ini salah satunya ada di pos honorarium Rp sebesar 3,6 miliar. Terbagi atas honorarium penyelanggara ad hoc Rp 2,1 miliar dan kelompok kerja (pokja) tingkat KPU Rp 1,5 miliar.

Rosidi Idhom, komisioner divisi keuangan, umum dan logistik, KPU Kota Mojokerto, membenarkan, kebutuhan anggaran honorarium memang tinggi. Menyusul, sumber daya manusia (SDM) penyelanggara pada gawe politik lima tahunan ini relatif banyak.

Terutama, untuk honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan, dan Kelompok Pemungutan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). ’’Ada dua pos anggaran honorarium, untuk ad hoc dan pokja. Yang paling tinggi itu ada di penyelenggara ad hoc,’’ katanya kemarin.

Dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pilwali 2018, realisasi penggunaan honorarium ad hoc telah disebutkan. Satu orang ketua PPK menerima Rp 1,8 juta, 2 anggota menerima Rp 1,6 juta per orang, sekretaris Rp 1,3 juta, serta bendahara dan staf sekretaris masing-masing Rp 850 ribu per orang per bulan. Anggaran tersebut diberikan pada 3 PPK kali 8 bulan pencairan. Yakni, di Kecamatan Magersari, Prajurit Kulon dan Kranggan.

Sedangkan, honorarium PPS di 18 kelurahan juga telah disetujui. Perinciannya, ketua menerima Rp 900 ribu, 2 anggota masing-masing Rp 850 ribu, sekretaris Rp 800 ribu, serta bendahara dan staf per orang Rp 750 ribu. Sedangkan masa pencairan honorarium ini disamakan dengan PPK. Yaitu, selama 8 bulan. ’’Untuk PPK dan PPS, Desember sudah mulai kerja. Maka, akhir Desember atau awal Januari 2018 mereka sudah menerima honor,’’ terangnya.

 Tak kalah tinggi. Penyediaan honorarium juga diterimakan anggota KPPS di 218 TPS (tempat pemungutan suara). Oleh KPU, kata Idhom, honorarium ketua ditetapkan Rp 550 ribu, 6 orang anggota masing-masing menerima Rp 500 ribu, dan ditambah 2 orang anggota Rp 400 ribu per orang. ’’Namun, pemberian honor anggota KPPS ini tidak sama dengan PPK atau PPS. Hanya dicairkan sekali, saat pelaksanaan pencoblosan,’’ tandasnya.

Sedianya, tahap pencoblosan pilwali dihelat bersamaan dengan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur (Jatim) pada 27 Juni 2018 mendatang. ’’Artinya, mereka akan bekerja dua kali. Terutama, saat pencoblosan berlangsung,’’ tegasnya. Seperti menyiapkan TPS, tahap pencoblosan, pemungutan suara, penghitungan hingga rekapitulasi perolehan suara.

Idhom menambahkan, selain PPK, PPS dan KPPS, ploting anggaran honorarium juga disediakan bagi pokja pilwali tingkat kota. Nilainya mencapai Rp 1,5 miliar. Dijelaskan, kebutuhan pokja yang disediakan ini untuk sekitar 20 orang. Di mana, masa waktu tugas per pokja bervariatif. Masing-masing 1, 2, 3 bulan dan bahkan ada yang mencapai 10 bulan. ’’Intinya, menyesuaikan tahapan pilwali,’’ terang komisioner asal Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon ini.

Di dalamnya terbagi atas pokja pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota. Selain itu, disediakan pula pokja perencanaan, perubahan/revisi anggaran dan penyusunan produk-produk hukum. ’’Pokja perencanaan sejak Juni kemarin sudah mulai kerja. Sedangkan, pokja penerimaan PPK bulan ini (Oktober) mulai kerja. Dan, ada dua pokja lain di tahun 2017 ini baru bisa menerima honor pada November nanti,’’ ungkapnya.

Dia menjelaskan, proses pencairan anggaran honorarium setelah semua tahapan aturan pencairan rampung dilalui. Di antaranya, pengajuan anggaran ke DIPA ke KPU RI, dan kepengurusan administrasi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Macam penandatanganan surat perintah pengesahan hibah langsung (SP2HL). ’’Serta, pertimbangan konsultasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim mengenai serapan anggaran hibah pilkada. Di antaranya adalah pokja,’’ tandas ia.

Sebagaimana diketahui, anggaran pilwali Rp 13,9 miliar juga digunakan untuk mendukung beberapa pos kegiatan. Meliputi, pelaksanaan kegiatan kampanye Rp 2,6 miliar, dan pos operasional perkantoran. Seperti pelayanan administrasi perkantoran Rp 719 juta dan perjalanan dinas Rp 944 juta. ( Mj-1 )

Selengkapnya..

PILWALI MOJOKERTO MENGHABISKAN ANGGARAN Rp.13,9 MILYAR

H

Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Berikan Pernyataan Kepada Media

MOJOKERTO – Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pemilukada ) Kota Mojokerto Jawa Timur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto cukup besar. Pada pemilihan Walikota dan Wawali Mojokerto periode 2018 / 2023, lembaga penyelenggara pemilu tingkat daerah itu mendapat sokongan bantuan dana segar dari Pemkot Mojokerto senilai Rp 13,9 miliar. Nilai tersebut naik dua kali lipat dibanding pilwali 2013 sebesar Rp 7 miliar.

Saat ini, ploting anggaran tersebut sudah dapat dicairkan oleh KPU pasca penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bersama pemkot dituntaskan. Yakni, melalui beberapa termin pencairan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) setempat. ’’Proses NPHD anggaran pilwali sudah rampung. Sekarang, KPU sudah bisa mencairkan untuk mendukung tahapan-tahapan pilwali,’’ ujar Kepala BPPKA Kota Mojokerto Agung Moeljono.

Bantuan bersumber dari APBD murni ini sedianya dicairkan dalam beberapa tahap. Menyesuaikan tingkat rencana kebutuhan di internal KPU. ’’Tahap pertama sudah dicairkan, kalau tidak salah bulan Agustus 2017 tahun lalu,’’ kata Agung. Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci pengajuan anggaran per termin oleh KPU tersebut. ’’Di draf NPHD-nya sudah ada. Cuma saya tidak hafal betul berapa rinciannya. Yang jelas sudah dicairkan,’’ paparnya.

Sesuai ketentuan, mekanisme pencairan anggaran pilwali ini tidak berbeda dari sebelumnya. Pasca NPHD dituntaskan KPU dan pemkot, selanjutnya BPPKA akan menyiapkan surat penyediaan dana (SPD). Kemudian, KPU mengajukan anggaran pencairan sesuai kebutuhan kepada walikota untuk proses pencairan. Dari situ, wali kota mendisposisikan kepada BPPKA sebagai lembaga pengelolaan anggaran untuk proses pencairan. ’’Kalau di termin pertama (anggaran) sudah habis. Tahun 2018 KPU bisa mengajukan lagi,’’ papar Agung.

Sementara, Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Sholihin, menyatakan, anggaran senilai Rp 13,9 miliar ini sudah sesuai dengan penghitungan kebutuhan selama tahapan pilwali. Realisasi penggunaannya, terbagi atas tahapan pencalonan, pendaftaran, sosialiasi, pengadaan barang dan jasa, pengadaan bahan kampanye (BK), kegiatan kampanye, dan honorarium penyelanggara pilkada.

 

Sidak KPU ; Kapolres Mojokerto kota AKBP. Puji Hendro Wibowo
Bersama Ketua KPU Kota Mojokerto dan
Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto

Seperti, pemberian honorarium petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan selama 8 bulan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). ’’Dibanding pilwali tahun 2013 lalu, anggaran pilwali di 2018 ini memang naik dua kali lipat,’’ kata Amin. ’’Salah satu pertimbangannya adalah masalah kenaikan (disparitas) harga-harga barang dan jasa,’’ ungkapnya

Dia menyebutkan, pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada 27 Juni 2018 nanti, KPU bakal menyediakan 218 tempat pemungutan suara (TPS). Tersebar di 18 kelurahan di tiga kecamatan. Dengan ketentuan, setiap TPS terdiri atas 7 orang petugas KPPS dan 2 anggota linmas (Hansip). Namun, jumlah ini menurun dibanding pilwali 2013 lalu yang mencapai 326 TPS. ’’Sebab, kita memaksimalkan jumlah pemilih di setiap TPS, maksimal hanya 500 pemilih,’’ tandas Amin.

Rosidi Idhom, komisioner divisi keuangan, umum dan logistik, menambahkan, terdapat beberapa pos anggaran yang nilainya relatif tinggi. Pos-pos itu di antaranya, sosialiasi, penyuluhan dan bimbingan teknis (bimtek) Rp 1,6 miliar. Pelaksanaan kegiatan kampanye Rp 2,6 miliar, honorarium penyelenggara (adhoc) Rp 2,1 miliar dan honorarium kelompok kerja (pokja) pemilihan Rp 1,5 miliar. ’’Yang tertinggi memang ada di pos honorarium, kegiatan kampanye, sosialiasi, penyuluhan dan bimtek,’’ urainya.

Namun, dia tidak menampik, penyerapan kebutuhan anggaran lain tak kalah tinggi juga ada di pos operasional perkantoran. Seperti pelayanan administrasi perkantoran Rp 719 juta dan perjalanan dinas Rp 944 juta. ’’Total kebutuhan kita di tahun 2017 ini ada sekitar Rp 2 miliar,’’ tutur ia. ( Mj-1)

Selengkapnya..

PEMILUKADA KOTA MOJOKERTO TANPA CALON PERSEORANGAN

Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin

MOJOKERTO – Pemilukada Kota Mojokerto Jawa Timur periode 2018 / 2023  calon perseorangan. Hingga batas pengambilan syarat dukungan bakal calon wali kota (bacawali) dan bakal calon wakil wali kota (bacawawali) berakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak satu pun menerima pengembalian berkas syarat dukungan.

Padahal, sebelumnya, lembaga penyelenggara pemilu tingkat daerah ini telah mengeluarkan dokuman syarat dukungan pencalonan setidaknya kepada empat pihak.

’’Sampai batas waktu ditutupnya tahapan pengembalian syarat dukungan pencalonan perseorangan, KPU tidak menerima satu pun syarat dukungan itu dikembalikan,’’ ujar Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin.

’’Artinya di pilwali ini tidak ada pasangan bacalon yang mendaftar melalui jalur perseorangan,’’ tuturnya. Memang, batas waktu pengembalian syarat dukungan dibuka KPU dari 25-29 November 2017 tahun lalu.

Dalam batas waktu tersebut diharapkan setidaknya terdapat satu atau dua pihak sebelumnya mengambil dokuman syarat dukungan mengembalikan sebagai bukti keseriusan mereka dalam mengikuti bursa pencalonan pilwali. Di antara isi berkasnya adalah formulir data pribadi, laporan harta kekayaan, formulir dukungan perseorangan (model B.1-KWK) dan rekapitulasi dukungan syarat pencalonan (model B.2-KWK).

Empat pihak yang sebelumnya mengambil dokumen pencalonan independen tersebut di antaranya, Ketua DPC PBB Kota Mojokerto R. Raditya Indah Budi Satria, mantan politisi PDI Perjuangan Bambang, serta politisi partai Perindo Muhtadi.

’’Harapan KPU memang di pilwali ini setidaknya ada satu paslon berangkat dari jalur perseorangan. Tapi bagaimana lagi, ditunggu sampai batas waktu pukul 24.00 tidak ada dari mereka yang mengembalikan,’’ tandas Amin.

Sesuai aturan, untuk menjadi bacawali dan bacawawali dari jalur nonparpol, setiap pasangan sudah harus mengantongi syarat dukungan minimal 10 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2014, 94.528 atau setara dengan 9.453 dukungan. Dukungan itu minimal tersebar di dua kecamatan.

Disamping dalam bentuk form model B.1-KWK, dukungan harus disertai fotokopi KTP dan sudah terekam dalam e-KTP. ’’Dengan demikian kita hanya fokus pada pencalonan melalui jalur parpol (partai politik),’’ urainya.

Dalam tahapan, program dan jadwal pilwali, pendaftaran paslon bacawali dan bawawali yang diusung atau didukung parpol dibuka pada 9 - 10 Januari 2018. Berikutnya, KPU melakukan verifikasi kelengkapan berkas syarat pencalonan.

Setelah dinyatakan memenuhi, masing-masing paslon pendaftar ditetapkan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota pada 12 Februari 2018. Selang satu hari kemudian dilakukan tahapan pengundian nomor urut digelar pada 13 Februari 2018. ’’Sekarang fokus kita mempersiapkan pencalonan dari jalur parpol. Dan itu sudah kami siapkan dari sejak awal tahapan,’’ papar Amin. ( Mj-1)

Selengkapnya..

RAMAI-RAMAI DAFTAR HARI TERAKHIR, BIKIN KOMISIONER KPU PUYENG

Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin, Berikan Stateman Kepada Pers, Rabu 10 /1 /2018

MOJOKERTO – Empat bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto hari ini, Rabu 10 / 1 /2018 mendaftarkan diri ke kantor KPU setempat, untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah ( Pemilukada).

Kontestan Bacawali dan Wawali Mojokerto yang tiba dikantor KPU yakni bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Warsito dan Mulyadi yang diusung partai PAN dan PKS.

Mereka datang mendaftar ke kantor KPU setempat dengan diiringi 150 partisan pendukung. Dengan melakukan long march dari jalan Gajah Mada menuju ke kantor KPU.

Kemudian mereka diterima oleh komisioner KPU. Setelah berkas-berkas syarat pendaftaran mereka diterima dilanjutkan dengan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan komisioner KPU setempat, masih ada berkas yang harus dilengkapi. Seperti berkas SPT pajak dan LHKN kedua kontestan tersebut.

 

Paslon dari Parpol PAN dan PKS

Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin kepada media mengatakan, bahwasanya mereka akan menerima berkas syarat pendaftaran para kontestan. Sebelum melanjutkan kejenjang tahapan pemilukada selanjutnya. Tanggal 10 / 1 merupakan hari terakhir pendaftaran para kontestan bacawali dan wawali.

Besok 11 – 12 Januari 2018, mereka akan menjalani tes kesehatan di rumah sakit dr. Soetomo Surabaya. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 tahapan penetapan bakal calon. Pada tanggal 13 Februari 2018 dilakukan tahapan pengundian nomor urut.

Kalau kontestan dari PAN dan PKS mendaftar pukul 10.00 WIB, maka kontestan dari PDIP mendaftar pukul 13.00 WIB.

DPP PDIP TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KADERNYA DALAM PEMILUKADA KOTA MOJOKERTO ?

Partai penguasa dari Kota Mojokerto tersebut harus legowo dengan keputusan DPP PDIP yang merekom Akmal Boedianto dan Rambo Garudo untuk maju dalam pemilukada Kota Mojokerto periode 2018 / 2023. Sementara kader murni PDIP dari Kota Mojokerto sendiri tidak ada satu pun yang direkomendasi dari DPP PDIP.

Ini cukup menarik, DPP PDIP tidak memberikan kepercayaan kader bawah mereka untuk maju dalam pemilukada Kota Mojokerto tahun periode 2018 / 2023.   Teka – teki ini belum terpecahkan. Sejak tidak ikutsertanya petahana Mas’ud Yunus dalam bursa pemilukada 2018 / 2023 membuat peta politik pemilukada di Kota terkecil dan terpadat di Indonesia ini berubah total.

 

Paslon dari Parpol PDIP

Sementara kontestan pemilukada yang mendaftar ketiga di kantor KPU setempat, bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Andi Soebjakto Molanggato dan Ade Ria Suryani. Mereka diusung dari parpol Demokrat, PPP dan PKB.

PKB sendiri juga unik, sebelumnya mereka akan membawa kader sendiri dalam bursa pemilukada Kota Mojokerto tersebut. Namun dalam proses perjalanan justru kandas. Menjadi partai pendukung.

Kontestan pendaftar terakhir yakni, bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ika Puspita Sari dan Ahmad Rizal Zakariyah. Mereka menggunakan kendaraan parpol Golkar dan Gerindra. ( Mj – 1 )

Selengkapnya..

TEROR MOLOTOV DI SIANG BOLONG

Orang Ini Membawa Botol Mirip Molotov, Diamankan Keamanan Gedung Grahadi Surabaya.
Sabtu 6 /1/2018 Pukul 11.30 WIB

SURABAYA – Jelang Pemilukada Jawa Timur, segala bentuk intrik dan kriminalitas  pantas diwaspadai. Gedung Grahadi Surabaya siang bolong sudah mendapat ancaman molotov. Meski pelakunya sementara diduga orang gila ?

Aparat keamanan harus meningkatkan kewaspadaan kepada siapa saja, yang mencoba merongrong kewibawaan negeri ini. Pemilukada serentak yang digelar tahun 2018 ini, merupakan tahun politik. Agen dan intelegent asing sudah berkeliaran dinegeri ini.

Apa benar yang ditangkap siang ini, di gedung Grahadi Surabaya diduga orang gila ? patut dicurigai. Media tidak boleh meremehkan hal yang paling sekecil apapun.

Singkat kata, Seorang pria tanpa identitas mengamuk dan mengancam dan akan meledakan gedung grahadi Surabaya, Sabtu (6/1/2018).

"Sekitar pukul 11.30 WIB ada orang menggunakan sepeda mini, tiba-tiba berhenti di tepi jalan, tepat di depan gedung grahadi. Setelah itu dia mengangkat sebuah botol kemungkinan berisi bensin, dan di tangan kanannya membawa korek,"  terang Budi, saksi mata.

Dari pantauan di lapangan seseorang yang berbadan besar dan  kepala botak, membawa benda kotak dibungkus kantong plastik yang ditaruh di pagar gedung grahadi. "Sambil memekik kan kata takbir, Allahu Akbar, dan akan mengkorek sumbu yang ada dibotol itu, " tutur Budi.

Selang beberapa menit kemudian, ada sejumlah orang dan termasuk Satpol PP yang berjaga di pos keamanan grahadi mencoba mengamankannya.

Ketika akan diamankan orang tersebut malah mengamuk sambil membawa kayu dan akan memukulkan pada orang yang ada didekatnya. "Saat akan diamankan dia malah mengamuk, dan mengambil kayu. Setelah itu dari arah berlawanan ada seorang driver online langsung memukulnya, Setelah terjatuh, orang itu dihakimi dan dilakukan penangkapan, oleh polisi yang saat itu sedang berjaga di sekitar taman apsari," tambahnya.

Namun, setelah proses penangkapan seseorang yang masih belum diketahui identitasnya itu.

Tim Inafis  Polrestabes Surabaya datang di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan pemeriksaan   terhadap barang mencurigakan itu.

Dalam proses identifikasi oleh tim Inafis  15 menit, tim Inafis membuka kotak itu dan ternyata berisi bekal makan siang. Dan untuk saat ini sepeda angin milik orang itu masih berada di pos keamanan Grahadi.

Untuk diketahui dalam proses pengamanan itu, salah satu anggota polisi ada yang terkena pukul dan sempat dilarikan di klinik Pusura Surabaya. ( Mj-1 / red / Bejat.com)

Selengkapnya..

JANGAN PILIH POLITISI BUSUK

Ketua KPK Agus Rahardjo

JAKARTA – Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pemilukada) serentak akan diselenggarakan pada tahun 2018 ini. Pemilihan langsung kepala daerah Gubernur / Bupati / Walikota, rawan money politik. Sehingga kualitas kepala daerah, seringkali tersangkut kasus pidana.

Lembaga anti rasuah Komisi pemberantas Korupsi ( KPK ), berharap masyarakat pemilih tidak memilih politisi busuk yang mempunyai latar belakang pernah berurusan dengan kasus pidana.

Seperti yang diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo, agar masyarakat mengecek latar belakang dan rekam jejak calon-calon kepala daerah. Ketua KPK tersebut menyampaikan  lantaran KPK, menemui kasus kepala daerah yang rekam jejaknya pernah divonis kasus korupsi.

"Tolong nanti pilkada selalu dilihat track record-nya orang supaya kita bisa mempercayakan amanah membangun daerah kita masing-masing," kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

Ucapan Agus itu merujuk pada kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang baru saja diungkap KPK, yaitu penangkapan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (HST Kalsel), Abdul Latif. Dia disebut Agus pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi, tapi terpilih menjadi anggota DPRD Kalsel dan terpilih lagi menjadi bupati.

"Mari kita pilih person yang baik, person yang tidak punya cacat seperti dalam kasus ini."

Terkait hal itu, Agus juga mencontohkan kepala daerah lain yang sudah lebih dulu menjadi 'pasien' KPK. Agus menyebut nama Sri Hartini dan Ridwan Mukti. Ketika ditangkap KPK, Sri menjabat Bupati Klaten, sedangkan Ridwan adalah Gubernur Bengkulu.

Baik Sri maupun Ridwan, disebut Agus, telah menandatangani pakta integritas untuk antikorupsi. Namun, menurut Agus, hal itu bukanlah jaminan seorang kepala daerah terbebas dari korupsi bila tak memiliki komitmen tegas melawan korupsi.

"OTT kali ini kami harapkan sebagai peringatan. Karena kita sudah menyaksikan meski didampingi, tanda tangan pakta integritas meskipun sudah berkomitmen dalam suatu upacara kejadian ini masih berlangsung," tegas Agus.( Red / Mj-1)

Selengkapnya..

MOVE ON BAWA JATIM LEBIH BAIK

Emil Dardak Paslon Wagub Jatim
Berpasangan Dengan Kofifah
Indar Parawansa

Berbagai dukungan untuk pasangan calon Gubernur Kofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak terus berdatangan. Bertempat di Institut KH. Abdul Chalim Kembang Belor, Pacet Mojokerto Jawa Timur. Para Tokoh, Kyai, Bu Nyai, dan steakholder di Jawa Timur merapatkan barisan ke pasangan ideal ini.

Cagub Kofifah Indar Parawansa sudah cukup akrab dikalangan masyarakat Jawa Timur. Selain menjabat Menteri Sosial, ia juga tokoh NU yang populer. Sementara Cawagub Emil Dardak, politisi muda milenial. Kolaborasi politisi gaek dan politisi muda yang cerdas, dan dosa politiknya belum seberapa.

Ketika ditanya soal pencalonanya berpasangan dengan Kofifah Indar Parawansa, sebagai wakil gubernur Jatim Emil Dardak Bupati Trenggalek baru satu tahun ini bersemangat menjawab pertanyaan awak media. Bahwasanya, ada kesamaan pandangan dalam membesarkan Jawa Timur. dalam mengentas kemiskinan dan pengangguran. Untuk Jawa Timur yang sejahtera aman dan damai.

“Kita punya kesamaan yakni akan terbuka dalam melakukan gebrakan-gebrakan baru dalam pelayanan publik Jawa Timur,” ujar ia.  

‘’ Kita akan lebih Move On, dalam sebuah diskusi produktif bagi masyarakat Jawa Timur kedepannya,”ungkap ia. “Kita harus melihat bagaimana kita membangun Jawa Timur untuk kedepannya. Saya rasa ini, bukan melihat saya orang Mataraman. Namun bagaimana saya bisa membangun Mataraman yang lebih prespektif ke Jawa Timur,” urai ia.

 

Bacalon Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa dan Bacalon Wagub
Jatim Emil Dardak

Dalam kaitanya dukung-mendukung bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, para tokoh dari berbagai elemen masyarakat yang berkumpul di salah satu perguruan tinggi di Desa Kembang Belor, Pacet Mojokerto Jawa Timur berharap, paslon Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak bisa menarik simpatik masyarakat Jawa Timur. Untuk membangun Jawa Timur lebih elegan.

Dan berikut ini profil atau latar belakang dari Emil Dardak pasangan dari Kofifah Indar Parawansa:

Emil Elestianto Dardak Suami Arumi Bachsin – Suami artis cantik Arumi Bachsin, Emil Elestianto Dardak resmi dilantik menjadi Bupati Trenggalek pada hari rabu, 17 Februari 2016 kemarin. Arumi Bachsin pun mengatakan bahwa dirinya akan berhenti total dari dunia keartisan yang telah membesarkan namanya selama ini.

Hal tersebut dilakukan Arumi agar lebih fokus pada keluarga dan mendampingi Emil menjadi isteri Bupati. Emil yang berpasangan dengan Wakil Bupati, Mochamad Nur Arifin, memenangkan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Trenggalek tahun 2015 dengan perolehan suara sebanyak 292.248 suara atau sekitar 76,28 persen.

Emil Elestianto Dardak atau yang akrab dipanggil Emil Dardak itu lahir di Jakarta, 20 Mei 1984, ia adalah putra dari mantan wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Emil Dardak adalah lulusan dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang. Dari Universitas tersebut, cucu dari H. Mochamad Dardak, salah satu kyai Nahdlatul Ulama itu mendapat gelar S3.

Sebelum dilantik jadi Bupati, Emil menjabat sebagai Chief Business Development and Communication-Executive Vice President di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Emil menikah dengan Arumi Bachsin pada tanggal 30 Agustus 2013. Dari pernikahannya, Emil dikaruniai 2 anak, Lakeisha Ariestia Dardak (Perempuan), dan Alkeinan Mahsyir Putro Dardak (laki-laki).

 Nama Lengkap : Emil Elestianto Dardak

Nama Lain : Emil Dardak

Tempat Lahir : Jakarta, Indonesia

Tanggal Lahir : 20 Mei 1984

Jabatan : Bupati, sejak 17 Februari 2016

Agama : Islam

Pasangan : Arumi Bachsin

Anak : Lakeisha Ariestia Dardak (Perempuan), dan Alkeinan Mahsyir Putro Dardak (laki-laki)

Orang Tua : Hermanto Dardak (ayah), Sri Widayati (ibu)

Akun Twitter : @EmilDardak

Pendidikan Tinggi

Gelar Diploma dari Melbourne Institute of Business and Technology

Gelar S1 dari Universitas New South Wales, Australia

Gelar S2 dan S3 dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang ( Mj -1)

Selengkapnya..

RUMAH PINTAR = RUMAH EDUKATIF PEMILU

detakinspiratif.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bakal berlangsung tahun 2018 mendatang. Ini membuat Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah mulai berbenah.

Seperti KPUD Kabupaten Mojokerto yang telah bersiap menyambut pesta demokrasi rakyat Jawa Timur.

Untuk mensukseskan dan menekan angka Golput Pilkada mendatang, KPUD Kab. Mojokerto telah mempersiapkan banyak hal. Misalnya, mereka membuat rumah pintar pemilu.

Rumah pintar yang berisi berbagai fasilitas mulai dari contoh bilik suara yang menyerupai Tempat Pemungutan Suara (TPS), film dan buku tentang mekanisme dan prosedur pemilihan umum.

"Semuanya ini sangat baik sebagai pembelajaran bagi pemilih pemula. Sebab di rumah pintar itu mereka dapat belajar bagaimana proses pemilihan umum mulai dari alat pencoblosan hingga rekapitulasi suara," ujar Ketua KPU Propinsi Jatim, Eko Sasmito kepada Detak Inspiratif Rabu, 19 Juli 2017 dikantor KPUD Kab. Mojokerto.

Eko Sasmito menjelaskan pihaknya sangat berharap masyarakat umum dapat memanfaatkan rumah pintar pemilu ini secara maksimal. Sebab, semuanya itu adalah untuk mempersiapkan Pilkada Jawa Timur dan PILPRES 2019 yang akan datang.

"Untuk anggaran rumah pintar pemilu ini bersumber dari APBN yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk belajar mekanisme pemilihan umum," ungkapnya.

Eko Sasmito juga menandatangi prasasti rumah pintar pemilihan umum.

"Rumah pintar pemilu ini nantinya untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemilih pemula untuk belajar cara memberikan hak suara melalui pemilihan umum," tuturnya. 

Eko Sasmito juga menjelaskan, estimasi pemilih pilgub Jatim nanti 32 juta lebih, 77,5 %. Dasarnya pemilu Jatim terakhir dan pilpres kemarin.

Pada tahun ini Jawa Timur selain punya gawe pilgub, juga punya gawe 18 pilkada daerah walikota / bupati,"jelas Eko Sasmito. ( Mj -1 )

Selengkapnya..

INTELGENT ASING MENYUSUP

detakinspiratif.com - Eksistensi badan intelegen di sebuah negara merupakan suatu keniscayaan untuk mendeteksi secara dini potensi ancaman terhadap negara baik dari dalam maupun dari luar negeri.

 Bahkan bisa dikatakan bahwa kuat atau lemahnya pertahanan sebuah negara tergantung peran intelegennya. Sebut saja Amerika Serikat dengan CIA atau Rusia dengan KGB-nya, kedua negara adidaya itu mempunyai kekuatan dan  pertahanan negara yang luar biasa karena peran penting agen intelegennya.

Bagaimana dengan negara sebesar dan seluas Indonesia?, tentu peran intelegen bukan hanya penting tapi sangat penting. Beruntung kita sudah mempunyai Badan Intelegen Negara (BIN) yang kinerjanya cukup memuaskan dan setara dengan intelegen-intelegen negara lain. 

Tapi ada kabar yang cukup mengejutkan soal banyaknya intelegen asing yang beroprasi di tanah air. Mereka menyadap dan menguntit gerak gerik para pejabat penting negara, bahkan memnfaatkan teknologi informasi untuk memata-matai kita. 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan dalam acara Halaqah muslim di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2017.

Menurut Budi ada empat macam operasi intelegen asing, yang paling parah adalah black operations intel.

Dilansir dari https://kumparan.com (15/07/2017), banyak pejabat penting yang kecewa dan bereaksi keras soal berita tersebut. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politisi PKS itu menilai bahwa pemerintah khususnya presiden Joko Widodo gagal mengidentifikasi asing yang menjadi musuh negara yang nyata, hal itu terjadi karena Presiden hanya sibuk memonitor musuh politiknya yang merupakan bangsa sendiri. Dengan raut muka kecewa Fahri mengatakan bahwa negara sudah kebobolan.

"Merajalelanya intelijen asing, bobol kita di sini. Termasuk lembaga negara disusupi intel. Sudah banyak," ujar Fahri, dikutip dari https://kumparan.com (15/07/2017).

Yang paling mengejutkan, Fahri juga mengatakan bahwa ada beberapa pejabat yang mempunyai hak menyadap orang lain, parahnya informasi tersebut diperjual belikan ke luar negeri. Hal terbukti dengan peristiwa bobolnya informasi penting menyangkut pejabat penting negara oleh asing beberapa waktu lalu.

"Kita kebobolan informasi. Semua orang disadap, tidak ada batas dan diperjualbelikan di luar negeri," pungkas Fahri.

Informasi yang disampaikan oleh Kepala BIN tidak mungkin tanpa dasar dan bukti yang akurat, oleh karena itu semoga pemerintah segera mengambil langkah konkrit untuk mengantisifasi maraknya intelegen asing di negeri kita. ( red )

Selengkapnya..

KPUD KOTA MOJOKERTO SEPAKAT PILKADA 2018 NETRAL

MOU HIBAH PILKADA 2018; Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus dan Komisioner KPUD Kota Mojokerto Saiful Amin

detakinspiratif.com  - Sekretaris Daerah Kota Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono, Kepala Bakesbang Anang Fahruroji dan segenap komisioner, anggota dan staf KPU Kota Mojokerto.

Menghadiri MOU hibah daerah dengan KPUD setempat. Dimana dalam pelaksanaan tersebut, Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus menandatangi MoU hibah daerah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto untuk pemilihan Walikota dan Wali Walikota Mojokerto tahun 2018. Penandatangan MoU tersebut  di ruang Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus, Selasa (11/7/2017).

Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin  mengatakan, KPU berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan mandiri, dapat mempertahankan integritas sebagai lembaga sesuai dengan amanat perundang-undangan penyelenggaraan pemilu.

"Semoga kami bisa amanah dalam mengemban tugas," tandasnya.

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus berharap bahwa, KPU harus bekerja secara independen, profesional dan menggunakan dana tersebut secara transparan. Walikota juga selalu menekankan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus dapat memenuhi 5 hal kebijakan.

"Yaitu berorientasi pada kualitas, prosedural, tidak ada mark up yang merugikan Negara, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini semua harus kita lakukan agar dana APBD yang merupakan uang rakyat ini bisa terlaksana seperti yang kita harapkan bersama," katanya.

Walikota minta, agar berhati-hati, namun kehati-hatian tersebut tidak boleh menurunkan kualitas. Menurutnya, jika lima hal tersebut dilaksanakan maka apa yang dikerjakan akan amanah. ( Mj – 1 )

Selengkapnya..

BUMI MAKIN PANAS, DENGAN TERTANGKAPNYA PIMPINAN DEWAN KOTA MOJOKERTO

Detakinspiratif. com - Suasana Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Mojokerto ke-99 yang digelar di gedung DPRD setempat (19/6) pagi tadi tampak tegang. Wali Kota Masud Yunus enggan bicara sepatah kata pun soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan tiga pimpinan DPRD setempat yang dilakukan Jumat (16/6) dini hari.

Para wakil rakyat dan belasan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang turut serta dalam paripurna ini pun melakukan aksi serupa.

Anggota Dewan Kota Mojokerto

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Febriyana Meldyawati menjadi pimpinan tunggal dalam sidang paripurna kali ini. Intonasi Febri pun begitu lugas membaca naskah sidang. Meski demikian, ia mengaku tak banyak tahu terhadap sangkaan praktik suap dalam pengalihan anggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (Pens).

"Saya tidak tahu karena belum baca materi Pens," katanya.

Di saat yang sama, Wali Kota Masud Yunus menyampaikan sejumlah keberhasilan setahun pemerintahannya. "Selama setahun terakhir kita menerima banyak penghargaan di antaranya Adipura Kencana, Kota Sehat Tingkat Jatim, Wali Kota Inovatif kategori Kota Pendidikan, pemekaran kecamatan dari dua menjadi tiga, WTN, Satya Karya Bakti Bidang Hukum, WTP dari BPK. Itu menjadi bukti nyata dari kebersamaan membangun Kota Mojokerto," katanya.

Ia mengajak jajarannya untuk meraih prestasi, SDM yang handal, meningkatan kreativitas menuju Mojokerto sehat, cerdas, bermoral.

Soal langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD terhadap ketiga pimpinan Dewan, Ketua BK, Darwanto mengatakan pihaknya tidak gegabah menyikapi kasus ini. "Kami tidak terburu mengambil sikap. Sebab untuk itu, kami menunggu putusan dari masing-masing partai. Itu yang jadi landasan putusan kami," katanya.

Setlah itu pihaknya akan bersikap. "Kami menunggu saja," kata ia.  

NASIB APES 3 ORANG PIMPINAN DEWAN, DITANGAN KPK

Selengkapnya..

GERAM DENGAN AHOK ORMAS DATANG 212

ORMAS ISLAM KE JAKARTA AKSI 212

Polisi geledah tas penumpang KA

Uncleowob. Com - Sebanyak 62 orang anggota organisasi masyarakat (ormas) dari Mojokerto berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai 212, Jumat (2/11/2016).

Mereka berangkat menggunakan Kereta Api (KA) ekonomi Gaya Baru Malam Selatan tujuan Surabaya Stasiun Pasar Senen.

Mereka berangkat dari Stasiun KA Mojokerto ke Jakarta pada pukul 12.45 WIB. Puluhan orang yang berangkat untuk ikut aksi damai 212 di Jakarta di antaranya terdiri atas Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) dan Front Pembela Islam (FPI). 

Keberangkatan mereka dipantau sejumlah para personel dari Polres Mojokerto Kota.

Sejumlah pertugas memeriksa barang bawaan para anggota ormas tersebut hingga sebanyak dua kali, yakni ketika akan masuk ke ruang tunggu penumpang dan ketika akan naik ke KA. Namun dari pemeriksaan itu, petugas tak menemukan barang berbahaya seperti senjata tajam (sajam) atau narkoba.

Salah satu anggota FPI Mojokerto, Ulung (27) mengaku, ia bersama lima orang lain berangkat dari Mojosari ke Jakarta untuk bergabung bersama ormas lain dalam aksi damai 212. "Kami pilih berangkat dengan KA bersama teman-teman lain," ungkapnya (1/12/2016).

Masih kata Ulung, keikutsertaan dalam aksi damai tersebut adalah wujud hati nurani sebagai umat Islam karena ia mengaku cukup jengkel dengan perkataan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, yang melecehkan Al Quran. Ia berharap agar proses hukum Ahok terus berlanjut dan ditahan.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Nyoman Budiarja mengatakan, ada total 62 orang dari JAS dan FPI yang berangkat ikut aksi damai dengan KA Gaya Baru Malam Selatan. "Dari jumlah itu, tujuh orang dari Kota Mojokerto dan sisanya dari Kabupaten Mojokerto serta daerah lain seperti Jombang dan Gresik," ujarnya.

Masih kata Kapolres, dari pemeriksaan yang dilakukan anggotanya, pihaknya tidak menemukan alat berbahaya seperti sajam atau obat-obatan. Selain pemeriksaan, polisi juga memanfaatkan untuk mengimbau pada peserta aksi agar tak ikut demo yang dipusatkan di Monas Jakarta itu.

Selain berangkat secara rombongan ada juga warga Mojokerto yang memilih berangkat secara pribadi ke Jakarta. Seperti yang dilakukan eks anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2009-2014, Mulyadi. Mulyadi mengaku berangkat ke Jakarta dengan naik KA eksekutif Bima pada Kamis pukul 17.39 WIB.

"Saya berangkat sendiri. Cuma infonya ada juga yang berangkat dengan KA pada jam berbeda. Saya hanya ingin keadilan saja. Kalau pelaku pelecehan agama yang lain sudah ditahan, kenapa dia tak bisa. Ini alasan saya ikut aksi damai," tegasnya

Selengkapnya..