Baca Juga
Detakinspiratif. com - Suasana Rapat Paripurna Istimewa HUT
Kota Mojokerto ke-99 yang digelar di gedung DPRD setempat (19/6) pagi tadi
tampak tegang. Wali Kota Masud Yunus enggan bicara sepatah kata pun soal
operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang (PUTR) dan tiga pimpinan DPRD setempat yang dilakukan Jumat (16/6) dini
hari.
Para
wakil rakyat dan belasan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang turut
serta dalam paripurna ini pun melakukan aksi serupa.
 |
| Anggota Dewan Kota Mojokerto |
Sementara
itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Febriyana Meldyawati menjadi pimpinan tunggal
dalam sidang paripurna kali ini. Intonasi Febri pun begitu lugas membaca naskah
sidang. Meski demikian, ia mengaku tak banyak tahu terhadap sangkaan praktik
suap dalam pengalihan anggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronik Negeri
Surabaya (Pens).
"Saya
tidak tahu karena belum baca materi Pens," katanya.
Di
saat yang sama, Wali Kota Masud Yunus menyampaikan sejumlah keberhasilan
setahun pemerintahannya. "Selama setahun terakhir kita menerima banyak
penghargaan di antaranya Adipura Kencana, Kota Sehat Tingkat Jatim, Wali Kota
Inovatif kategori Kota Pendidikan, pemekaran kecamatan dari dua menjadi tiga,
WTN, Satya Karya Bakti Bidang Hukum, WTP dari BPK. Itu menjadi bukti nyata dari
kebersamaan membangun Kota Mojokerto," katanya.
Ia
mengajak jajarannya untuk meraih prestasi, SDM yang handal, meningkatan kreativitas
menuju Mojokerto sehat, cerdas, bermoral.
Soal
langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD terhadap ketiga pimpinan Dewan, Ketua BK,
Darwanto mengatakan pihaknya tidak gegabah menyikapi kasus ini. "Kami
tidak terburu mengambil sikap. Sebab untuk itu, kami menunggu putusan dari
masing-masing partai. Itu yang jadi landasan putusan kami," katanya.
Setlah
itu pihaknya akan bersikap. "Kami menunggu saja," kata ia.
 |
| NASIB APES 3 ORANG PIMPINAN DEWAN, DITANGAN KPK |