PENGADAAN PARABOLA BUTUH SENTUHAN TANGAN DINGIN APH

Dari Mojokerto Jawa Timur dilaporkan. Terkait pengadaan 18 unit satelit parabola, yang ada dikantor Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Yang saat ini belum bisa di operasionalkan itu, menunggu sentuhan tangan dingin dari Inspektorat atau aparat penegak hukum (APH) setempat. Pasalnya, pengadaan satelit parabola tersebut menggunakan dana APBD 2021.

Keberadaan satelit parabola sat 2210 yang saat ini terpasang di kantor unit-unit Penyuluh Lapangan BKKBN, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur belum mendapatkan respon serius dari aparat Pemkab setempat. Meski, melalui jalur tender unit layanan pengadaan (UPL) Pemkab Mojokerto.

Dalam pengadaan satelit parabola oleh penjabat plt. DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto saat itu. Dengan nama tender, pengadaan prasarana infrastruktur sistem informasi keluarga dibalai penyuluhan KB. Dengan pagu anggaran Rp. 990.000.000,-. Sebagai pemenang tender, PT Parolis Bangun Indonesia yang beralamat di Permata Eksekutif Office jalan Casablanca nomor 45 lantai 4, Jakarta Selatan (Kota) DKI Jakarta. Dengan harga penawaran terendah Rp. 790. 020.000,-.

Informasi dilapangan menyebutkan, para operator Penyuluh Lapangan BKKBN DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto mengalami kesulitan dalam mengoperasikan satelit parabola dari hasil pengadaan tahun 2021. Alih-alih dapat bimbingan teknis operasional, justru intimidasi yang didapat dari oknum plt. Kepala Dinas DP2KBP2 ketika itu. Dugaan intimidasi diarahkan kepada operator Penyuluh Lapangan BKKBN, agar tidak memberikan keterangan kepada wartawan.

Ini pekerjaan rumah Kepala Dinas DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang baru, dr. Sujatmiko. Untuk menyelesaikan masalah ini. Namun itu tidak mudah. Sebab, harus mengeluarkan anggaran kembali untuk bisa memperbaiki satelit parabola tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Mojokerto dr. Ikhfina Fahmawati harus melakukan tindakan terukur, tepat dan cepat. Apakah ini ada kaitannya dengan korporasi dalam ber KKN ? Pemkab mempunyai Lembaga auditor, Inspektorat. Yang akan menghitung ulang kerugian negara dalam belanja pengadaan satelit parabola tersebut. 

Kemungkinan perlu kajian dalam membelanjakan uang negara untuk sebuah program yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Bappeda sebagai lembaga perencana daerah lebih bisa melakukan progres pembangunan lebih tepat lagi. Apalagi negara saat ini dalam kondisi pandemi covid 19. Efisiensi belanja uang negara harus cermat dan tepat.

Apa yang menyebabkan pengadaan satelit parabola untuk tenaga penyuluh lapangan BKKBN DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, ambyarrrr….ke permukaan. Indikasi nya, pengadaan parabola tidak sesuai spesifikasi. Serta, kurang tepat untuk di Kabupaten Mojokerto. Mengingat topografi Kabupaten Mojokerto. Daerah penyangga ibukota propinsi Jawa Timur. Laju internet masih dominan ketimbang menggunakan satelit parabola yang lebih rumit. Selain itu pula, penggunaan satelit parabola, menambah beban anggaran untuk membayar tagihan rekening tiap bulannya. Manakala digunakan untuk televisi atau internet. Sementara, dikantor unit Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana BKKBN DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, sudah ada internet Wi-Fi, yang masih optimal dalam pengoperasionalnya.(Mj-2)

PENGADAAN PARABOLA MANGKRAK SATU BULAN

18 unit Parabola Mangkrak Di Kantor Unit Penyuluh KB Kabupaten Mojokerto Dipasang,Tapi Tidak Bisa Digunakan.

Sebanyak 18 unit pesawat parabola yang ditempatkan di kantor Unit-unit Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto Jawa Timur terancam mangkrak. Pasalnya, parabola itu tidak bisa dioperasikan dengan sempurna.

Para operator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mengalami kesulitan ketika mengoperasikan. Tampaknya, parabola dengan merk Sat2210 yang dibeli melalui tender, tidak dilakukan trial terlebih dahulu. 

Operator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mengaku, parabola merk Sat2210 kurang berfungsi dengan maksimal. Pada waktu dioperasikan untuk internet, lebih lelet. Mengirim foto saja kurang optimal apalagi mengirim gambar video.

Sehingga, para operator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana itu menggunakan fasilitas WiFi yang selama ini digunakan.

Dengan keluhan yang di alami para operator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dapat dianalisis bahwa, pengadaan parabola dengan merk Sat 2210 oleh penjabat Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto Jawa Timur itu, tidak melalui kajian efisiensi. Justru pengadaan parabola itu, pemborosan anggaran. 

Apalagi, kondisi saat ini keuangan negara untuk penanganan dampak Covid 19. Disini seorang decition maker (pengambil keputusan) kurang tepat menunjuk dan menempatkan seseorang untuk menjadi pimpinan. Ketika sebuah lembaga dikelola bukan ahlinya, maka rusaklah sistem tatanan yang sudah dibangun dengan baik. 

Entah apa yang ada dalam pikiran, penjabat DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan melakukan pengadaan parabola dengan uang rakyat itu…????

Inovasi yang tidak tepat !!!....

Kalau ingin menambah inovasi kepada petugas lapangan, bisa dilakukan pengadaan gadget, bisa juga Laptop atau kendaraan operasional. Lebih keren lagi, gaji dan tunjangan dinaikkan. 

Dengan terpilihnya dokter Ikhfina Fatmawati dan Muhammad Al Barra sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto. Program mereka yang utama, kepentingan masyarakat lebih utama. Sehingga sarana Informasi dan Komunikasi digital secara cepat dan tepat.

Nampaknya, pengadaan parabola oleh penjabat DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, inovasi dan menambah followers. Namun yang terjadi, inovasi emosional dan pemborosan. Sebaiknya, Bupati Mojokerto meninjau dan mengkaji dulu, ketika akan menempatkan pejabat dalam posisi pengambil keputusan. Biar tidak serampangan dalam membelanjakan uang negara. 

Dalam pengadaan parabola di DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2021. Nama tender, pengadaan prasarana infrastruktur sistem informasi keluarga dibalai penyuluhan KB. Dengan pagu anggaran Rp. 990.000.000,-. Pemenang tender, PT Parolis Bangun Indonesia yang beralamat di Permata Eksekutif Office jalan Casablanca nomor 45 lantai 4, Jakarta Selatan (Kota) DKI Jakarta. Dengan harga penawaran terendah Rp. 790. 020.000,-.

Sudah satu bulan ini, parabola pengadaan dari DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, mangkrak. Tidak ada upaya untuk perbaikan atau bagaimana ? Selain itu, untuk mengegolkan gagasan ini petugas dari DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto harus bertatap muka dengan kontraktor peminat tender di sebuah rumah makan. (Mj-2)



CEGAH TANGKAL ANARKISME AJAK MASYARAKAT CINTA TANAH AIR

 

AKBP. Dedy S. Serahkan Sang Saka Merah Putih Kepada Pemuda

Unjukrasa penolakan UU Cipta Kerja ( Omnibus Law ) masih terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Di Mojokerto unjukrasa menentang produk Legeslatif itu terjadi dua kali. Guna mencegah anarkisme dalam sebuah penyampaian aspirasi masyarakat, didepan umum. Kapolres Mojokerto Kota Jawa Timur AKBP. Dedy S gelar ”Apel Deklarasi Anti Anarkis” bersama elemen masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, di Lapangan Patih Gajah Mada Mapolres Mojokerto Kota jalan Bhayangkara 25, Kota Mojokerto, Jumat (16/10/2020).


Dalam sambutannya, Kapolres Mojokerto, AKBP Deddy Supriyadi menyinggung dinamika aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, tentunya juga di Mojokerto sebagai  reaksi atas produk hukum baru yang dirancang oleh DPR RI.

 

Tanda Tangan Deklarasi Anti Anarkisme
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan aksi unjuk rasa yang telah dilakukan oleh berbagai elemen Masyarakat khususnya mahasiswa dan buruh yang mana aksi tersebut dilaksanakan dengan aman, tertib dan kondusif,” AKBP. Dedy

 

Meski di beberapa tempat lain baik dari Jawa Timur maupun di Jakarta terjadi aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas, korban luka-luka maupun materiel baik dari aparat maupun dari massa aksi, AKBP Dedy berharap, tidak terjadi hal demikian, di Kota Mojokerto..

 

“Perlu kita ketahui bersama tentang undang-undang Cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR RI telah disampaikan kepada bapak Presiden Jokowi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020 di mana mekanisme dalam penyampaian dimaksud telah diatur dalam ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011,” lanjut Ia.

 

Tanda Tangan Deklarasi Anti Anarkisme

Dihimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Mojokerto, khususnya di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota untuk bersama-sama menaati aturan yang ada demi terselenggaranya kehidupan yang aman dan kondusif dengan tidak melakukan aksi anarkis dengan melakukan kerusuhan perusakan dan kegiatan lain yang dapat merugikan orang lain.

 

“Mari kita junjung supremasi hukum yang berlaku di negara kita dan kontra terhadap beberapa kebijakan pemerintah sudah patut terjadi karena hal tersebut merupakan dinamika demokrasi di negara kita. Sehingga semisal masih ada yang melakukan penolakan terhadap undang-undang Cipta kerja tersebut, seyogianya sampaikan aksi dengan elegan tertib damai,” harapnya.

 

Apel deklarasi diikuti oleh elemen masyarakat antara lain, Ketua MUI Kota Mojokerto KH Rofi’i Ismail, Ketua BAMAG Kota Mojokerto  Daniel Pirngadi, Romo Petrus Katirah Gereja Katholik, Sunardi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto,M Suwanto Cabang dinas Pendidikan, Heri W Dinas pendidikan Kabupaten, Yunus Rektor Unimas, Elemen mahasiswa, Pelajar SMK, dan  Elemen pemuda, KOKAM Kota Mojokerto, PC.GP Ansor Kota, Pemuda Muhamadiyah, dan Banser.(MJ-2)

 

 

 

 





SUHU POLITIK MOJOKERTO KIAN PANAS, DJOKO WIDJAYANTO MUNDUR DARI ESELON II




“Entah apa yang merasuki mu,
hingga kau tega mengkhianati ku”

Jelang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Kabupaten Mojokerto 2020, atmosfir di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, kian panas. Saling jegal dan saling sikut.

Tim petahana Bupati Pungkasiadi mulai carut marut. Satu persatu orang kepercayaanya mulai kabur meninggalknya dan memilih bakal calon kepala daerah lainnya.

Kabar teranyar, orang nomor satu atau ring satu ( red, bahasa politik praktis local) Djoko Widjayanto Kepala Inspektorat serta Plt. Kadisparpora mengundurkan diri dari jabatan eselon II. Memilih menjadi staf biasa atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional.

Djoko melayangkan surat pengunduran diri ke meja Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Senin (20/1/2020). Kabar pengunduran diri mantan Camat Jatirejo ini mengejutkan sejumlah pihak internal Pemkab Mojokerto. Pasalnya, sebelumnya Djoko dekat dengan mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Namun hubungannya dengan Bupati Mojokerto Pungkasiadi justru dikabarkan dalam keadaan renggang. Ini terlihat saat pelantikan mantan Wakil Bupati Mojokerto pada Selasa (14/1/2020) pekan lalu di Gedung Grahadi Kota Surabaya. Ia tak terlihat dalam pelantikan tersebut.

Padahal, semua pimpinan lembaga pemerintahan mulai dari forpimda, kepala dinas, badan, camat, hingga DPRD turut hadir. Djoko pun mengakuinya terkait kabar pengundurannya tersebut dengan alasan ingin lebih tenang dalam bekerja sebagai pengawas aparatur sipil negara ASN.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso mengaku, belum membaca surat pengunduran diri Djoko. “Saya tadi belum sempat baca. Kalau Kepala BPKAD, dia (Mieke Juli Astuti, red) hanya cuti selama 10 hari,” jelasnya.

Pasalnya selain Djoko Widjayanto yang melayangkan surat pengunduran diri ke orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto, kabar serupa datang dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto. Kabar pengunduran diri Mieke Juli Astuti juga sempat mencuat, namun semua hanya isu.

Atas pengunduran Djoko Widjayanto, daftar jabatan tinggi pratama di lingkup Pemkab Mojokerto yang kosong berpotensi bertambah, yakni sebanyak 11 kursi.

Djoko Widjayanto dikenal sebagai orang kepercayaan Pungkasiadi ketika mendekati Pilkada 2020 nanti. Kini, dia berbelok arah.

Pada saat Bupati Pungkasiadi boyong ke rumah dinas peringgitan, tampak Djoko Widjayanto    juga hadir. Namun, sudah tidak seperti biasanya, lebih banyak diam dan menjauh dari Bupati Pungkasiadi.

Padahal dirumah Djoko di Desa Salen Kecamatan Bangsal Mojokerto, sempat tertulis dalam benner, Relawan Pungkasiadi. POLITIK  PRAKTIS-KEKUASAAN-HARTA TAHTA-WANITA.OJO KELALEN-KORBAN JANJI MANIS. (mj-1)

TKD PADUSAN PACET DI BAWA KE RANAH HUKUM



Demo warga Desa Padusan Pacet Mojokerto Jawa Timur kembali digelar. Tuntutan warga, transparansi terkait pengelolaan aset desa atau tanah kas desa yang disewakan kepada pihak ketiga tanpa sosialisasi kepada warga.

Demo ini kali ketiga warga desa Padusan Pacet Mojokerto Jawa Timur membawa mobil komando satu unit dan puluhan sepada motor. Sebelumnya, warga menduduki tanah kas desa sambil membentangkan poster yang dibawa.

Selanjutnya, mereka menuju kantor desa setempat dan berorasi. Setelah itu, sepuluh perwakilan warga dipertemukan dengan perangkat desa untuk menyalurkan aspirasinya.

Warga menduga, pasir dan bebatuan dari lahan TKD tersebut dijual ke penggilingan batu di wilayah lain. Uang dari hasil sewa dan penjualan batu dari lahan TKD itu hanya dinikmati beberapa oknum perangkat desa.

Dugaan penyalahgunaan TKD itu menuai protes warga. Puluhan warga yang dikoordinator Erwin Rizaldi menggelar unjuk rasa di kantor Balai Desa setempat. Menuntut transparansi perangkat desa.

 “Banyak sekali material bangunan seperti pasir dan batu yang sering dimuat oleh kendaraan berat dari lokasi TKD,” tandas koordinator warga, Erwin Rizaldi, Kamis (14/11/2019).

Selan dijual, material batu dan pasir dari TKD juga dibarter dengan paving block. Erwin mengatakan, warga mengeluhkan aktivitas penambangan (Galian C) di lahan TKD.

“Kami mempertanyakan untuk apa TKD disewakan. Lalu kenapa ada aktivitas galian pasir sampai aktivitas keluar masuknya batu-batu besar sampai proses pemecahan dan bongkar muat paving. Pihak perangkat desa tidak pernah sosialisasi terkait hal ini,” ujar Erwin.

Selain mempertanyakan TKD, warga menuntut juga kejelasan kejelasan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan dugaan pungli terkait tanah yang digunakan untuk ternak ayam.

“Kami juga menanyakan Bumdes, struktur bagaimana dan SK serta tanah yang dikontrak dan difungsikan untuk ternak ayam. Pernyataan dari perangkat desa tidak sesuai dengan fakta,” ujarnya.

Dalam aksi unjuk rasa di Balai Desa Padusan, warga membawa sejumlah poster dengan tulisan beragam tuntutan. Antara lain ‘Kami Butuh Perangkat Desa Yang Transparansi’, ‘Save TKD Kami’.

Setelah unjuk rasa berlangsung beberapa lama, perangkat desa akhirnya mau menemui perwakilan warga. Perangkat desa akhirnya mengakui kesalahanya dan meminta maaf secara gamblang membeberkan terkait sewa tanah kas desa kepada orang luar desa.

Hal itu juga disampaikan mantan Kades Muslichudin. Bahwasanya, pada saat menyewakan tanah kas desa terburu-buru, sehingga tidak sempat membuat MOU dan sosialisasi kepada warga. Menurutnya, khilaf dan kedepannya akan diperbaiki.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Winajat, kepada wartawan mengatakan Pemerintah Desa Padusan rupanya bekerja sama dengan pihak ketiga PT Suharis Restu Mandiri untuk mengelola TKD.

Tetapi Winajat membantah jika kerjasama itu terkait penyewaan dan alih fungsi lahan TKD menjadi tambang pasir. Menurutnya, kerja sama yang baru berjalan sekitar 2 pekan itu hanya untuk menormalisasi TKD Padusan.

“Jadi tidak ada aktivitas jual-beli mengeluarkan tanah maupun sirtu di sini. Hanya diratakan tanahnya. Tidak ada material yang keluar dari sini,” ungkap Winajat.

Sebab, sepengetahuan dewan saat mengecek langsung ke lapangan, tidak menemukan adanya transaksi jual-beli material dari TKD Padusan. Politisi Partai Golkar ini menilai, aksi protes warga dipicu ketidaktahuan mereka akibat kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Padusan terkait normalisasi TKD.

“Harusnya tidak boleh diperjualbelikan kalau normalisasi saja. Tapi kami akan mengecek lagi. Kami agendakan hearing dengan memanggil camat, kades, dan pihak ketiga,” tegasnya.(*/MJ-2)


SEMOGA BISA MENJALANKAN AMANAH RAKYAT


LAKARDOWO MEMBARA

Orator Demonstran Desa Lakardowo Jetis Mojokerto Jatim





detakinspiratif.com – Tuntut janji kampanye, Bupati Mojokerto Jawa Timur (Jatim) Musatafa Kamal Pasa ( MKP) didemo warganya.a


Sebanyak 300 orang warga Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto, Jatim berunjukrasa dikantor Pemkab Mojokerto Jatim, Kamis 7 September 2017.


Mereka menuntut, dibebaskanya warga desa setempat dari berbagai gejolak sosial yang membuat mereka resah. Para demonstran tersebut para pendukung Bupati Mojokerto  Jatim aktif.



“Saya datang kesini untuk menagih janji kepada Bupati sekarang. Ketika bupati Mustafa Kamal Pasa  ( MKP ) mencalonkan untuk kali keduanya. Dia berjanji akan mensejahterakan kami, melindungi kami, mengayomi kami,’’kata orator demonstran tersebut.


Namun ketika kami butuh kewenangannya sekarang, Bupati sebagai pejabat politis malah tidak mau menemui. Mana janjimu Bapak Bupati, coba temui kami kalau berani,’’sergah para orator pengunjukrasa tersebut.


Warga Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Jatim, merasakan hidupnya tertekan dan terintimidasi dari gejolak sosial. Warga desa Lakardowo, merasakan kehidupan di desanya sudah tidak  harmonis lagi.


Kerukunan, keguyuban keharmonisan sudah tidak ada lagi. Kehidupan bertetangga, saling curiga-mencurigai. Namun, pihak pemerintah desa maupun pemerintah daerah, tidak mau tahu akan hal itu. 


Warga Desa lakardowo sudah tiga kali melaporkan keharmonisan di desanya kepada aparat Pemda setempat, namun tidak ada tanggapan. Puncaknya, hari ini mereka berunjukrasa.


Kehadiran investor asing ke Desa Lakardowo nampaknya, berdampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu dikarenakan, tidak adanya sosialisasi dari pihak aparat desa dan aparat pemda setempat, kepada masyarakat Desa Lakardowo yang terdampak langsung dengan kehidupan revolusi industri.


Revolusi industri, seyogianya berdampak positif bagi masyarakat yang terdampak langsung dengan kegiatan hiruk pikuk industri pabrik tersebut. Kenyataannya, pahit.


Warga desa setempat malah menjadi komoditi sosial, industri dan politik. Mereka, terpecah belah. Kerukunan dan keguyuban warga desa sudah tidak ada. Pemkab Mojokerto, seyogianya peka akan hal itu. Tidak boleh didiamkan. Kesbanglinmaspol mestinya turun ke Desa tersebut untuk mengambil sikap.


Kalau tidak, gejolak sosial didesa tersebut akan panjang. Dikuatirkan akan kemasukan paham radikalisme. Hal itu, terbukti ketika masyarakat Desa Lakardowo berunjukrasa di depan kantor Pemkab setempat. Mereka sudah krisis kepercayaan terhadap pemimpin mereka yang ada di Desa maupun diKecamatan.


Semoga masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Mojokerto Jatim, kembali menemukan kehidupan sebagai masyarakat yang guyub rukun, tata tentram kertarahardja. ( Mj-1)




PASAR KEDUNG MALING SENILAI Rp 20,7 M

Kadis Perindag Pemkab Mojokerto,
 Bambang Purwanto 
detakinspiratif.com – Tim Kejaksaan Negeri Mojokerto sidak pembangunan pasar Kedung Maling, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur di dampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Mojokerto, Bambang Purwanto.


Pembangunan pasar Kedung Maling Sooko Mojokerto Jawa Timur, menelan biaya sebesar Rp 20,7 miliar dari APBD TA 2017 dan ditarget selesai akhir tahun ini.


Pengerjaan proyek Pasar Kedungmaling sudah mencapai 25 persen. Lokasi pasar  menempati eks tanah kas desa seluas 18.900 meter. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwanto  berharap, PT Insan Pesona sebagai pemenang tender bisa menyelesaikan tepat waktu.


“ Kita melakukan sidak untuk mengetahui langsung dilapangan seperti apa?, hasil sementara tahapan pengerjaan proyek Pasar Kedungmaling yang dikabarkan sudah mencapai 25 persen. Termasuk sedang memasuki tahapan pengerjaan pengecoran lantai atas dan tiang utama penyangga bangunan,” jelas Bambang Purwanto.


Salah satu yang kita cek, kata Bambang, adalah jenis dan kualitas serta ukuran besi yang dijadikan sebagai rangka penyangga dan dasar lantai pengecoran juga alur pengairan serta akses pintu masuk. “Setelah kita cek secara fisik dan diukur pakai alat, ukuran besi yang dipakai sesuai ketentuan,” ujar Bambang didampingi Kasi Intel Oktario Hutapea dan Kasi Pidsus Fathur Rahman.



Tim Disperindag dan Kejaksaan Mojokerto juga mengecek kondisi pondasi maupun saluran air serta beberapa bangunan yang dianggap rawan penyimpangan kualitas bangunan.


 “ Kesimpulan hasil sidak saat ini, kami bersama tim Kejaksaan Mojokerto masih sebatas mengecek langsung kualitas bangunan yang masih 25 persen. Dan belum menemukan adanya indikasi penyimpangan. Semoga hingga pengerjaan tuntas tidak ada penyimpangan,” tandas Kasi Intel Oktario Hutapea.



600 kios akan dibagikan gratis kepada pedagang yang menempati pasar yang lama. Di pasar yang baru disediakan sejumlah fasilitas pendukung, seperti pergudangan, cold storage, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), mushala, hingga fasilitas perbankan. ( Mj – 1 )

UMAT BERAGAMA DI MOJOKERTO JATIM RAPATKAN BARISAN

Kapolres Mojokerto Kota Jatim AKBP. Puji Hendro Wibowo
Pimpinan Sidang FKUB
detakinspiratif.com – Menyikapi tragedi  suku rohingnya Myanmar, Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB) Kota Mojokerto Jawa Timur mengambil sikap tegas. Dengan menggelar diskusi komunikasi aktif, antar umat beragama yang ada.


FKUB Kota Mojokerto Jawa Timur tidak ingin isu suku Rohingnya, terbawa di Kota Mojokerto Jawa Timur dan Indonesia pada khususnya. Sebagai negara tetangga Asean, pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah diplomatis.

Sementara Di Kota Mojokerto Jawa Timur, umat beragama yang ada tidak mudah terprovokasi dengan informasi media sosial yang menyuguhkan berita sadisme, tanpa ada pertanggungjawaban.

Dikatakan oleh Kapolres Mojokerto Kota JawaTimur AKBP. Puji Hendro Wibowo, umat beragama di Kota Mojokerto Jawa Timur, hidup rukun berdampingan. Tidak terprovokasi dengan pemberitaan isu sara yang tidak ada kaitanya dengan umat beragama di Indonesia.

 Isu sara, akhir-akhir ini sengaja dihembuskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, untuk memecah belah bangsa Indonesia. Mereka tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai, mereka ingin Indonesia terlibat dalam chaos antar bangsa.

Dan, mereka akan memanfaatkan situasi tersebut. Kalau negeri ini chaos, mereka akan mengambil keuntungan dari kita. Kita harus sigap, waspada, mawasdiri serta instropeksi diri,’’ungkap Kapolres Mojokerto Kota Jawa Timur tersebut.

“Kita akan kumpulkan ormas-ormas yang ada di Mojokerto Jawa Timur, untuk melakukan dialog aktif. Biar ada win-win solusi dalam mengatasi setiap permasalahan. “ Jangan mudah mengeluarkan fatwa jihad, manakala kita nya, belum mengetahui permasalahannya.

Tidak perlu, mengurusi rumah tangga negara lain. “mengurusi rumah tangga sendiri saja masih susah, kok mengurusi rumah tangga orang lain,”kata ia.

Sementara, Ketua FKUB Kota Mojokerto KH. Fakih Usman menyampaikan, negeri nusantara tatkala Majapahit berdiri. Umat beragama ketika itu hidup rukun berdampingan, antara Budha dan Hindu. Begitu pula dengan kedatangan Wali Songo ke pulau Jawa, juga tidak membawa ajaran budaya dari luar.

Mereka meracik budaya yang ada menjadi lebih santun, berbudi luhur dan tidak menafikan budaya yang sudah ada. Sehingga budaya Wali Songo hingga saat ini masih bagian dari budaya leluhur Nusantara.


‘’Kalau toh, akhir-akhir ini budaya Nusantara bergeser ke budaya asing, itu karena orang muda kita gampang latah meniru budaya negeri tetangga. “ Kalau nggak gitu, nggak keren. Kata anak muda sekarang,’’tutur Gus Fakih melihat sosok anak muda sekarang yang latah akan budaya asing. Dan, melupakan budaya orang tua sendiri yang adi luhung,” cerita Gus Fakih.  ( Mj -1 )

CALON WALIKOTA DARI PKB, DILANTIK JADI PIMPINAN DEWAN

Detakinspiratif.com - PKB Kota Mojokerto Jatim, menunjuk Junaedi Malik menjadi Wakil Ketua DPRD setempat, Kamis 24 Agustus 2017.

Junaedi Malik menggantikan Abdullah Fanani yang terlibat kasus OTT KPK.

Dengan demikian pimpinan dewan Kota Mojokerto Jatim, tinggal satu orang pimpinan yang belum mengisi kursi pimpinan dari wakil PAN.

Hingga saat ini, PAN belum menunjuk salah satu kadernya, untuk menjabat pimpinan dewan.

Pelantikan pada hari ini, dihadiri oleh Walikota Mojokerto serta OPD setempat. (Mj-1)

ENAM PEJABAT ESELON PEMKAB MOJOKERTO DI MUTASI

detakinspiratif.com - Sebanyak enam orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari Eselon IIB Pemkab Mojokerto dimutasi. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa melantik di ruang Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto, Senin (21/8/2017).

Enam pejabat tersebut antara lain, Didik Pancaning Argo dari jabatan lama yakni Kepala Dinas Pertanian menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Suliestyawati dari Kepala Dinas Sosial kembali menjadi Kepala Dinas Pertanian, Ludfi Ariyono dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Dinas Sosial.

Mardiasih dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menjadi Sekretaris DPRD, Eddy Taufiq dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menjadi Kepala Badan Kesatuan dan Politik (Bakesbangpol) dan Djoko Widjayanto dari Camat Jatirejo menjadi Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora).

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa mengatakan, mutasi tersebut hendaknya dimaknai dari sudut kepentingan organisasi, bukan tentang penempatan maupun kepentingan tertentu. "Pelantikan adalah sebuah kebijakan organisasi," ungkapnya.

Hal tersebut, lanjut Bupati, demi memperoleh pejabat yang tepat untuk melaksanakan tanggung jawab dalam jabatan struktural (right man on the right position) dan Pemkab Mojokerto mencari figur-figur tersebut. Pertimbangan utama dalam penentuan jabatan didasarkan beberapa hal.

"Yakni pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi yang menimbang aspek integritas dan moralitas. Kita ingin mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang terbingkai erat atas aturan ketentuan perundang-undangan," ujarnya. 

Untuk itu, tegas Bupati, penting demi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan khusunya di Pemkav Mojokerto. Menurutnya, pertimbangan yang dipakai dalam menentukan jabatan adalah kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi. 

"Adapun kompetensi tersebut meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Kita berharap menemukan hal tersebut dari para pejabat yang dilantik hari ini. Saya ucapkan selamat bertugas dan sukses," harapnya. 

Hadir juga dalam acara ini Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito serta beberapa orang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto.(Mj-1)

REFLEKSI ARTI KEMERDEKAAN UNTUK GENERASI SEKARANG






detakinspiratif.com - Dalam rangka menyambut dan Peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0815 Mojokerto merencanakan menggelar do’a bersama dengan masyarakat yang melibatkan seluruh tokoh lintas agama di wilayah Kodim 0815 Mojokerto.


Do’a bersama ini yang bertemakan ” Muroja’ah Untuk Lebih Berkasih Sayang ” akan digelar pada tanggal 17 Agustus  pukul 17.00 WIB tahun 2017.


Aksi do’a bersama ini tidak hanya dilaksanakan di Mojokerto namun serentak di seluruh Indonesia mulai tingkat Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Satuan Terkecil atau Pos.


Dikatakan Komandan Kodim Letkol TNI AD Czi Budi Pamuji, do’a bersama ini sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah rahmat Alloh SWT, yang sudah dinikmati bangsa ini selama waktu 72 tahun.


Do’a bersama digelar di Ponpes Amanatul Ummah Desa Bendungan Jati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 17.00 – 18.00 WIB.


Masih kata Komandan Kodim 0815 Mojokerto, do’a bersama ini merupakan instruksi Panglima TNI, agar seluruh umat beragama melaksanakan do’a bersama pada tanggal 17 Agustus mendatang, tujuannya agar masyarakat mendo’akan NKRI menjadi negara yang kuat.  


“Agar Indonesia lebih damai, tenteram dan lebih kasih sayang untuk persatuan bangsa”, tandasnya.


Selain di Ponpes Amanatul Ummah, do’a bersama juga digelar di tempat ibadah lainnya seperti Umat Kristen Khatolik di Gereja Paroki Santo Yosef  Jalan Pemuda Nomor  7 – 11 Kelurahan Gedongan Magersari Kota Mojokerto.  


Umat Kristen Protestan di Gereja GPIB Jalan A. Yani Nomor 1 Kota Mojokerto.


Sementara untuk Umat Hindu di Pura Sasana Bina Yoga Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto,  sedangkan Umat Budha di Wihara Komplek Kelenteng Hok Sian Kiong Jalan PB Sudirman Nomor 1 Kota Mojokerto dan Umat Khonghucu di Klenteng Hiap Thian Kiong Jalan Airlangga Mojosari Mojokerto.


Selain itu, kegiatan do’a bersama juga dilangsungkan di tempat - tempat ibadah seluruh wilayah Koramil Jajaran Kodim 0815 Mojokerto.


Komandan Kodim 0815 Mojokerto mengajak masyarakat Kabupaten dan Kota Mojokerto pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB untuk datang dan mengikuti do’a bersama 171717. 


Dengan tema (“Indonesia Lebih Kasih Sayang” ) di Ponpes Amanatul Ummah, Masjid, Musholla, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng dan tempat ibadah lainnya. Pungkasnya. ( Mj-1)

SEDULUR JATIM BERKIPRAH UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT

Anggota Sedulur Jatim , Subagyo dkk







detakinspiratif.com - Organisasi massa Sedulur Jawa Timur ( Ormas Sejati), organisasi massa non partisan.


Yang baru dideklarasikan di Surabaya oleh Kuswanto.
Deklarasi dilaksanakan di Hotel Sahid Surabaya, Minggu (6/8/2017).


Kuswanto adalah mantan Ketua DPD Partai Hanura Jatim yang sekarang menjadi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jatim.


Ia mengatakan, Sedulur Jatim mempunyai program panca peduli.


Antara lain, peduli kesehatan, peduli pendidikan, peduli sosial kemasyarakatan, peduli bencana dan peduli hak demokrasi rakyat.


Menurut dia, dibentuknya wadah ini bukan untuk untuk penggalangan Pilkada Jatim  2018.
Ormas sedulur Jatim belum melangkah untuk ke politik praktis. Ormas ini ingin melindungi hak - hak rakyat dalam pemilihan umum nantinya.


" Yang jelas wadah ini memperjuangkan agar rakyat mempunyai hak memilih dan dipilih.
"Jangan sampai hak rakyat diberangus kepentingannya. Kami sudah menyatakan kepada seluruh anggota bahwa Sedulur Jatim non partisan. Jadi kami non partisan meskipun ada yang jadi kader parpol, tapi belum berpikir Pilgub dan bukan dukung-mendukung," ungkapnya


Sedulur Jatim, lanjut dia, kini bisa didapatkan aplikasinya melalui android di playstore. Visi misi organisasi yang mempunyai pengurus di kabupaten/kota se-Jatim ini bisa dilihat kegiatannya di android. ( Red / Bus )

SETYO NOVANTO KETUA DPR RI TSK E- KTP

detakinspiratif.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka.

Ketua Umum Partai Golkar ini Dijerat kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Demikian disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Penetapan tersangka itu hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.

"Setelah mencermati fakta persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto berkaitan dengan e-KTP tahun 2011-2012, KPK menemukan bukti permulaan bukti yang cukup untuk menetapkan seorang tersangka.

Menetapkan saudara SN selaku anggota DPR RI," kata Agus.
Dalam proyek bernilai Rp 5,9 triliun ini, Setya Novanto diduga melakukan korupsi bersama-sama pihak lain. Salah satunya Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

"Yang bersangkutan diduga menguntungkan diri sendiri, atau pihak lain, atau korporasi yang diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun," terang Agus.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus ini. Ketiganya yakni Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto.

Andi Narogong, Irman dan Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini lantaran diduga menguntungkan diri sendiri, pihak lain, dan korporasi.

Perbuatan Andi bersama-sama Irman dan Sugiharto itu, diduga menyebabkan negara merugi Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. (red )

PERANG PAREGREG PPP PUSAT






detakinspiratif.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz meminta polisi segera mengungkap penyerangan kantor DPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.


Wakil Ketua Umum DPP PPP Humphrey Djemat berharap polisi bisa mengungkap dalang dibalik penyerangan yang dilakukan dini hari tadi.


"Jangan hanya orang lapangan saja yang diusut, tapi aktor intelektual juga," tegas Humphrey di kantor DPP PPP, Minggu 16 Juli 2017.


Humphrey menjelaskan, dalam penyerangan tersebut, satu orang mengalami luka akibat pukulan yang diduga dilakukan massa. Satu kaca bagian depan dan satu kaca bagian samping kantor tampak pecah diduga akibat lemparan batu.


"Korban saat kejadian berada di dekat pagar, makannya dia kena," jelas Humphrey.
Humphrey menduga penyerangan dilakukan orang suruhan Romahurmuzy alias Romi. Untuk menguatkan dugaan, Humphrey akan menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.


"Menurut dugaan kita karena ini juga masalah kepentingan PPP yang sudah berjalan selama ini dan juga sudah beberapa kali kejadiannya, menyangkut juga aktor intelektual yang sama, dugaan kita adalah saudara Romahurmuziy dugaan kita," ucap Humphrey.


Sementara Seketaris Jenderal PPP kubu Romahurm‎uziy, Arsul Sani membenarkan penyerangan itu adalah dari pihaknya. 


Namun dia menegaskan tidak pernah melakukan penyuruhan perebutan kantor tersebut.
"Itu teman-teman di akar rumput dan organ sayap dan sebagaian teman-teman Angkatan Muda Kabah yang ambil alih itu," ujar Arsul saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (16/7).



Anggota Komisi III DPR itu menegaskan tidak ingin disebut mengambil alih kantor DPP PPP.
Sebab kubu Romahurmuziy sudah secara sah berhak menempati kantor itu, di mana ada putusan PK Nomor 17 yang isinya adalah membatalkan dari putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan PPP di bawah Djan Faridz.



"Jadi memang sudah tidak punya legalitas lagi Pak Djan Faridz untuk tetap berada di kantor PPP," tegasnya.


‎Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Humprey Djemat mendapat laporan ada sekira 80 orang melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu ke kantor PPP pada Minggu (16/7) sekira pukul 02.00 WIB.


Ungkap Humprey pelaku penyerangan itu berasal dari PPP kubu Romahurmuziy alias Romy. Karena mereka mentasnamakan Angkatan Muda Kabah.


Humprey menambahkan adanya penyerangan ke kantor DPP PPP kubu Djan Faridz lantaran kubu Romy ingin mengambil alih tempat tersebut. Pasalnya kejadian pengambil alihan kantor bukan pertama kali terjadi. Setidaknya sudah tiga kali ada insiden perebutan kantor ini.



‎Sementara petugas keamanan bernama Nong Lea mengalami luka di bagian wajah akibat lemparan batu, dan beberapa kaca di kantor DPP PPP Djan Faridz juga pecah. ( red )

NEGARA DALAM BAHAYA, TELEGRAM RESMI DI BLOKIR




detakinspiratif.com - Pemerintah Indonesia terhitung mulai Jumat (14/07) resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram dengan alasan Telegram "dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme", langkah yang diprotes pengguna internet.

Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo mengatakan pihaknya telah meminta Internet aService Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

"Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia," jelas Kemenkominfo.

'Akan repot’ jika hanya andalkan Polri lawan terorisme siber

Terduga pemasang bendera ISIS di Polsek Kebayoran Lama ditangkap

Mereka juga mengklaim bahwa aplikasi Telegram "dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme."

"Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka," papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Sebelas DNS yang diblokir adalah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.
Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer), kata Kemenkominfo.

Tak lama setelah pemerintah Indonesia memblokir Telegram, pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov melalui Twitter mengatakan bahwa pemblokiran ini "aneh".

"Kami tidak pernah menerima permintaan/protes dari pemerintah Indonesia. Kami akan melakukan penyelidikan dan akan memberikan keterangan," kata Durov.

'Bakar lumbung padi'

Protes salah satunya disampaikan melalui situs Change.org dengan petisi "Batalkan pemblokiran aplikasi chat Telegram" yang diinisiasi Dodi IR.

Dalam keterangannya dia menulis, "memblokir Telegram dengan alasan platform itu dijadikan platform komunikasi pendukung terorisme mungkin mirip dengan membakar lumbung padi yang ada tikusnya."

Petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 2.000 orang dalam waktu dua jam saja.

Sejumlah laporan menyebut jaringan terorisme di Indonesia memanfaatkan internet khususnya fitur kerahasiaan Telegram untuk berkomunikasi.

Di Twitter, sejumlah pengguna juga mempertanyakan. "Telegram diblokir, salahnya apa? Aku suka Telegram. Banyak channel-channel asik di sana," ujar @byeerda.

"Saya bukan teroris saya pakai Telegram karena sangat bermanfaat #savetelegram," kata @malthuf86.


Ketika dikonfirmasi, untuk keterangan lebih lanjut namun, Kepala Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Noor Iza, enggan menjelaskan lebih lanjut dan mengatakan bahwa "keterangan resmi akan segera disampaikan." ( red )

FANTASTIS !!!.. 22 ORANG OKNUM ANGGOTA DEWAN KOTA MOJOKERTO DIPERIKSA KPK, PRESTASI LUAR BIASA

Satgas Penyidik KPK



detakinspiratif.com - Dari Mojokerto Jatim dilaporkan, sejak kemarin tim satgas penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat Pemkot Mojokerto dan anggota dewan Kota Mojokerto Jatim, secara marathon.


Terkait, OTT satgas KPK terhadap 3 orang pimpinan Dewan Kota Mojokerto beberapa waktu lalu.
Dan, Kepala Dinas PUPR Wiwied Febriyanto. 

Yunus Suprayitno ( F PDIP )

Kemarin 2 orang anggota dewan Kota Mojokerto telah diperiksa di aula wirapratama Polres Mojokerto Kota.


Muhamad Harun dari Fraksi Partai Gerindra dan Udji Pramono dari Fraksi Partai Demokrat.


Sementara, dari birokrasi Pemkot Mojokerto yang menjalani pemeriksaan Wakil Walikota Mojokerto Suyitno. Sedang kepala OPD Kepala Dinas Pendidikan Novi Rahardjo.


Dua orang staf Bappeko dan dua orang staf DPPKA.


Untuk hari ini, rabu. 12 Juli 2017, ada 8 anggota dewan yang  diperiksa.
Serta beberapa orang konsultan swasta yang terkait dengan pendampingan proyek.



Udji Pramono ( F Demokrat )

Urip Supangkat salah satu konsultan, juga tampak di Polres Mojokerto Kota. Kepada Detak Inspiratif mengatakan, ia juga menghadiri undangan KPK.


Ia, dipanggil KPK terkait pernyataan Wakil Walikota Mojokerto Suyitno, menyebut namanya dalam proyek di Pemkot.


Wakil Walikota Mojokerto, Suyitno juga membongkar kasus di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Dimana ketika itu Direkturnya dr.gigi Mujiwati.


Berikut nama - nama anggota dewan Kota Mojokerto Jatim, yang diperiksa KPK di kantor Polres Mojokerto Jatim :


Deni Novianto ( F Demokrat )


1. V. Darwanto ( PDIP )

2. Suliyat ( PDIP )

3. Gusti Patwati ( PDIP)

4. Febriana Meldyawati ( PDIP)

5. Yunus Suprayitno ( PDIP)

6. Aris Setyo Budi ( PAN)

7. Yuli Veronica Maschur ( PAN)

8. Suyono ( PAN)

9. Djunaedi Malik ( PKB)

10. Choiroiyaroh ( PKB)

11. Sonny Basuki Raharjo (PG)


Dwi  Edwin Endra Praja ( F Gerindra )

12. Hardyah Santi ( PG)

13. Anang Wahyudi (PG)

14. Ita Primaria Lestari ( P.Gerindra)

15. Dwi Edwin Endra Praja (P. Gerindra)

16. Mochamad Harun ( P. Gerindra)

17. Udji Pramono ( P. Demokrat)

18. Deni Novianto ( P.Demokrat)

19. Odiek Prayitno ( PKS)

20. M. Cholid Virdaus ( PKS)

21. Riha Mustofa ( PPP)

22. Gunawan ( PPP)


Sedang Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq sudah terlebih dahulu ditangkap. (Mj - 1 )


Suliyat ( F PDIP )

DETAK VIDEOS
SPORT VIDEOS