Memuat

View AllPeristiwa

View AllKriminal

UPDATE

JELANG LOMBA HARI JUANG KARTIKA PASUKAN BATALYON MAYANGKARA 503 MOJOSARI MOJOKERTO LATIHAN NAPAK TILAS

1 Pleton Pasukan Infanteri Batalyon Mayangkara Para Raeder Lintas Udara 503 Mojosari Mojokerto, Rabu 30 Nopember 2022 Kantor Pemkab Mojokerto.

MOJOKERTO, "Bersama Tuhan Kami Menyerbu Dari Langit'. Demikian tagline dari Batalyon Mayangkara Lintas Udara Para Raeder 503 Mojosari Mojokerto Jawa Timur. Yang saat ini mempersiapkan diri untuk lomba napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman. Dalam rangka memperingati HUT Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri 2022.

Lomba napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman terakhir 2018. Yang dilaksanakan oleh Korem 081 Madiun dibawah naungan Kodam V Brawijaya, kegiatan napak tilas jalan kaki mulai dari Nganjuk - Malang.  Pasalnya, dunia dalam kondisi pendemi covid 19. Lomba napak tilas peringatan Hari Juang Kartika dihentikan sementara. Lomba akan digelar kembali pada Desember 2022. 

Dalam latihan napak tilas itu, Batalyon Mayangkara 503 mengeluarkan satu peleton pasukan ditambah cadangan dan pendamping. Dipimpin oleh Komandan Kompi Bravo Kapten Infanteri Galih. 

Rute yang ditempuh mulai dari asrama Batalyon Mayangkara 503 Mojosari Mojokerto kemudian melintasi jalan desa Kwatu Bangsal, menyusuri daerah kawasan sungai Brantas, Desa Lengkong, jalan Mayjend Sungkono Perumahan Wates Kota Mojokerto dan finish di halaman Kantor Pemkab Mojokerto sekitar pukul 16.00 WIB. Rabu 30 Nopember 2022. (DI)








KOALISI ORGANISASI PROFESI KESEHATAN SE MOJOKERTO RAYA TOLAK RUU OMNIBUS LAW KESEHATAN

Tolak RUU OMNIBUS LAW Kesehatan Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya, Senin  28 Nopember  2022.

MOJOKERTO,  Koalisi Organisasi Profesi  Kesehatan se Mojokerto Jawa Timur ramai -ramai tolak  RUU OMNIBUS LAW Kesehatan mulai dari Pusat hingga Daerah.  Kalau di Jakarta Senin 28 Nopember 2022, mereka melakukan aksi damai di gedung DPR RI Jakarta. Sementara di Mojokerto Jawa Timur mereka menggelar aksi dikantor Sekretariat IDI di Jalan Teratai Sooko Mojokerto.

Dalam pernyataan sikap nya, Koalisi Organisasi Profesi Bidang Kesehatan se Mojokerto Raya menyatakan, Menolak isi RUU Omnibus Law Kesehatan karena berpotensi besar merugikan kepentingan masyarakat dan bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Menuntut dan mendesak agar RUU Omnibus Law Kesehatan dikeluarkan dari daftar prioritas Prolegnas. Dan,  mereka juga menyatakan RUU Omnibus Law Kesehatan bisa berdampak mengganggu keharmonisan koordinasi Organisasi Profesi dengan Pemerintah Daerah yang telah berjalan sangat harmonis dan saling bersinergi sejak lama. 

Mereka juga membuat tagar #TolakRuuOmnibuslawKesehatan# di Medsos mereka. Dikatakan, jubir  Koalisi Kesehatan Mojokerto Danel Bagus S. Sekaligus Ketua DPD PPNI Kota Mojokerto, Kelompok profesi Dokter, Perawat, Apoteker, Bidan dan Profesi Kesehatan lain (Nakesla), yang sudah mempunyai perundangan tersendiri saat ini, masih bagus dan bermantaat untuk masyarakat serta bagi bangsa dan negara Indonesia. Kelompok profesi kesehatan ini khas, unik dan spesifik sehingga perlu ditingkatkan dan jangan diringkas dan disamakan dalam bentuk Omnibus Law.

Pernyataan Sikap Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya 

Lebih lanjut Danel mengatakan, Bahwa perbaikan sistem kesehatan di Indonesia harus dilakukan untuk kebaikan rakyat Indonesia agar mencapai derajat kesehatan yang tinggi, diantaranya melalui perubahan atau perbaikan UU di bidang kesehatan, dengan melalui proses yang benar dan melibatkan stakeholder yang terkait dengan kesehatan termasuk organisasi profesi kesehatan secara aktif sejak awal sampai akhir,"ungkap Ia. 

Sedang, Juru Bicara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Mahesa Pranadipa Maikel, MH, terdapat beberapa alasan yang membuat mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Mahesa mengatakan, alasan pertama adalah lahirnya regulasi atau undang-undang harus mengikuti prosedur yang terjadi yaitu terbuka kepada masyarakat. "Pertama adalah proses terbitnya sebuah regulasi dalam hal ini Undang-undang. Harus mengikuti prosedur yang terjadi yaitu terbuka transparan kepada masyarakat," kata Mahesa saat ditemui dalam aksi tolak RUU Kesehatan Omnibus Law di Senayan, Senin (28/11/2022).

Dalam pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahesa dan sejumlah organisasi profesi kedokteran menilai proses yang dilakukan melalui program legislasi nasional (Prolegnas) terkesan sembunyi, tertutup dan terburu-buru. Selain itu, Mahesa menilai sikap pemerintah yang seolah tertutup membuat masyarakat tidak mengetahui apa agenda utama dalam pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law.

Alasan kedua, kata Mahesa, karena organisasi profesi kedokteran melihat ada upaya liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan melalui RUU Kesehatan Omnibus Law. Menurut Mahesa, jika pelayanan kesehatan dibebaskan tanpa kendali dan memperhatikan mutu maka akan menjadi ancaman terhadap seluruh rakyat. "Anda dan saya tidak ingin pelayanan kesehatan ke depan dilayani tidak bermutu. Karena taruhannya adalah keselamatan dan kesehatan," papar Mahesa.

Alasan ketiga menurut Mahesa adalah soal penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi dan Surat Tanda Registrasi (STR). Mahesa berpendapat, STR seluruh tenaga kesehatan itu harus diregistrasi di konsil masing-masing dan seharusnya dilakukan evaluasi setiap lima tahun sekali.

"Tetapi di dalam subtansi RUU kami membaca ada upaya untuk menjadikan STR ini berlaku seumur hidup. Bisa dibayangkan kalau tenaga kesehatan praktik tidak dievaluasi selama lima tahun, itu bagaimana mutunya," kata Mahesa. Menurut Mahesa evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk penerbitan STR bisa membahayakan masyarakat jika tidak diawasi.

Mahesa mengatakan, sebagai organisasi profesi kesehatan, IDI merasa bertanggung jawab mengawasi profesionalisme para anggotanya. "Oleh karena itu evaluasi harus ditegakkan secara terus-menerus. Tidak boleh seumur hidup, dan seluruh negara tidak ada izin. Tujuannya untuk keselamatan pasien dan rakyat," ucap Mahesa.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua IDI Mojokerto  dr. Lutfi Rakhman kepada Detak Inspiratif.Terkait, penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi dan Surat Tanda Registrasi (STR). Manakala STR dibuat seumur hidup, dugaan disalah gunakan. "Yang paham Kompentensi anggota nya itu ya, IDI. profesi tenaga kesehatan itu harus diregistrasi seharusnya dilakukan evaluasi setiap lima tahun sekali. Sebagai antisipasi apakah anggota update dengan perkembangan keilmuan kedokteran," ungkap Ia. 

Perlu diketahui sebanyak 5 organisasi profesi kesehatan yaitu IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR Republik Indonesia, Senin (28/11/2022), menolak pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. (DI) 











Geger Geden Relokasi PKL Pasar Tanjung Anyar

Bongkar Paksa Lapak PKL Buah di Jalan KH Nawawi Kota Mojokerto. Rabu 23 Nopember 2022.

MOJOKERTO, Bongkar paksa pedagang kaki lima disekitar kawasan pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto oleh satu satuan setingkat kompi (1 SST) petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan (Diskouperindag), Dinas Perhubungan, DLH, Polres Mojokerto Kota, Kodim 0815, Polisi Militer Kodam V Brawijaya Rabu, 23 Nopember 2022. 

Dikatakan oleh Kepala Dinas Satpol-PP Kota Mojokerto Jawa Timur Moedjari, para pedagang kaki lima sudah diberikan kesempatan waktu 3 bulan untuk pindah dari jalan KH Nawawi, Jalan Residen Pamudji dan HOS Cokroaminoto. Mereka sudah sering diajak diskusi dan sosialisasi. Mereka juga ditempatkan di pasar rakyat yang telah direvitalisasi. "Satpol-PP hanya menjalankan peraturan daerah saja. Terkait, penataan pedagang itu instansi Diskouperindag," kata Moedjari kepada wartawan.

Kadis Satpol PP Moedjari

Sementara pedagang buah yang terdampak sterilisasi atau relokasi, Suwardi mengatakan. Para pedagang kaki lima ini ibarat tetes embun mencari nafkah dikawasan pasar induk. Sebagai pedagang, otomatis kami berdagang dikawasan ramai pembeli. Dimana itu, ya dekat pasar induk (red, pasar Tanjung Anyar). Apakah dengan relokasi ini, Pemkot Mojokerto bisa menjamin bahwa, dagangan kami akan laku. Apalagi itu di pasar baru, tempat baru yang belum familiar dari pembeli," kata ia.

Pimpinan Dewan Kota Mojokerto Sonny Basuki Raharjo mengatakan, relokasi pedagang lokal atau pedagang buah lokal jauh dari pasar induk atau pasar Tanjung Anyar, itu kurang relevan. Pasalnya, mereka pedagang lokalan, bukan berdagang buah import. Relokasi juga tidak ada jaminan dagangan mereka akan laku. Apalagi itu dagangan buah, bukan pakaian. Harus bisa dijual cepat habis, kalau tidak laku, dagangan buah mereka akan busuk," ujar pimpinan Dewan Kota itu.

Jangan mengejar target atau program manakala rakyat menjadi korban juga. Harusnya kajian revitalisasi pasar, dengan perencanaan matang. "Saya nggak yakin, relokasi itu akan mensejahterakan rakyat,"tegas ia.

Kadis Satpol PP Moedjari

Sementara Kepala Dinas Satpol-PP Moedjari, mengatakan untuk tindakan penertiban relokasi pedagang di KH Nawawi dan sekitarnya akan dijaga selama 3 hari. Agar, cepat kelar dan tidak ada lagi pedagang yang berjualan lagi,'' terang ia. (DI)




DETAK VIDEOS
SPORT VIDEOS
OLAHRAGA
DETAKINSPIRATIF
KRIMINAL
Superbigmatch
BUDAYA
Superbigmatch
SENI
Superbigmatch
SEJARAH
Superbigmatch