Memuat

View AllPeristiwa

View AllKriminal

UPDATE

JADI SAKSI DUGAAN KASUS TPPU MKP PEJABAT ESELON DUA PEMKAB MOJOKERTO, MANGKIR DARI PEMERIKSAAN KPK

Sodik Kades Sentonorejo Kecamatan Trowulan Mojokerto Jawa Timur, Diperiksa KPK Di Polres Mojokerto Kota Jawa Timur. Terkait dana Bantuan Keuangan Desa Tahun 2016/2017.

Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), hingga saat ini, masih melakukan penyidikan kepada para saksi dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), mantan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa (MKP) TAHUN 2010-2018 di aula Wira Pratama Polres Mojokerto Kota Jawa Timur, Selasa (20/4/2021).

Dari pantauan di TKP pemeriksaan Mapolres Mojokerto kota, para saksi pejabat eselon dua Pemkab Mojokerto Jawa Timur banyak yang mangkir, dari panggilan penyidik lembaga anti rasuah itu. Informasi dilapangan menyebutkan, para pejabat eselon dua Pemkab Mojokerto itu, sedang mengikuti assesment di Surabaya, entah benar atau tidak ???

Para saksi yang sudah diperiksa, dari hari Senin 19 April 2021 kemarin, antara lain Mokh. Ridwan Sekretaris Perpustakaan dan Arsip Pemkab Mojokerto juga mantan camat Ngoro Mojokerto tahun 2011-2014. Sedang, Renaldi Rizal Sabirin, Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemkab Mojokerto. Yang seyogianya mendapat panggilan pemeriksaan kemarin, belum nampak hadir dalam pemeriksaaan di Mapolres Mojokerto Kota Jawa Timur.

Untuk pemeriksaan saksi hari Selasa 20 April 2021, nampak Sodik, Kepala Desa Sentorejo Kecamatan Trowulan Mojokerto Jawa Timur.

Sodik diperiksa terkait dugaan kasus Dana Bantuan Keuangan Desa (BK) tahun 2016 / 2017 senilai Rp 2,2 M.  Dikatakan Sodik Kepada wartawan usai diperiksa, dirinya diperiksa terkait dugaan kasus TPPU mantan Bupati Mojokerto MKP. " Dana BK, saya pergunakan pembangunan makam Troloyo," ujar Sodik.

Selain, Kepala Desa yang diperiksa KPK, terutama pengguna dana BK, pada masa MKP sebagai Bupati. Pejabat eselon tiga Pemkab Mojokerto juga diperiksa. Ada Sri Nurhayati, Kasubag Pemeliharaan Bagian Umum Pemkab Mojokerto. Sementara pejabat eselon dua, Muhamad Hidayat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), mantan camat Ngoro Mojokerto tahun 2016, mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK di Polres Mojokerto Kota Jawa Timur.

Mieke Juli Astuti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga mangkir dari pemeriksaan KPK. Pemeriksaan akan dilanjutkan besok pagi di tempat yang sama. (MJ-1)



DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO GELAR PROGRAM ADVOKASI KKBPK

Kadis DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Joedha Hadi Dalam Sambutan Program Advokasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di hotel Vanda Trawas, Senin 12 April 2021.

Bupat Mojokerto Jawa Timuri Ikfina Fatmawati, meresmikan "Advokasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) "untuk Stakeholders dan Mitra Kerja. Yang digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Senin (12/4) di Hotel Vanda Gardenia Trawas.

Di instruksikan oleh Bupati Ikfina Fatmawati, agar kegiatan ini mencapai kesepakatan output dan outcome yang terukur dan jelas. Selain itu, program kerja ini dilaksanakan dengan lebih detail dan spesifik.

“Gubernur minta hasil kinerja kita lebih spesifik dan di-breakdown, bukan globalnya saja. Misalnya angka pertambahan kelahiran kita yakni 0,2 persen. Mungkin terlihat normal saja. Namun, kita harus tahu secara detail angka itu ada di pasangan mana. Apakah pasangan umur di atas 35 atau 40 tahun (tidak perlu punya anak lagi) atau di bawah 18 tahun (belum waktunya punya anak). Angka 0,2 ini akan jadi pertanyaan jika tidak dirinci secara detail,” kata bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Joedha Hadi Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto mengatakan, prestasi yang diraih DP2KBP2 selama ini cukup baik. Bahkan, dalam kondisi pandemi covid 19, prestasi masih bisa didapatkan. Menurut Joedha semua itu berkat kerja sama yang baik dengan stakeholder, yang telah mendukung suksesnya program KKBPK Kabupaten Mojokerto. “Kami meraih juara II Nasional untuk capaian Akseptor KB Terbanyak pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2020, serta juara harapan I kategori Pelayanan KB Sesuai Prokes  dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia 2020. Terima kasih kepada mitra kerja antara lain dirut RS, puskesmas, BPS, Kementerian Agama, LPPA Bina Annisa, OPD terkait dan lintas sektor lainnya sehingga program KKBPK dapat terlaksana dengan baik,” tutur Joedha Hadi.

Lebih lanjut, ditegaskan Bupati Ikfina terkait, kinerja ASN saat ini, dinilai dengan menggunakan Sistem Merit, dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terukur dengan data digital. Semua tatanan sistem ini, harus diterapkan termasuk dalam program-program kependudukan. Tampak hadir Ketua TP PKK Shofiya Hanak Albarraa, Kepala Puskesmas, Direktur RS dan OPD.(*/wib)




KERJA ASN DI BULAN RAMADHAN

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengatur jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang hadirnya bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pengaturan jam kerja ini tetap memperhatikan pengendalian Covid-19 pada lingkungan instansi pemerintah.

Pengaturan jam kerja selama bulan Ramadan tercantum melalui SE Menteri PANRB No. 09/2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah bagi Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada surat edaran tersebut tertulis bahwa untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja menjadi 08.00-15.00 pada hari Senin hingga Kamis, dan untuk jam istirahat diberikan waktu pada 12.00-12.30. Sementara untuk hari Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30, dengan jam istirahat jam 11.30-12.30.

Sedangkan bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja menjadi pukul 08.00-14.00 pada hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, dengan waktu istirahat selama 30 menit dimulai pukul 12.00. Sementara untuk hari Jumat, jam kerja ASN pada pukul 08.00-14.30, dengan jam istirahat selama 1 jam terhitung mulai pukul 11.30.

Dalam surat edaran dengan tembusan Presiden RI dan Wakil Presiden RI tersebut tertulis bahwa jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan 1442 Hijriah minimal 32,5 jam dalam satu minggu.

Selama bulan Ramadan, ASN tetap menjalankan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan di rumah (work from home) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Selain itu juga mempertimbangkan SE Menteri PANRB No. 58/2020 dan No. 67/2020. Pengaturan jumlah pegawai yang melakukan tugas kedinasan secara WFH maupun WFO, diserahkan kepada masing masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadan, PPK harus memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Selain itu, PPK juga harus menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja di bulan Ramadan 1442 H dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri PANRB. (*/Mj-2)



DETAK VIDEOS
SPORT VIDEOS
OLAHRAGA
DETAKINSPIRATIF
KRIMINAL
Superbigmatch
BUDAYA
Superbigmatch
SENI
Superbigmatch
SEJARAH
Superbigmatch