GUBERNUR SIDAK TPS, CALON PENUMPANG BIS BANYAK YANG TERLANTAR

Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Didampingi Walikota Mojokerto Ning Ita dan Wakil Walikota Cak Rizal, Kunjungi TPS 07 Kelurahan Balongsari Kota Mojokerto, Rabu 17 April 2019



Hari H Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pileg dan DPD Rabu,17 April 2019, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa pantau situasi dibeberapa daerah antara lain, di Kabupaten Jombang di TPS 20 & 21 Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, kemudian di Kota Mojokerto di TPS 07 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari jalan Empunala 35. Di Kabupaten Mojokerto di TPS 19 Jalan raya Mlirip 309 Kecamatan Jetis. Dilanjutkan ke Sidoarjo TPS 18 di Balai RW 08, Perum Pondok Mutiara Sidoarjo dan kunjungan terakhir TPS 7 Taman Bungkul Depan Rumah sakit Sumitro Surabaya.

Dalam kunjungannya ke Kota Mojokerto, Gubernur Jatim itu mengajak media untuk ikut menjaga kondusifitas, kerukunan, kenyamanan dalam pemberitaan. Sehingga, usai pemilu kondisi kamtibmas tetap aman terkendali.

Sementara itu, disisi lain banyak calon penumpang diterminal Kertajaya Mojokerto dan terminal Purabaya Surabaya yang terlantar tidak mendapatkan angkutan umum. Padahal mereka pulang kampung bertujuan mengikuti pemilu.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Gubernur  Kofifah, alih-alih mau menjawab. Malahan dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Propensi M. Toha. Setelah itu langsung menuju bis tanpa menghiraukan warganya yang terlantar.

Secara umum pemilu 17 April 2019 di wilayah Mojokerto belum ada laporan kejanggalan atau protes. (MJ-1)

KADES SUHARTONO ALIAS NONO RESMI MENJADI TAHANAN POLITIK

Kades Suhartono ( Nono) KadesSampang Agung Kutorejo
Mojokerto Jatim

Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto Rudy Hartono mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan perangkat desa se Indonesia agar belajar dari kasus Kades Sampang Agung Suhartono. Ia menegaskan, seorang kades memang dilarang terlibat kampanye politik peserta pemilu.

Saya harap vonis dari majelis hakim kepada terpidana Kades Sampang Agung Kutorejo ini, bisa menjadi pembelajaran bagi semua Kepala Desa agar tetap netral di Pemilu Pileg maupun Pilpres. 

Bukan hanya di Jatim, tapi seluruh Indonesia”, kata Rudy di Kantor Kejari Mojokerto, Rabu 19 Desember 2018.

Rudy kembali mengingatkan, sesuai aturan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,  Kepala Desa dilarang terjun dalam panggung politik mendukung salah satu calon, apalagi sampai mempengaruhi dan menggerakkan massa. 

Indikasinya, kerap mengarah pada praktik politik uang.Tidak boleh mendukung pasangan nomor urut 1 atau nomor 2, harus netral,” kata Kajari Rudi Hartono.

Dalam kesempatan itu, Kajari juga merasa perubahan sikap Kades Suhartono yang melunak, merupakan tindakan yang baik. Pihaknya, bisa menjalankan eksekusi dengan lancar setelah terpidana yang akrab disapa Nono mencabut banding dan, legowo menjalani masa hukuman 2 bulan penjara sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat.

Kajari Mojokerto Rudi Hartono

Sebelumnya, ketika mendengar Suhartono melayangkan permohonan banding, Kajari juga langsung menginstruksikan jaksa penuntut untuk melakukan hal yang sama.
“Karena terpidana mencabut banding,” kita terima. 

Proses penjemputan terpidana di rumahnya juga berjalan lancar,”ujar Rudy.
Terkait denda yang menurut  Nono sudah dibayarkan, Kajari mengaku belum menerima laporannya. 

“Semestinya, kata Rudy, saat membayar denda terpidana juga melaporkan ke kejaksaan. Agar nanti ketika dibawa ke Rumah Tahanan Lapas, kami bisa menyampaikan ke Kepala Lapas bahwa dendanya sudah dibayar,” tutur Kajari. (Mj-1)


 



Bacapres KH Ma'ruf Amin Minta Dukungan, Deklarasi Bejo Kurang Diminati

PRESIDEN JOKO WIDODO DAN PENGASUH PONPES AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO, KH. ASEP SAEFUDDIN CHALIM 


Pondok pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur akhir-akhir ini menjadi jujugan para politisi. Sehingga hingar-bingar dalam lingkungan pondok berlabel Internasional tersebut, nampak sibuk.
Ponpes yang menggembleng santrinya agar menjadi konglomerat handal serta menjadi technocrat itu,baru didatangi Presiden Joko Widodo dan diminta dukunganya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 nanti.
Usai capres petahana kini giliran bakal calon wakil presiden KH. Ma’ruf Amin datang berkunjung juga dengan keinginan serupa.
Bacapres KH. Ma'ruf Amin
Dalam kunjungan silatuhrahim ke Ponpes Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur, Mantan Ketua MUI Pusat tersebut akan mengusung ekonomi berbasis Syariah dalam menjalankan roda pemerintahan. Manakala, dipercaya oleh rakyat untuk menjadi Wakil Presdiden mendampingi petahana Joko Widodo.
Dalam pengantar sambutanya di Ponpes Amanatu Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur kemarin. KH. Ma'ruf Amin mengaku, jika nanti diberi amanah rakyat untuk memimpin Indonesia akan mengutamakan program ekonomi keumatan.
"Ekonomi keumatan arus baru. Kenapa arus baru karena arus lama membentuk konglomerat. Ini kita jadikan arus baru, bukan melemahkan yang kuat. Tidak. Tapi, bagaimana menguatkan yang lemah. Itulah lahir program aset dan kemitraan. Konglomerat bermitra dengan usaha masyarakat," ujar dia di Ponpes Amanat Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur Rabu ( 12/9).
Selain itu, KH. Ma'ruf Amin berkeinginan agar Indonesia tidak melulu mengandalkan impor dalam memenuhi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Melainkan, memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang dimiliki negara untuk kemakmuran rakyat.
Ia yakin, dengan mengembangkan teknologi industri secara baik, Indonesia nantinya bisa menjadi negara pengekspor.
"Semua harus kita bisa memenuhi tidak boleh ada impor. Masak ada impor beras, jagung. Negara kita negara cukup lahan, cukup sumber daya alam. Ini harus kita perkuat," ungkap dia.
"Jadi kedaulatan pangan kita kuatkan dan kemudian juga dalam industri, jangan jadi negara pengimpor tapi pengekspor dengan menggunakan produk-produk yang bisa kita ekspor menggunakan teknologi tinggi," kata Ma'ruf Amin.
Sementara pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur KH. Asep Saefuddin Chalim ke ‘DETAK INSPIRATIF’ mengatakan, kedatangan beliau. Selain sebagai wali santri juga bakal calon wapres. Sehingga, pihaknya menyambut kedatangan beliau dengan meriah,’’tuturnya.
KH. Asep juga menegaskan, secara pribadi ia mendukung Capres petahana dan Wakilnya,”ungkap dia.

DEKLARASI RELAWAN BEJO KURANG DIMINATI
Deklarasi relawan Bejo ( belakang Joko Widodo) di Kota Mojokerto Jawa Timur, Kamis (13/9) kemarin siang di Gedung Ramlan setempat kurang diminati oleh warga setempat. Terbukti tingkat kehadiran dalam deklarasi sebatas 25 orang saja.
Bahkan, Tatang salah seorang staf ahli Kepresidenan yang mendapat undangan dalam deklarasi relawan “Bejo” sempat ngambek.
“ Kalau deklarasi jangan asal, harus ada action moralnya. Jangan usai deklarasi lantas bubar sendiri-sendiri,” ungkap dia disela-sela dalam sambutanya di Gedung Ramlan Kota Mojokerto Jawa Timur Kamis, (13/9).
Sementara RM. Boedhi salah satu peserta Deklarasi Bejo, juga menyiratkan kekecewaanya. “ Panitia penyelenggaranya kurang professional, sehingga kesannya guyonanan,’’ kata ia.
Dalam acara deklarasi Bejo itupun, peserta membawa anak-anak Balita untuk turut serta dalam acara politik praktis tersebut. ( Mj-1 )


AMERIKA MINTA SEKUTUNYA TINGKATKAN ANGGARAN PERTAHANAN



PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump  menegaskan tuntutannya agar negara-negara anggota aliansi tersebut segera meningkatkan anggaran pertahanan. Menjelang konferensi tingkat tinggi pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO)

Trump telah lama meminta negara-negara NATO lain untuk menganggarkan setidaknya 2 persen produk domestik bruto (GDP) masing-masing ke sektor pertahanan, sebagaimana direkomendasikan organisasi itu sendiri.

Amerika Serikat menghabiskan 3,5 persen GDP untuk pertahanan, tahun lalu, dan jauh lebih besar di tahun-tahun sebelumnya. Sementara, hanya tiga negara anggota NATO yang melampaui batas 2 persen tahun lalu.

Menurut data NATO, hanya Inggris, Yunani dan Estonia yang memenuhi kewajiban itu pada 2017 lalu. Di tahun yang sama, Polandia tergelincir ke bawah ambang batas dengan angka 1,99 persen, saat negara-negara lain tak pernah melampaui titik yang direkomendasikan sejak 2010.

"Saya pikir negara-negara ini mesti meningkatkan anggaran, bukan dalam rentang 10 tahun, tapi sesegera mungkin," kata Trump di Brussels di hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi, Rabu (11/7). Para sekutu NATO sepakat berupaya dan mencapai batas 2 persen dalam rentang waktu satu dekade, yakni pada 2024.

Waktu itu terlalu panjang bagi Trump. Dia secara spesifik menunjuk Jerman sebagai negara yang sebenarnya bisa menggenjot anggaran pertahanan sesegera mungkin.

Sudah bukan kejutan lagi jika Trump menunjukkan sikap keras kepada para sekutunya yang kebanyakan berada di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, ia kerap mengecam aliansi 29 negara tersebut sebagai organisasi yang "tak adil."

Pekan lalu, seorang juru bicara Gedung Putih menegaskan Trump akan menyampaikan kepada NATO bahwa AS bukan sumber duit dunia.

Meski batas 2 persen tak dipenuhi banyak anggota NATO, sebagian besar telah menggenjot anggarannya secara besar-besaran dalam beberapa tahun terkahir.

NATO dibentuk setelah Perang Dunia II dalam prinsip pertahanan kolektif--serangan terhadap salah satu saja anggotanya sama dengan serangan untuk seluruh negara. Setiap negara menyumbang sedikit uang di kantong duit NATO.

Konsepnya, setiap negara mesti mempunyai pasukan pertahanan kuat masing-masing, yang membutuhkan anggaran masing-masing dalam jumlah tertentu. Trump bukan presiden pertama yang mengangkat isu ini.

"Banyak presiden dan pemerintahan Amerika mengangkat itu dan memohon para sekutu untuk meningkatkan anggaran. Hanya saja, mereka melakukan itu dengan lebih sopan," kata Elisabeth Braw, peneliti di Center for European Policy Analysis, kepada media.

Anggaran pertahanan anjlok besar-besaran di awal dekade ini karena Eropa relatif dalam keadaan damai.

Namun, menyusul agresi Rusia di Ukraina dan pencaplokan Crimea, seluruh anggota NATO sepakat mencapai batas 2 persen pada 2024.

Jelang pertemuan Brussels, Trump kerap melontarkan ancaman, mengirim surat pada para sekutu NATO, termasuk Jerman, Belgia dan Kanada, menuntut negara-negara itu meningkatkan anggaran pertahanan jika tak mau AS mengubah keberadaan militernya di Eropa. 

"Saya pikir Trump benar, tapi saya pikir cara dia menyampaikannya tidak benar, karena dia sangat tidak populer di sini di Eropa. Jika dia merundung para pemimpin Eropa untuk meningkatkan anggaran, saya pikir bodoh jika mereka memenuhinya karena mereka bakal dipandang manut," kata Braw.

Dia mengatakan hal ini semestinya dilakukan oleh orang lain, misalnya Menteri Pertahanan James Mattis.

"Dia dihormati di antara sekutu--tapi hal itu hampir jadi obsesi Trump, dan secara paradoks, saya pikir sikap itu hanya akan membawa peningkatan yang kecil, dan itu disayangkan, karena jelas situasi keamanan saat ini makin buruk di Eropa.

Menurut Braw, mengharapkan peningkatan 2 persen GDP masuk akal.

"Idenya adalah setiap negara mesti punya pasukan pertahanan kuat masing-masing, jadi NATO sangat adil untuk pertahanan bersama--tidak boleh ada penumpang gratis yang tak mengeluarkan uang tapi mengatakan 'saya adalah anggota aliansi'."

Namun, Braw dan para pakar lainnya juga mengakui bahwa NATO punya nilai lain di luar persoalan finansial. Aliansi ini memungkinkan AS mempunyai kehadiran yang kuat di Eropa, membantunya melawan pengaruh Rusia di kawasan.

Menurut data Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, di Jerman saja, AS punya 152 situs militer untuk angkata darat dan udara. Rumah sakit militer terbesar AS di luar negeri berada di Jerman, dan pangkalan di negara tersebut digunakan sebagai persinggahan untuk pulang-pergi ke Afghanistan.

AS juga punya enam persediaan nuklir di lima negara NATO--Jerman, Belgia, Italia, Belanda dan Turki--menurut Federasi Ilmuwan Amerika. Paman Sam juga menyimpan tank dan artileri di gua-gua Norwegia.

Karen von Hippel, direktur jenderal Royal United Service Institure (RUSI), menunjukkan keuntungan nonfinansial lain bagi AS sebagai anggota NATO, termasuk dukungan yang didapat saat terjadi konflik.

"Saya pikir dia tak mengerti apa yang dimaksud aliansi--apa yang dia tahu hanyalah, 'apa yang akan Anda beri pada saya dan apa gunanya buat saya?'," kata dia.

"Saya pikir dia tak mengerti hal lain yang didapatkan dari aliansi, apakah teman Anda berperang untuk Anda dan kehilangan nyawa. Maksud saya, jangan lupa, banyak negara pergi ke Irak dan Afghanistan dan banyak, banyak tentara gugur dari negara-negara itu, dan itu bukan perang mereka, itu perang Amerika."(*)

LOGISTIK PEMILUKADA JATIM DI KIRIM KE KANTOR PPK

Pemberangkatan Distribusi  Surat Suara Pemilukada Jatim Oleh Wakil Bupati Pungkasiadi, Senin 25 Juni 2018



PEMILUKADA JATIM, Sebanyak delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh ( 833. 107 ) surat suara di KPU Kabupaten Mojokerto Jawa Timur,hari ini telah di distribusikan keseluruh kantor PPK setempat.Senin 25 Juni 2018.

Pendistribusian logistik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2018-2022 ini mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian Polres Mojokerto JawaTimur.

Di ungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Ayuhanafiq. Pendistribusian surat suara hari ini ke kantor PPK setempat. Selanjutnya, besok akan di distribusikan ke TPS-TPS.

Jumlah TPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurJawa Timur di Kabupaten Mojokerto sebanyak seribu tujuh ratus sembilan belas ( 1.719 ).

Sedang untuk Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sebanyak delapan ratus sebelas ribu, sembilan ratus lima puluh Sembilan ( 811.959 ).

Pemilih pemula sebanyak dua ribu enam ratus tiga puluh delapan ( 2.638 ).

Jumlah pemilih berkebutuhan khusus atau disabilitas sebanyak seribu tujuh ratus lima puluh delapan ( 1.758 ).

Lebih lanjut Ayuhanafiq mengatakan untuk TPS khusus di Lapas tidak ada.

Dan, sebanyak delapan ratus lima puluh tiga ( 853 ) surat suara yang rusak akibat, sobek, bernoda, gambar buram atau tidak jelas  pada salah satu gambar pasangan Calon Gubernur Jawa Timur, telah dimusnahkan dengan cara dibakar dengan disaksikan para Forpimda setempat.

"Kemarin KPU bersama Forkopimda telah memusnahkan 853 surat suara yang rusak atau tidak sempurna (terdapat bercak tinta hinga warna memudar). Sedangkan sisa 66 lembar adalah kertas tak terpakai," lengkapnya.

Wakil bupati dalam sidak ini menyatakan apresiasinya terhadap KPU, yang dinilai telah melakukan persiapan dengan baik.

"Sejauh ini saya lihat tidak terjadi kendala yang berarti. KPU telah melakukan tugas dengan baik. Pilkada serentak ini harus berjalan dengan baik dan aman. Mari kita jaga kondusifitas di lingkungan masing-masing, serta gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya," pesan wakil bupati. ( WIB )







PILKADA SERENTAK 27 JUNI LIBUR NASIONAL




PEMILUKADA SERENTAK, yang jatuh pada  27 Juni 2018 dipastikan sebagai hari libur Nasional.
Hal itu diungkapkan boleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto.

Wiranto bilang keputusan ini tinggal menunggu keputusan resmi dari Presiden.

"Diusulkan agar hari pilkada serentak diliburkan. Dan ini sudah disetujui pemerintah dikeluarkan dan tinggal dikeluarkan Keppres hari libur nasional," kata Wiranto di Mabes Polri Jakarta, Senin (25/6).

Selain itu, alasan pemerintah meliburkan tanggal 27 Juni adalah karena menghindari tindakan kecurangan. Bisa jadi, kata Tjahjo, ada pengerahan massa yang disalahgunakan untuk kepentingan politik.

"Ternyata ada pengaruh mobilisasi massa yang tidak berdomisili di daerah itu. Artinya tidak mungkin hanya 171 daerah libur yang lain tidak libur," ungkap dia.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia mengungkapkan kebijakan libur Nasional dilakukan dengan pertimbangan para karyawan yang memiliki hak pilih.

"Misal DKI tidak ada Pemilukada tapi mayoritas karyawan swasta, pegawai negeri tinggalnya di Depok, Bogor, Tangsel dan Bekasi. Itu bagaimana?," Kata Tjahjo.

Tjahjo memperkirakan aturan terkait libur ini akan turun dalam waktu ini. Keadaan terkini, lanjut Tjahjo, surat sudah digodok di Menkopolhukam dan sudah diserahkan ke Sekretariat Negara.

"Saya kira tinggal tunggu sehari (suratnya turun). Jadi sudah (pasti) diajukan tadi oleh Pak Menko," ujar dia.

27 Juni, Rabu besok pemilihan kepala daerah serentak di 171 provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Polri pun siap mengamankan daerah-daerah yang dianggap rawan bentrok.( MJ -1 )

WAKIL BUPATI PUNGKASIADI DIBERI MANDAT PIMPIN KABUPATEN MOJOKERTO

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Memberikan Mandat Kepada Wakil  Bupati Mojokerto Pungkasiadi
Untuk Menjabat Sementara Sebagai Bupati Mojokerto. Hingga Ada Ketetapan Hukum Tetap Dari KPK
Terkait Status Bupati Mojokerto MKP. Yang Saat Ini Menjalani Tahanan Di KPK Jakarta


SURABAYA -  Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengambil langkah cepat, guna mengantisipasi ketimpangan dilingkungan Pemkab Mojokerto Jawa Timur. Pasca, ditahannya Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa ( MKP ) oleh tim penyidik KPK, Senin 30/4 kemarin lusa.    

Dengan menugaskan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi sebagai pelaksana tugas bupati sementara. Hingga ada penetapan hukum tetap terhadap bupati MKP yang dalam kasus pidana lembaga antirasuah KPK.

Dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 131/427/011.2/2018 kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Rabu (2/5) sore di Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo Nomor 7, Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memberikan kepercayaan kepada orang nomor dua di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tersebut, untuk menjalankan roda pemerintahan.


Dengan SPT ini, maka seluruh tanggung jawab dan kewenangan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, resmi dilimpahkan kepada wakil bupati Pungkasiadi. Seperti tertera dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

“Dengan ini saya harapkan sistem pemerintahan di Kabupaten Mojokerto, berjalan normal seperti biasa. Saya pesan kepada wakil bupati untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati dengan baik. Tetap lakukan koordinasi dan laporkan semua hasil pelaksanaannya pada bupati Mojokerto,” pesan Soekarwo. 

Orang nomor satu di Jawa Timur ini juga menekankan agar wakil bupati bisa terus menggerakkan roda pemerintahan beserta perangkat daerah.

“Paling penting adalah menggerakkan ASN sebagai pelaksana pelayanan pada masyarakat. Wabup harus bisa meyakinkan unsur Forkopimda dan ASN. Sekda harus berbasiskan normatif peraturan perundang-undangan dan birokrasi itu harus struktural,” tambah Soekarwo.
Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa ( MKP )
Terakhir Meminpin Rapat Staf. Sebelum Senin
30 / 4, ditahan Penyidik KPK

Senada dengan Soekarwo, wakil bupati Pungkasiadi saat ditemui mengatakan, bahwa dirinya akan tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Namun tetap dibarengi dengan koordinasi dengan bupati Mojokerto.

“Semua tugas akan dijalankan secara normal seperti biasanya. Visi misi sudah jelas, program-program sudah ada. Kita tinggal melanjutkannya saja dengan sebaik-baiknya. Para perangkat daerah harus tetap bekerja dengan baik sesuai prosedur. Kita akan tetap lakukan koordinasi dan melaporkan hasilnya dengan bapak bupati,” terang Pung.   

Penyerahan ini dihadiri jajaran Forkopimda antara lain Kapolres dan Kapolresta Mojokerto diwakilkan, Kajari Kabupaten Mojokerto diwakilkan, Dandim diwakilkan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Sekda, Asisten, Kepala Bakesbang hingga Kabag Pemerintahan. ( * /Mj-1)

PEMILIH MENINGGAL DAN PINDAH MASIH TERDAFTAR

Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin




MOJOKERTO – Sejak awal sudah diprediksi akan terjadi tumpang tindih didalam pendataan pemilih. Akibatnya, tim dari KPU Kota Mojokerto harus melakukan verifikasi ulang untuk penetapan DPT. Setidaknya ada 1.231 orang calon pemilih di data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Mojokerto.

Saiful Amin Sholihin Ketua KPU Kota Mojokerto mengatakan, pencoretan calon pemilih tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat. Adapun faktor yang menyebabkan tidak memenuhi syarat yakni pemilih ganda.

Pemilih ganda ini, dikarenakan calon pemilih pindah domisili hingga kepemilikan nomor Induk Kependudukan (NIK) dobel. Rata-rata persoalan itu ditemukannya hampir di seluruh wilayah Kota Mojokerto.

"Kebanyakan data pemilih DPS dicoret karena memiliki NIK ganda dan pindah. Ada juga orang yang sudah meninggal namun data namanya masih tercantum sebagai pemilih," ujarnya, Kamis (19/4/2018).

Mantan wartawan itu menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat untuk memastikan adanya NIK ganda ini.

Banyak calon pemilih harus dicoret KPU disebabkan,  pada daftar pemilih DPT Pilpres yang saat itu E-KTP belum merata. Sehingga, masih ada ketidaksinkronan NIK yang berpotensi satu orang mempunyai dua nomor NIK.

Adapun jumlah daftar calon pemilih pada DPS berjumlah 97.363 ribu. Setelah dilakukan pemutahiran data sebanyak 1.231 calon pemilih dicoret. Setelah itu, KPU Kota Mojokerto menetapkan 96.132 sebagai DPT.

"Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa, seolah-olah kok banyak karena memang sinkronisasi data orang yang mempunyai KTP lama hingga E-KTP secara otomatis akan meluncurkan dua NIK," paparnya.

Dikatakan Amin, KPU menurunkan anggota PPS untuk memastikan serta bertatap muka ke rumah-rumah warga dan sebanyak 518 data calon pemilih (DPS) terdeteksi sudah pindah domisili.

Sedangkan, untuk kasus NIK ganda masuk dalam kategori pemilih ganda. Setidaknya, lebih dari 400 DPS terdeteksi memiliki NIK ganda, selebihnya adalah data orang yang sudah meninggal namun masih tercantum sebagai pemilih.

"Saat dipastikan ya memang pindah tidak ada disitu orangnya," ungkapnya.

Ditambahkannya, penetapan DPT ini sudah final. Namun, bagi siapa saja yang tidak tercantum dalam daftar DPT pihaknya memastikan masih bisa memilih syaratnya mempunyai E-KTP.

Nantinya, mereka dapat memilih di masing-masing TPS. Nah, untuk DPT yang tidak mempunyai E-KTP bisa secepatnya ke Dispendukcapil.

"Untuk penetapan DPT sudah finish jadi tidak ada penambahan. Kalau jumlah pemilih itu bisa bertambah bagi mereka yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPT)," ungkapnya. ( Mj-1 )





BERIKAN JANJI HADIAH TIM KAMPANYE PASLON NOMOR URUT 4 DIPERIKSA

Elsa Fifajayanti Ketua Panwaslu Kota Mojokerto

MOJOKERTO - Ketua kampanye paslon pilwali Mojokerto Jawa Timur nomor urut 4, serta pemilik rumah diperiksa panwaslu setempat. Diduga memberikan janji hadiah mobil ambulance kepada calon pemilih. Ketika kampanye dialogis di salah satu rumah warga di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Jawa Timur tanggal 26 Maret 2018. Mereka diperiksa secara intensif dikantor Panitia Pengawas Pemilu setempat Kamis 29 /3 dan Sabtu 31/3 di jalan Semangka 37, Perum Magersari Indah Kota Mojokerto Jawa Timur.
Elsa Fifajayanti Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Jawa Timur kepada elshinta dikantornya mengatakan, pihaknya sudah memanggil tim kampanye paslon walikota dan wakil walikota Mojokerto nomor urut 4, beserta pemilik rumah yang digunakan kampanye dialogis.
Pemeriksaan tim kampanye paslon Walikota Dan Wakil Walikota Mojokerto nomor urut 4 itu, berdasarkan laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Jawa Timur. Dimana, tim kampanye paslon walikota dan wakil walikota nomor urut 4 itu, memberikan janji akan memberikan mobil ambulance kepada warga.
Dikatakan oleh Elsa Fifajayanti, pemberian janji hadiah ketika kampanye termasuk melanggar pasal 73 UU Nomor 10 tahun 2016. Di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal itu disebut bahwa, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.
Lebih lanjut, mantan wartawati itu mengatakan, tindak pidana materiel baru dianggap selesai apabila akibat yang dikehendaki benar-benar terjadi. Maksudnya, mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih atau memilih seseorang. Jika dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memilih atau tidak memilih karena ada uang yang dijanjikan, maka tindak pidana itu terpenuhi. Namun, jika tidak ada bukti yang bisa menunjukkan adanya politik uang beserta dampaknya secara nyata, proses pidana bisa gugur.
“Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan ke penegak hukum pidana umum, manakala ada bukti dan saksi yang menguatkan. Setelah itu polisi yang bergerak,”kata ia.
Proses pemeriksaan ini tidak akan mengganggu kampanye paslon itu, namun sangsi administrasi akan diberlakukan manakala bukti-bukti dan saksi-saksi menguatkan terpenuhi. ( Mj-01 )

ADA PENINGKATAN JUMLAH PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILUKADA 2018

Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Memimpin  Rapat Pleno Terbuka


MOJOKERTO - Jumlah pemilih sementara Pilwali Mojokerto dan Pilgub Jatim 27 Juli 2018 mendatang melonjak drastis. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara Pilgub serta Walikota Mojokerto tahun 2018 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Kamis (15/3) terungkap jumlah daftar pemilih sementara mencapai 100.025 pemilih.

Angka ini naik hampir 15 persen dibandingkan dengan Pilwali 2013 lalu, yakni 93. 737 daftar pemilih tetap (DPT).

"Berdasarkan pencocokan dan penelitian (Coklit) KPU, jumlah DPS mencapai 100. 025 pemilih. Naik dibandingkan Pilwali lalu, yakni 93.737 ribuan pemilih, " jabar Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Sholihin.

Kepada wartawan disela-sela gelar pleno mantan wartawan TV nasional ini menyebutkan bahwa angka tersebut belum final. "Itu masih belum final, karena pemutakhiran akan ditetapkan dapat pleno penetapan DPT pada 13-19 April," tambahnya.

Menurut ia, jumlah pemilih sementara ini masih fluktuatif. Pasalnya, pemilih potensial akan berubah karena tidak memenuhi syarat (TMS). "Masih akan berubah entah karena meninggal atau pindah rumah," ujarnya.

Untuk menghindari kemungkinan ada yang tidak terdaftar dalam DPT, Amin mengungkapkan keaktifan masyarakat. "Yang belum terdata, bisa menghubungi kelurahan dan PPS," tandasnya.

Masyarakat, juga bisa mencermati yang masuk dan belum masuk. "Misalnya, yang meninggal atau pindah tempat," pungkas ia kemudian.( Mj -01 )

UU MD3 Sudah Diberlakukan

Ketua DPR Bambang Soesatyo




JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 mulai berlaku Kamis (15/3/2018), meski tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo.


Namun, Bambang meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya undang-undang tersebut.
"Sesuai dengan aturan yang ada tentang perundang-undangan maka hari ini adalah hari terakhir dan mulai pukul 00.00 WIB nanti malam sudah berlaku," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).


"Mudah-mudahan besok pemerintah sudah memberi nomor atas undang-undang, kemudian bisa dilaksanakan," ujar Bambang.


Ia mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya undang-undang tersebut. Sebab, undang-undang itu tak akan mengebiri kebebasan masyarakat untuk mengkritik DPR.


Demikian pula dalam hal pemanggilan paksa dalam Pasal 73. Menurut Bambang, ketentuan itu telah ada sebelumnya dan tak pernah bermasalah.


Politisi Partai Golkar itu mengatakan, ketentuan pemanggilan paksa tak pernah digunakan DPR, karena pada panggilan ketiga semua pihak yang diperiksa DPR pasti hadir.


Ia pun mencontohkan saat Komisi III DPR memanggil pimpinan KPK. DPR tak pernah menggunakan ketentuan pemanggilan paksa lantaran KPK pada panggilan ketiga dalam setiap rapat kerja selalu hadir.


"Jadi patuh kepada aturan main yang ada di DPR. Jadi enggak perlu dikhawatirkan soal adanya ancaman bagi demokrasi," ujar Bambang.


"Kami dari DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah paham dan dewasa. Tidak ada ribut-ribut dan mereka menggunakan haknya melakukan pendaftaran di MK (Mahkamah Konstitusi) untuk uji materi. Jadi heran juga kalau ada yang mempersoalkan," kata dia.


Kompas TVRabu (14/3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD atau yang dikenal sebagai MD3 berlaku.(*)


Artikel ini sudah ditulis di media kompas.com dengan judul UU MD3 Berlaku Besok, Ketua DPR Minta Masyarakat Tak Khawatir.

HUTANG INDONESIA SAAT INI Rp. 4700 TRILIUN

Tomy Suharto



SOLO  - Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto mengkritik soal utang negara yang masih ada dalam pemerintahan Jokowi-JK yang mencapai US$350 miliar atau hampir Rp4.700 triliun.


Hal itu disampaikan Tommy saat memberikan sambutannya di Rapimnas III Partai Berkarya di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/3). Dia menyampaikan sejumlah hal di antaranya soal utang yang mencapai Rp4.700 triliun.


"Kita tidak tahu kapan negara kita menjadi negara maju, negara industri. Mudah-mudahan melalui Partai Berkarya bisa berbuat terbaik," kata Tommy dalam sambutannya. 


Dia juga menuturkan jika pemerintah ditanya kapan dapat membayar utang tersebut, maka jawabannya tak tahu. Tommy menegaskan hal itu akan mengakibatkan anak cucu yang akan menanggung utang dalam nilai besar tersebut.


Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat total utang pemerintah hingga Januari 2018 mencapai Rp3.958,7 triliun. Nilai itu bertambah Rp20 triliun dibanding posisi akhir tahun lalu Rp3.938,7 triliun.


Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dipublikasikan pada Selasa (20/2), utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.206,38 triliun atau 81 persen dari total utang pemerintah. 


Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.330,65 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah. 


Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp746,64 triliun atau 18,9 persen dari total utang tersebut. 


Di sisi lain, Tommy juga menyinggung soal upaya pemenangan calon legislatif baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dia juga mengkritik dalam 15 tahun ke depan Indonesia menjadi negara maju. (asa/ red )

APK PILWALI BARU TERPASANG

Di Jalan Perum Suromulang


MOJOKERTO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mulai memasang alat peraga kampanye (APK). Ada lima tempat yang disediakan untuk pemasangan baliho empat pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota

Lima lokasi untuk pemasangan baliho berukuran 3 x 5 meter adalah di sepanjang Jalan Benteng Pancasila, sepanjang Jalan Suromulang, perumahan Surodinawan, Simpang Tiga Kranggan, Perempatan Jalan Semeru – Ijen dan bawah Fly over Jembatan Gajahmada.

  
Di setiap lokasi pemasangan APK, baliho masing – masing pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Mojokerto akan dipasang oleh KPU secara bersama saling berdampingan atau berjajar. Dan pemasangan APK pada Pilwali Mojokerto 2018 ini, resmi baru dipasang oleh KPU pada Selasa (06/03-2018) malam di tiga lokasi yakni Jalan Benteng Pancasila, Jalan Suromulang Perumahan Surodianwan dan Simpang Tiga Kranggan.

“Dari lima lokasi, sudah kita pasang di tiga titik, sedangkan di dua titik segera kita pasang di Perempatan Jalan Semeru – Ijen dan bawah Flyover Jembatan Gajahmada,” ujar Idhom Divisi Teknis  Komisioner  KPU Kota Mojokerto.

Pemasangan baliho bergambar masing-masing paslon Wali kota dan Wakil wali kota Mojokerto termasuk nomor urut sebagai ajakan masyarakat berpartisipasi dalam Pilwali pada 27 Juni 2018 mendatang. Dan KPU akan memasang APK sesuai PKPU, sehingga semua bisa tertib dan aman.

Lima lokasi pemasangan APK baliho telah disepakati tim sukses masing-masing pasangan calon. Maka bila ditemukan APK terpasang di luar lokasi yang telah ditentukan, Satpol PP diharapkan segera bertindak melakukan penertiban. ( Mj – 001 )

BAWASLU SAHKAN PBB SEBAGAI PESERTA PEMILU




JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Bulan Bintang (PBB) sah sebagai peserta Pemilu 2019.


Putusan tersebut diambil oleh Bawaslu dalam sidang ajudikasi PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Minggu (4/3/2018).


"Memutuskan dalam eksepsi termohon dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan sidang.


Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Sebab dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.


"Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan," lanjut Abhan membacakan putusan.


Namun demikian, KPU masih bisa mengajukan gugatan atas putusan Bawaslu yang memenangkan PBB ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.


Sebelumnya PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.


Alasannya, PBB dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat.


PBB akhirnya melayangkan gugatan kepada Bawaslu RI pada 19 Februari 2018 lalu. Sidang mediasi antara PBB dengan KPU RI juga telah digelar namun tak menemukan titik temu.


Alhasil, sengketa tersebut harus berlanjut ke sidang adjudikasi Bawaslu RI. Agenda sidang yang berlangsung hari ini mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon.


PBB sendiri meminta Bawaslu RI membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.


PBB juga meminta diloloskan oleh Bawaslu RI menjadi peserta Pemilu mendatang. (komp. /red / MJ - 2 )

NETRALITAS BAGI APARAT NEGARA

Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Komisi III Ke Markas Polisi Resort Mojokerto Jawa Timur ,
Dossy Iskandar Pimpinan Rombongan, Arteria Dahlan, Monno Soeprapto, Wihadi Wiyanto


MOJOKERTO - Anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Dossy Iskandar Prastyo melakukan kunjungan kerja di Polres Mojokerto untuk memastikan dan mengecek kesiapan anggota kepolisian di setiap wilayah. 


Anggota Fraksi Hanura ini mengingatkan agar polisi netral dalam pilkada serentak. Sejumlah anggota Komisi III DPR RI disambut Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata dan Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Puji Hendro Wibowo dan jajaran. 


Rombongan melakukan pertemuan di ruang Command Center yang berada di lantai II Polres Mojokerto untuk melihat kesiapan anggota kepolisian dalam pilkada serentak. "Pilkada sebagai satu kepentingan nasional yang digelar secara serentak. Saat ini sudah masuk tahapan pemilu, kita ingin tahu persis kesiapan aparat terutama kepolisian baik rencana pengamanan, maupun tugas kamtibmas lainnya," ungkapnya usai melakukan pertemuan, Selasa (20/2/2018).


Masih kata Dossy, Komisi III DPR RI melakukan pengecekan di tingkat bawah apakah sudah sesuai apa yang disampaikan Kapolri saat dengar pendapat maupun pertemuan dengan Kapolda. 


Yakni terkait kesiapan aparat di masing-masing kabupaten dan kota sehingga Komisi III DPR RI melakukan konfirmasi dan cek langsung.  "Kita sudah punya command center, tentunya sangat membantu dan mendeteksi secara cepat atas semua laporan kejadian dan gangguan masyarakat untuk deteksi dini. Berbagai informasi strategis dan kejadian di daerah bisa diambil keputusan oleh pimpinan dan kita dicek disini," katanya. 


Pihaknya mengapresiasi paparan yang disampaikan baik oleh Kapolres Mojokerto maupun Kapolres Mojokerto Kota. Karena memberikan jaminan apa yang menjadi kebijakan nasional di wilayahnya bisa dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar. 


Dossy mengingatkan agar polisi netral dalam pilkada serentak tersebut. "Pilkada, jalan sesuai mekanisme perundang-undang, kita ingatkan janji polisi netral, janji polisi tidak memihak, janji polisi yang memberikan jaminan keamanan dan berlaku adil. Tidak hanya proses pelaksanaannya tapi juga dalam tahapan perencanan, keterlibatan menginventarisasi berbagai potensi gangguan, semua  kita komunikasi," ujarnya. 


Tujuannya agar jaminan keamanan dan berbuat adil dapat terjadi. Pasalnya, tegas Dossy, tugas Komisi III adalah mengawal dan sebagai orang Jawa Timur, Dossy berharap pilkada serentak di Jatim yang digelar pada tanggal 27 Juni 2018 dapat berjalan aman dan kondusif. (Mj-1)


Dosy Iskandar Mendapatkan Penghormatan Dari Anggota Polres Mojokerto Jawa Timur Saat Kunker Selasa 20 /2,
Yang dipimpin Komandan Pleton Ipda Tri Hidayati

14 partai politik lolos Pemilu 2019


JAKARTAKomisi Pemilihan Umum meloloskan 14 partai politik sebagai peserta pemilihan umum 2019. Dua partai Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual.

PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen.

"Rapat pleno terbuka sudah selesai kita laksanakan, hasil rekap nasional menyimpulkan dari 16 parpol yang masuk ke tahap verifikasi faktual, 14 Parpol dinyatakan memenuhi syarat, dua parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu kesimpulan rapat pleno terbuka," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

Kemudian Arief menuturkan 14 partai politik tersebut sudah dianggap memenuhi syarat. Adapun beberapa syaratnya yaitu, kantor DPP, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, kepengurusan tingkat provinsi di antaranya domisili kantor dan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dan kepengurusan tingkat kabupaten kota di antaranya domisili kantor, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75%.

Selanjutnya, pihaknya juga siap terkait dua partai yang akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Dia menjelaskan, pihaknya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan.

"Nanti kalau ada sengketa kita tunjukan, ini hasil kerja kita. Itu untuk menjawab sengketa yang mungkin akan diajukan. Ada ruang yang disediakan, kalau itu mau digunakan semua harus menerima itu, apapun putusannya kami berharap semua menerima," ungkap Arief.

Ini 14 Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah:

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Berkarya
3. PDI Perjuangan
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Golkar
8. Partai Hanura
9. Partai Keadilan Sejahtera
10. Partai Kebangkitan Bangsa
11. Partai Nasional Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ( Red / MJ - 1 )

NOMOR URUT KERAMAT UNTUK CALON KEPALA DAERAH




MOJOKERTO - Rapat pleno, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Mojokerto Jawa Timur, dalam Pemilukada 27 Juni  2018. Selasa ( 13 / 2 ) dihotel Raden Wijaya.

Paslon  nomor urut 1, Akmal Boedianto - Rambo Garuda yang diusung parpol PDIP. 

Sedang, nomor urut 2, paslon Andi Soebjakto - Ade Ria Suryani diusung parpol Demokrat, PPP, PKB

Untuk Paslon nomor urut 3, Warsito-Moeljadi diusung parpol PAN dan PKS.

Sementara Paslon Eka Puspitasari - Ahmad Rizal Zakaria mendapat nomor urut 4.

Semua Paslon walikota dan wakil walikota Mojokerto Jatim memberikan pernyataan, bahwa mereka akan membawa Kota Mojokerto kearah demokrasi yang lebih baik. ( MJ - 1)

ADU STRATEGI DI KONSTELASI PEMILUKADA WALIKOTA

Ketua KPU Kota Mojokerto, Syaiful Amin Solikhin


MOJOKERTO - Empat pasangan calon (paslon) wali kota Mojokerto periode 2018-2023 resmi 
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/2) kemarin.


Keempat paslon, yakni Warsito-Moeljadi, Akmal Budianto-Rambo Garudo, Andi Soebjakto-Ade Ria Suryani dan Ika Pusputa Sari-Ahmad Risal Zakariyah ditetapkan melalui SK nomor 17/ HK.03.1-Kpt/3576/ KPU-KOTA/ II/ 2018 perihal penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mojokerto.


Dengan keluarnya ketetapan itu maka keempat paslon tersebut sah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota.“Kini ke empat pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota tersebut sah sebagai calon walikota dan wakil walikota Mojokerto,” kata Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin Sholihin.


Setelah ini, para calon walikota dan wakil walikota mengikuti tahapan lanjutan berupa pengundian nomer urut. Pengundian nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Mojokerto Jawa Timur dilakukan siang ini di hotel Raden Wijaya.


Peserta dan tamu undangan diperiksa oleh petugas kepolisian Polres Mojokerto Kota.  Demi keamanan dan kenyamanan. ( MJ - 1 )
DETAK VIDEOS
SPORT VIDEOS