Baca Juga
 |
| Kades Suhartono ( Nono) KadesSampang Agung Kutorejo Mojokerto Jatim |
Kepala
Kejaksaan Negeri Mojokerto Rudy Hartono mengimbau kepada seluruh Kepala Desa
dan perangkat desa se Indonesia agar belajar dari kasus Kades Sampang Agung Suhartono.
Ia menegaskan, seorang kades memang dilarang terlibat kampanye politik peserta
pemilu.
Saya harap vonis dari majelis hakim kepada terpidana Kades Sampang Agung Kutorejo ini, bisa menjadi pembelajaran bagi semua Kepala Desa agar tetap netral di Pemilu Pileg maupun Pilpres.
Bukan hanya di Jatim, tapi seluruh Indonesia”, kata Rudy di Kantor Kejari Mojokerto, Rabu 19 Desember 2018.
Rudy kembali mengingatkan, sesuai aturan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Kepala Desa dilarang terjun dalam panggung politik mendukung salah satu calon, apalagi sampai mempengaruhi dan menggerakkan massa.
Indikasinya, kerap mengarah pada praktik politik uang.Tidak boleh mendukung pasangan nomor urut 1 atau nomor 2, harus netral,” kata Kajari Rudi Hartono.
Dalam kesempatan itu, Kajari juga merasa perubahan sikap Kades Suhartono yang melunak, merupakan tindakan yang baik. Pihaknya, bisa menjalankan eksekusi dengan lancar setelah terpidana yang akrab disapa Nono mencabut banding dan, legowo menjalani masa hukuman 2 bulan penjara sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat.
 |
| Kajari Mojokerto Rudi Hartono |
Sebelumnya, ketika mendengar Suhartono melayangkan permohonan banding, Kajari juga langsung menginstruksikan jaksa penuntut untuk melakukan hal yang sama.
“Karena terpidana mencabut banding,” kita terima.
Proses penjemputan terpidana di rumahnya juga berjalan lancar,”ujar Rudy.
Terkait denda yang menurut Nono sudah dibayarkan, Kajari mengaku belum menerima laporannya.
“Semestinya, kata Rudy, saat membayar denda terpidana juga melaporkan ke kejaksaan. Agar nanti ketika dibawa ke Rumah Tahanan Lapas, kami bisa menyampaikan ke Kepala Lapas bahwa dendanya sudah dibayar,” tutur Kajari. (Mj-1)