Baca Juga
Menindaklanjuti kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Nganjuk Jawa Timur kemarin lusa. Terkait, terlambatnya distribusi bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan.
Dinas Sosial Pemkab Mojokerto Jawa Timur menggelar Penyuluhan Sosial Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Pemkab Mojokerto.
Di Balai Sosial Loka Bina Karya Budi Luhur di Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut tampak hadir, Kepala Dinas Sosial Lutfi Ariyono, Kabid Rehabilitasi Sosial Rahmad Basuki dan Praktisi dan Akademisi Ilmu Sosial / Widia Suara, Drs. Joedha Hadi Soewignyo, SE, SB, M.Si.
Diharapkan para penyuluh sosial bisa menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Bisa mengubah gaya hidup masyarakat yang kurang bermanfaat menjadi bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.
para peserta penyuluhan sosial yang terdiri dari, Operator PKH, PSM, Operator Desa, Perangkat Desa, Kasi Kemas, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).
Dalam penyuluhan Sosial yang disampaikan narasumber Drs. Joedha Hadi Soewignyo, SE, SB, M.Si.Praktisi dan Akademisi Ilmu Sosial / Widia Suara juga mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan " Sebagai Penyuluh Sosial juga harus memiliki keterampilan analisis, menjadi pendengar yang baik, pelatih yang bijaksana, memahami tujuan yang harus diperjuangkan, memahami metode dan gaya komunikasi."
Mengingat, seorang penyuluh sosial merupakan ujung tombak juga tulang punggung dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Mereka harus menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi keluh kesah mereka, selanjutnya penyuluh bisa menyampaikan ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.
Kurang maksimalnya para penyuluh sosial Dinas Sosial dalam menjalankan tugas, disebabkan tidak adanya anggaran. Anggaran untuk tenaga penyuluh sosial belum dipikirkan oleh pemerintah baik dari APBD maupun APBN. Selain itu, belum ada Satker menjadikan Penyuluh Sosial bagian dari program penanggulangan PMKS dan Pemberdayaan PSKS.
Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ketika Kepala Dinas Sosial dipimpin Joedha Hadi Soewignyo mampu menanggulangi kerawanan sosial dalam kasus PSK (pekerja sex komersial). Para PSK diberikan bimbingan rohani dan ketrampilan untuk usaha mandiri yang lebih baik.
Menurut Joedha Hadi, persoalan sosial merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Ia juga menilai para penyuluh merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan persoalan masyarakat sosial karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
"Penyuluh itu kaki tangan Kemensos. Apapun masalah di desa ngadunya ke penyuluh. Mulai dari masalah bantuan sembako, narkoba, putus sekolah, kasus asusila dan kasus sosial lainnya. Oleh karena itu, penyuluh harus mendapatkan apresiasi melalui pendapatan yang layak," kata Joedha. (Mj-2)