TRISILO BUDI PRASETYO JABAT KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN MOJOKERTO RAYA

Drs. Trisilo Budi Prasetyo. M.M Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Aula SMAN I Sooko Mojokerto, Rabu 12 Januari 2022. 

MOJOKERTO, Drs. Trisilo Budi Prasetyo M.M saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Jawa Timur definitif. Setelah penjabat sebelumnya, Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Adi Prayitno menjabat jabatan yang sama di Bojonegoro.

Drs. Trisilo Budi Prasetyo M.M. sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Jombang Jawa Timur. Serah terima jabatan dilaksanakan di aula SMAN I Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Kesra dan Sumber Daya Manusia, KH. DR. Ahmad Jazuli, SH. M.Hum. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid serta Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Mojokerto. Serta Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto.

Dalam acara pisah kenal tersebut, Adi Prayitno yang menjabat Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto selama 5 bulan 5 hari, mengaku nyaman tugas negara di Mojokerto. Kurang nyamannya, kantor Cabang Dinas Pendidikan yang berada di jalan Hayam Wuruk Kota Mojokerto, kurang representatif, " ujar ia sambil melirik Staf Ahli Gubernur Jatim Ahmad Jazuli.

Menurutnya, sebagai kantor cabang dinas, pihak propinsi Jatim agar bisa mencarikan aset kantor Propinsi Jatim yang lebih representatif di Mojokerto. " Masak kantor kok banyak uka-uka, " candanya.

Adi Prayitno menitipkan pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya bisa ia kerjakan, selama menjabat Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto kepada pejabat baru Trisilo Budi Prasetyo. 

Dikatakan Adi Prayitno, di Kabupaten dan Kota Mojokerto ada 150 lembaga sekolah negeri dan swasta. Untuk lembaga sekolah swasta untuk saat ini masih banyak membutuhkan pemikiran serta solusi mengatasi kesejahteraan dan juga SDM. 

Sementara Trisilo Budi Prasetyo dalam sambutannya mengatakan untuk menjalankan tugas negara di Mojokerto sepenuh hati. Serta berharap adanya komunikasi antar lini lembaga sekolah yang ada. (DI)

Selengkapnya..

BUPATI DOKTER IKHFINA FAHMAWATI BAGI KARTU TANI BERSAMA BANK BNI 46 CABANG MOJOKERTO

Bupati Mojokerto dr. Ikhfina Fahmawati Bersama Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis SME dan Konsumer BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya R. Hery Prijanto. Sekdakab Teguh Gunarko, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah, Pimpinan BNI Cabang Mojokerto, Emy Christantini serta Perwakilan PT. Petrokimia Gresik Kabag 4A Wawan Arjuno. Bagikan Kartu Tani Simbolis Kepada Petani Di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto Jawa Timur. Selasa 28 Desember 2021.

Sebanyak 16.164 kartu tani didistribusikan secara simbolis oleh PT BNI 46 Cabang Mojokerto kepada para petani di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Diharapkan, dengan adanya kartu tani itu, para petani mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan perbankan bank milik pemerintah tersebut.

Pendistribusian kartu tani secara simbolis diberikan oleh Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis SME dan Konsumer BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya R. Hery Prijanto ketika mendampingi Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati di Pendopo Graha Majatama, Selasa (28/12/2021).

Dikatakan R. Hery Prijanto,  pendistribusian kartu tani ini merupakan, wujud komitmen PT BNI Tbk (Persero) dalam mendukung Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Kartu Tani memberikan banyak manfaat bagi petani seperti alokasi pupuk subsidi, kebiasaan untuk menabung, kemudahan program bantuan khusus para petani. Selain itu, memudahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dan kegiatan pertanian di Kabupaten Mojokerto.

Lebih lanjut, R. Hery Prijanto mengatakan,, kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan yang terintergrasi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman serta kartu subsidi/e-wallet bagi para petani.“Dengan tersalurkannya kartu tani ini maka, BNI memastikan subsidi pupuk akan dapat tersalurkan kepada para petani penerima secara tepat jumlah, jenis, tempat, mutu, dan harga,” urai Ia.

Merujuk pada data ERDKK, R. Hery Prijanto menyebutkan, saat ini terdapat 67.248 petani di Kabupaten Mojokerto. Adapun Kartu Tani yang sudah didistribusikan sebelumnya sebanyak 41.919 kartu tani dari 58.083 kartu tani yang tercetak. “Jadi sekarang pendistribusian sisanya sebanyak 16.164 kartu tani. Sampai dengan tanggal 24 Desember 2021,  KUR Tani tersalurkan sebesar Rp. 119,86 Miliar. Hal itu membuktikan, komitmen PT BNI Persero bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Hery.

BNI menjadikan Kartu Tani sebagai sarana pemberian layanan perbankan yang lebih lengkap bagi para petani, termasuk untuk menabung dan mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Budidaya Pertanian. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan petani.Sebagai bentuk dukungan BNI terhadap program peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Program Lakupandai, BNI juga merekrut sebagian besar pedagang pengecer pupuk tersebut untuk menjadi agen "Lakupandai BNI", atau yang disebut "Agen46". Dengan cara ini, petani dapat lebih mudah mendapatkan layanan perbankan di daerah tempat tinggalnya.

Dalam kesempatan acara tersebut tampak hadir, Sekdakab Teguh Gunarko, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah, Pimpinan BNI Cabang Mojokerto, Emy Christantini serta Perwakilan PT. Petrokimia Gresik Kabag 4A Wawan Arjuno.(*/wib/Adv)

Selengkapnya..

SEKDA TEGUH GUNARKO PIMPIN PMI 2021-2026

Pengukuhan Ketua PMI Kabupaten Mojokerto Oleh Bupati dr. Ikhfina Fahmawati di Pendopo Graha Maja Tama. Kamis 23 Desember 2021.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur Imam Utomo, secara virtual mengukuhkan Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko, sebagai Ketua PMI Kabupaten Mojokerto masa bakti 2021-2026, Kamis siang (23/12) di Pendapa Graha Majatama. Pengukuhan yang mengacu pada SK PMI Provinsi Jawa Timur Nomor 129/KEP/ 02.06.00/XII/2021 tentang Pengesahan Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Mojokerto Masa Bakti Tahun 2021-2026, disahkan melalui penandatanganan berita acara oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dan Sekdakab Teguh Gunarko.

Dalam sambutan arahan, Bupati Ikfina menginstruksikan agar pelaksanaan tugas PMI, harus dijalankan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Selain terkait ketersediaan darah, Bupati Ikfina juga menyebut perihal sertifikasi para relawan PMI sebagai salah satu alat ukur atau indikator kinerja anggota.

"Peyediaan darah harus menjadi tugas fokus  PMI yang tidak bisa dikesampingkan. Namun di samping itu, kita juga harus memperhatikan sertifikasi. Perlu adanya suatu pengakuan standar kompetensi relawan. Harus ada proses pelaporan secara rinci kepada Pemerintah. Karena PMI tidak bertugas untuk kemanusiaan saja, tapi juga profesional, bekerja secara terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar bupati.

Ikfina Fahmawati juga menegaskan kembali terkait imbauan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terkait satuan gugus PMR yang ada di dalam sekolah. "Perlu digaris bawahi apa saja yang sudah disampaikan oleh Ketua PMI Jatim terutama imbauan dari Gubernur Khofifah, agar di setiap sekolah harus ada satuan gugus tugas PMR. Saya minta ini bisa dilaksanakan dengan baik," tambah bupati.

Sekdakab Teguh Gunarko sebagai Ketua PMI Kabupaten Mojokerto yang baru saja dilantik, pada pengukuhan ini mengatakan siap mengemban tugas dengan bekerja sebaik-baiknya bersama pengurus, serta para relawan PMI Kabupaten Mojokerto.

"Bersama pengurus yang baru dan para relawan, kami siap bekerja sebaik-baiknya dengan iklhas sebagai tugas mulia. Kami akan terus bersinergi bersama seluruh stakeholders. Karena kekuatan kita apabila tanpa didukung pemangku kebijakan, itu tidak mungkin. Kami membutuhkan support untuk 5 tahun ke depan terkait sarana gedung dan prasarananya," ucap Teguh Gunarko.

Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo, sebelumnya dalam sambungan virtual mengucapkan selamat atas Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Mojokerto masa bakti 2021-2026 hari ini. Imam berpesan agar PMI bisa berkolaborasi dengan Pemerintah terkait tugas-tugas ke depannya.

"Selamat atas dilantiknya pengurus baru PMI Kabupaten Mojokerto hari ini. Saya harap para anggota dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai program kerja setiap tahun. Kemarin, PMI Provinsi Jawa Timur juga telah melaksanakan musyawarah kerja program tahun 2022, yang nanti bisa diikuti oleh PMI Kabupaten Mojokerto. Beberapa hal penting yang harus kita perhatikan adalah terkait donor darah, penanggulangan bencana bekerjasama dengan Pemerintah, juga gugus tugas PMR di sekolah. Bantuan bencana alam dari BPBD, tidak bisa berdiri sendiri. PMI harus ada di sana, baik itu di posko, proses evakuasi dan lainnya," terang Imam.(MJ-2)

Selengkapnya..

TINGKATKAN KUALITAS SDM UNTUK MENURUNKAN ANGKA STUNTING

Siti Aisyah Sekretaris DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Presscon Dengan Media. Jum'at 17 Desember 2021.

Jumlah anak stunting di Kabupaten Mojokerto kurang lebih 30,5 persen atau sepertiga dari jumlah anak. Itu artinya angka tersebut cukup tinggi dibawah catatan angka nasional. Ada 46 Desa di Kabupaten Mojokerto masih mempunyai problematika kasus stunting. Stunting sendiri merupakan kondisi gangguan kesehatan yang mengakibatkan tubuh gagal bertumbuh secara maksimal karena dipicu kekurangan gizi kronis pada masa 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).

Bagaimana mengatasi hal tersebut. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Siti Aisyah kepada media mengatakan, untuk pengendalian hal tersebut dengan meningkatkan kualitas SDM. Stunting harus kita tekan. Kita ingin SDM kita berkualitas. Jika SDM punya kecerdasan yang bagus, hal itu sebenarnya berkorelasi dengan volume otak dan tinggi badan juga. Jadi semuanya saling terkait,” Kata Ia.

Selain itu, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto akan menjalankan beberapa strategi pencegahan, salah satunya membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). “Stunting itu dimulai dari keluarga, pendekatan melalui keluarga di mana tim pendamping keluarga itu ada 3 unsur yaitu dari Kesehatan atau Bidan, Tim Penggerak PKK, dan Kader-kader yang ada di daerah,” tutur Siti Aisyah.Perlu juga melibatkan kaum intelektual perguruan tinggi untuk peduli stunting.“Kualitas SDM ditentukan dari 1000 hari pertama sejak kehamilan, meskipun tinggal di tempat tidak layak, tidak boleh ada stunting. Keterlibatan kaum intelektual perguruan tinggi dirasa penting, jangkauannya pun akan secara luas menyentuh masyarakat hingga pelosok desa,"Kata Ia.

Menurut Asiyah, banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya hamil atau datang untuk memeriksakan diri kepada dokter dalam kondisi sudah hamil selama 3 bulan. Padahal, masa kritis kehamilan terjadi saat janin usia sebelum 56 hari atau sekitar 8 minggu.

Asiyah mengatakan risiko stunting pada balita tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak perempuan saja, laki-laki juga harus mengambil peran dengan membiasakan hidup sehat 75 hari sebelum konsepsi dengan mengurangi atau berhenti merokok. Menurutnya, sperma berkualitas yang dibutuhkan untuk membuahi sel telur sudah terbentuk pada rentang waktu tersebut.

Prakonsepsi dan pemeriksaan kesehatan yang perlu dilakukan sejak tiga bulan sebelum menikah harus dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kehamilan, seperti janin tumbuh dalam kondisi yang lambat.

Pemeriksaan kesehatan tersebut juga membantu ibu untuk mencegah anak lahir dalam keadaan stunting (lahir dalam kondisi kerdil) yang dapat menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi tidak maksimal, terganggunya intelektual anak serta rentan terkena penyakit saat menginjak usia dewasa.

“Ditambah lagi, di umur 45 biasanya sakit kardiovaskuler seperti serangan jantung dan stroke. Jika dilihat sebabnya, stunting disebabkan oleh kurang sub optimal health atau sub optimal nutrition atau asuhannya kurang baik,” ujar Ia. Ia berharap setiap keluarga rajin untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan. (Adv / WIB). 

Selengkapnya..

PENYULUH SOSIAL UJUNG TOMBAK KEMENSOS DALAM MASYARAKAT

Luthfi Ariyono Kadinsos Kabupaten Mojokerto (Tengah), Rahmad Basuki Kabid Rehabilitasi Sosial (Kiri) dan Joedha Hadi Soewignyo Nara Sumber dari Kemensos. 

Menindaklanjuti kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Nganjuk Jawa Timur kemarin lusa. Terkait, terlambatnya distribusi bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan. 

Dinas Sosial Pemkab Mojokerto Jawa Timur menggelar Penyuluhan Sosial Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Pemkab Mojokerto.

Di Balai Sosial Loka Bina Karya Budi Luhur di Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. 

Dalam kesempatan tersebut tampak hadir, Kepala Dinas Sosial Lutfi Ariyono, Kabid Rehabilitasi Sosial Rahmad Basuki dan Praktisi dan Akademisi Ilmu Sosial /  Widia Suara, Drs. Joedha Hadi Soewignyo, SE, SB, M.Si.

Diharapkan para penyuluh sosial bisa menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Bisa mengubah gaya hidup masyarakat yang kurang bermanfaat menjadi bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

para peserta penyuluhan sosial yang terdiri dari, Operator PKH, PSM, Operator Desa, Perangkat Desa, Kasi Kemas, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). 

Drs. Joedha Hadi Soewignyo, SE, SB, M.Si.Praktisi dan Akademisi Ilmu Sosial / Widia Suara 

Dalam penyuluhan Sosial yang disampaikan narasumber Drs. Joedha Hadi Soewignyo, SE, SB, M.Si.Praktisi dan Akademisi Ilmu Sosial / Widia Suara juga mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan " Sebagai Penyuluh Sosial juga harus memiliki keterampilan analisis, menjadi pendengar yang baik, pelatih yang bijaksana, memahami tujuan yang harus diperjuangkan, memahami metode dan gaya komunikasi." 

Mengingat, seorang penyuluh sosial merupakan ujung tombak juga tulang punggung dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Mereka harus menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi keluh kesah mereka, selanjutnya penyuluh bisa menyampaikan ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.

Kurang maksimalnya para penyuluh sosial Dinas Sosial dalam menjalankan tugas, disebabkan tidak adanya anggaran. Anggaran untuk tenaga penyuluh sosial belum dipikirkan oleh pemerintah baik dari APBD maupun APBN. Selain itu, belum ada Satker menjadikan Penyuluh Sosial bagian dari program penanggulangan PMKS dan Pemberdayaan PSKS.

Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ketika Kepala Dinas Sosial dipimpin Joedha Hadi Soewignyo mampu menanggulangi kerawanan sosial dalam kasus PSK (pekerja sex komersial). Para PSK diberikan bimbingan rohani dan ketrampilan untuk usaha mandiri yang lebih baik.

Menurut Joedha Hadi, persoalan sosial merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Ia juga menilai para penyuluh merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan persoalan masyarakat sosial karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Penyuluh itu kaki tangan Kemensos. Apapun masalah di desa ngadunya ke penyuluh. Mulai dari masalah bantuan sembako, narkoba, putus sekolah, kasus asusila dan kasus sosial lainnya. Oleh karena itu, penyuluh harus mendapatkan apresiasi melalui pendapatan yang layak," kata Joedha. (Mj-2)

Selengkapnya..

BUPATI KUKUHKAN FAM

dr. Ikhfina Fatmawati Bupati Mojokerto Jawa Timur, Kukuhkan Pengurus Forum Anak Majapahit (FAM), Di Pendopo Graha Maja Tama, Selasa 29 Juni 2021.

Pengurus Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto periode 2021-2023 di kukuhkan Bupati Mojokerto Jawa Timur dr. Ikhfina Fatmawati di pendopo Kabupaten Mojokerto Graha Maja Tama, yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Selasa (29/6). Dikatakan, Bupati Ikfina Fahmawati kegiatan ini untuk memberi kesempatan bagi anak, agar berani menyampaikan apa yang dirasakan, dipikirkan dan diharapkan.  Khususnya untuk pembangunan Kabupaten Mojokerto.

 "Ibu sangat yakin kalian semua adalah anak-anak yang sangat menjanjikan. Kalian calon pemimpin dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan kami. Banyak proses menuju itu. Ibu yakin kalian mampu. Forum ini akan mengajarkan kalian berpendapat, mengutarakan pandangan, dan cakap dalam menjaring aspirasi orang lain," harap Bupati. Selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina Fahmawati tak lupa menekankan disiplin prokes yang saat ini sudah meningkat dari 5 M menjadi 6 M. "Setahun kemarin kita rugi luar biasa karena berbagai batasan akibat Covid-19. Pada gelombang dua ini, kita berpikir keras apakah itu harus kita lakukan lagi? Kita tidak mau ekonomi masyarakat makin terpuruk, walau kasus covid terus naik. Maka dari itu, semua harus berusaha menjaga diri. Prokes yang awalnya 3 M, lalu jadi 5 M, kini menjadi 6 M yakni menghindari makan di tempat umum apalagi dengan orang tidak dikenal. Sambil menunggu vaksinasi terus jalan, kita patuh semua prokes demi kebaikan bersama," pesan bupati. 

Joedha Hadi Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto menyebutkan, pengukuhan Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto, untuk mengembangkan ruang partisipasi anak dalam membentuk jiwa nasionalisme, patriotisme dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anak di bidang partisipasi anak, memberi pengalaman mengikuti pertemuan forum anak, memfasilitasi forum anak Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan untuk bertemu dalam satu forum, memformulasikan pokok-pokok pikiran anak sebagai bahan masukan, juga untuk memfasilitasi tim pendamping dari DP2KBP2, Bappeda, Kecamatan, Desa, Kelurahan untuk menyusun tindak lanjut pengembangan forum anak secara berjenjang. Para peserta hari ini juga akan mendapatkan pembekalan oleh para narasumber dari Bappeda dan Hellen Elais, selaku Fasilitator Forum Anak Nasional. "Tujuan pengukuhan telah sesuai dengan program kerja DP2KBP2 2021, dan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/215/HK/416-012/2021. Jumlah peserta kegiatan pengukuhan Forum Anak Majapahit kali ini adalah 77 orang terdiri dari 18 orang camat, 18 orang koordinator PKB, 32 orang pengurus forum anak dan 9 orang fasilitator forum anak," papar Joedha.(*/wib)

Selengkapnya..

KELUARGA KEREN CEGAH STUNTING

 Harganas 28 Di Hotel Vanda Gardenia Trawas
Rabu 23 Juni 2021

Memperingati Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021 dengan tema “Keluarga Keren Cegah Stunting”, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyebut keluarga sebagai ‘pabrik’ lahirnya suatu SDM berkualitas. Peran keluarga menjadi semakin penting, karena Indonesia saat ini masih harus menghadapi permasalahan kasus stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis, yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usia seharusnya. Stunting dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh dan pertumbuhan fisik. Pesan ini disampaikan bupati pada acara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 Kabupaten Mojokerto, yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), Rabu (23/6) di Hotel Vanda Gardenia Trawas. “Keluarga adalah pabriknya SDM. Kita harus menjaga agar SDM kita ini selalu berkualitas. Agar bisa tercipta generasi berkualitas, kita harus berupaya mencegah stunting. Dimulai dari pernikahan dan merencanakan sebuah keluarga,” kata bupati. Bupati tak lupa mendorong KB jangka panjang yakni implan dan IUD, bagi pasangan yang sudah tidak ingin hamil atau berada di usia yang tidak memungkinkan untuk hamil. Masih dalam pandemi Covid-19, bupati sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto mengajak semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5 M. “Patuhi prokes 5 M, utamanya masker. Jangan sampai dilepas jika kondisi tidak memungkinkan. Misal di luar rumah dan berjumpa banyak orang. Jaga keluarga tercinta dari penularan Covid-19, karena keluarga adalah yang utama,” tambah bupati.

Joedha Hadi Kepala DP2KBP2 pada laporan kegiatan menjabarkan beberapa kegiatan, pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021. Antara lain sosialisasi calon pengantin di 10 desa locus stunting yang diikuti 30 orang peserta, dengan narasumber Kantor Urusan Agama, puskesmas, DP2KBP2 dan PLKB non PNS. Lalu ada giat pelatihan wira usaha / tata boga bagi perempuan kepala keluarga dan perempuan korban kekerasan, tanggal 14-15 juni 2021 di UPT Balai Latihan Kerja Jabon Mojokerto. Kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk membangkitkan perekonomian perempuan di masa pandemi Covid-19, yang diikuti oleh 40 peserta (25 perempuan kepala keluarga dan 15 perempuan korban kekerasan). 

Selanjutnya ada giat pelayanan serentak sejuta akseptor tanggal 19 Juni 2021 di RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari, yang diikuti 203 akseptor MOW, 3 akseptor MOP, 246 IUD, 401 implan, 5.560 suntik, 6.986 pil dan 281 kondom. Tim dokter yang melaksanakan baksos berjumlah 18 orang dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, dipimpin dokter Yudi dari Lanup Iswahyudi Madiun. DP2KBP2 bekerja sama dengan TP PKK Kabupaten Mojokerto, turut menyelenggarakan lomba kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang berhasil menjaring beberapa pemenang. Yakni juara pertama  BKP Mawar Desa Bicak Kecamatan Trowulan, juara dua BKB Anggrek 1 Desa Kwedenkembar Kecamatan Mojoanyar dan juara tiga BKB Sayang Bunda Desa Gempolkrep Kecamatan Gedeg. Aksi simpatik GenRe (Generasi Berencana) berupa promosi program GenRe ke masyarakat, juga melengkapi rangkaian kegiatan. Hingga acara puncak  yaitu sarasehan dengan tema “peran keluarga dalam pencegahan stunting di kabupaten mojoerto” tanggal 23 Juni 2021 dan dihadiri Bupati Mojokerto. Narasumber yang dihadirkan adalah dokter Anggono dari RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari. “Selain rangkaian kegiatan di atas, perlu kami laporkan juga bahwa pelaksanaan pendataan keluarga di Kabupaten Mojokerto telah selesai dilaksanakan dengan sukses, meski awalnya terkendala di server pusat. Sebanyak 334.525 keluarga telah kita data melalui kader-kader pendata yang ada di dusun/desa. Terima kasih kepada Ibu bupati yang berkenan menjadi yang pertama didata oleh kader Desa Tampungrejo Kecamatan Puri. Semoga hasil dari pendataan keluarga tersebut dapat menjadi acuan untuk evaluasi program Bangga Kencana ke depan,” papar Kepala DP2KBP2 itu. (*/wib)

Selengkapnya..

DP2KBP2 KAB. MOJOKERTO BERIKAN PELATIHAN WIRA USAHA KEPADA IBU KEPALA RUMAH TANGGA

Pelatihan Wira Usaha Bagi Kaum Ibu Kepala
Rumah Tangga

 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto melalui program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Wirausaha/Tataboga Bagi Perempuan Kepala Keluarga Dan Perempuan Korban Kekerasan pada Hari Senin dan Selasa tanggal 14 dan 15 Juni 2021 di UPT Balai Pelatihan Kerja Jabon Mojokerto. Pelatihan dimaksud memiliki dasar sebagai berikut : Program Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mojokerto Tahun 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup, penghasilan dan kemandirian perempuan kepala keluarga dan perempuan korban kekerasan  dengan memanfaatkan potensi alam yang berada di lingkungan setempat. pada kegiatan dimaksud jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari : 25 orang Perempuan Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Mojokerto. 15 orang Perempuan Korban Kekerasan. Pada kegiatan pelatihan tersebut, bapak Kepala Dinas Pengendalian, Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto Drs. Joedha Hadi Soewignjo E.S.B memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan tersebut. Bapak Kepala Dinas P2KBP2 dalam arahanya menyampaikan ada 8 kunci sukses dalam berwirausaha yaitu : SDA terkait Bahan Baku, SDM,  Pembukuan sederhananya,  Teknologi tepat guna,  Packing, Marketing, Modal dan Legalitas product. Ini semua semua sesuai Intruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri dimasa pandemi covid 19 agar ekonomi tetap bangkit. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari tersebut memuat berbagai materi terkait wirausaha yang dibawakan oleh narasumber yang membidangi wirausaha secara professional, diantaranya sebagai berikut :

1.            Dra.Ec.Tatik Lutfiati, ST membawakan materi terkait Managemen dan  Kecerdasan Berwirausaha, Perencanaan Usaha (Business Plan).

2.            Siti Indriastuti,S.Si, Apt dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto membawakan materi terkait Prosedur Penerbitan SPP-IRT (Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga).

3.            Dra. Siti Saharia Mahindar merupakan narasumber dari Lumajang yang mendapatkan penghargaan "Upakarti" dari Bapak Presiden RI terkait Pemberdayaan UKM untuk Masyarakat dimana membawakan materi terkait Praktek Olahan Puding dari bahan daun kelor, Legit Roll dari bahan tepung Cassava, Onde-onde dari bahan Telo Ungu, Abon dari Bahan ayam. (*/wib)

Selengkapnya..

BPN KABUPATEN MOJOKERTO GAGAL PENUHI TARGET PRESIDEN

 

Pjs Bupati Mojokerto Himawan dan Kepala BPN Kabupaten
 Mojokerto Hendi Prana Bowo

Target sertifikasi tanah dalam program prioritas nasional, percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Untuk Masyarakat di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur pada tahun 2020, tidak terpenuhi. Semula, oleh Presiden Joko Widodo, untuk Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ditarget, empat puluh lima ribu bidang tanah harus bersertifikat. Namun bisa diselesaikan sebanyak dua puluh ribu lima ratus bidang tanah saja, oleh kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Hal Itu diungkapkan, oleh Kepala kantor BPN Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Hendi Prana Bowo, usai penyerahan sertifikat massal secara simbolis, kepada 50 orang warga masyarakat Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, di Pendopo Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin 9 Nopember 2020.

“Penyebab gagalnya target sertifikasi tanah, adanya pendemi corona. Dari 45 ribu bidang tanah yang harusnya diselesaikan, baru dua puluh ribu lima ratus sertifikat bidang tanah saja,”kata Hendi. Selain itu, untuk program sertifikasi PTSL, masyarakat cukup membayar Rp. 150 ribu saja. Sebab, anggaran untuk pembelian patok batas dan fotocopi tidak ada dalam program tersebut. Namun, seyogianya masyarakat bisa bekerjasama dengan perangkat desa atau BPD desa masing-masing atau musyawaroh,” jelas Hendi.

Dapat kami laporkan, Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin 9 Nopember 2020, menyerahkan sertikat bidang tanah kepada 200 daerah di Indonesia secara virtual, termasuk Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.  Secara keseluruhan kantor BPN Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, akan menyerahkan 1500 sertifikat bidang tanah kepada warga masyarakat Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Sebelumnya, 50 buah sertifikat bidang tanah, telah diserahkan secara simbolis pada hari ini, di kantor Pemerintah Kabupaten setempat.

"Tahun ini target saya adalah 10 juta sertifikat bidang tanah. Tapi kita tahu saat ini sedang pandemi, maka saya turunkan 7 juta sertifikat bidang tanah. Saya pun yakin, jumlah itu bisa terpenuhi. Target di 2025, seluruh bidang harus sudah bersertifikat," tegas Presiden Joko Widodo.

Instruksi tegas tersebut bukan tanpa alasan. Sebab berdasarkan catatan, sebelum ada program PTSL, tercatat rata-rata hanya terbit 500 ribu sertifikat setiap tahunnya. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang ingin mensertifikatkan aset mereka.

"Sebelum ada PTSL, tiap tahunnya kita hanya keluarkan sekitar 500 ribu sertifikat se-Indonesia. Kalau dihitung, jika setahun hanya segitu, artinya jika semua penduduk Indonesia ingin aset mereka bersertikat, itu sama saja butuh 160 tahun lamanya. Kita kalau kerja, harus dengan target jelas," tandas Presiden Joko Widodo. (MJ-1)

 

 

Selengkapnya..

TENAGA KESEHATAN POSITIF COVID19, PELAYANAN PUSKESMAS TROWULAN MASIH NORMAL

 

Warga Trowulan Mojokerto Jawa Timur , resah. Keresahan tersebut timbul, dikarenakan adanya pegawai kesehatan di Puskesmas Trowulan, satu orang dinyatakan positif terpapar covid 19, lima orang reaktif rapid. Sementara Puskesmas, masih operasional memberikan layanan kesehatan masyarakat seperti biasa.

Seperti diketahui, Puskesmas tempat melayani masyarakat yang sakit dan memberikan pelayanan surat keterangan sehat atau rujukan. Manakala, puskesmas masih beroperasional memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dikuatirkan penyebaran covid 19, kian banyak. Puskesmas Trowulan menopang pelayanan kesehatan warga masyarakat Desa Trowulan, Bejijong, Temon, Sentonorejo, Pakis, Domas, Beloh, Wates umpak, Jambuwok, dan Jatipasar.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Puskesmas Trowulan dr. Mustakim, membenarkan adanya satu orang positif covid 19, dirinya sendiri. Ia saat ini, sedang melakukan isolasi mandiri dirumah bersama istrinya, yang juga positif covid19, cluster Diklat Pim 3 di Semarang beberapa waktu lalu.

Pihaknya mengaku, sudah memberikan laporan hal tersebut ke Dinas Kesehatan. “Saya sudah memberikan laporan ke Dinas Kesehatan. Terkait kebijakan penutupan Puskesmas ada pada Kepala Dinas,”ungkap Mustakim ketika dikonfirmasi via by phone. Dokter Mustakim sendiri mengaku sakit dan mengalami sesak napas dan isolasi mandiri dirumah.

Sedang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, dr. Sujatmiko juga membenarkan adanya 1 orang, tenaga kesehatan Puskesmas Trowulan positif covid 19. Mengapa pihaknya memberikan kebijakan tetap operasional atau tidak menutup, untuk Puskesmas Trowulan. Alasanya, dari keputusan tim tracing tetap jalan. Ketika memberikan jawaban kepada wartawan melalui sms whatt apps.

Selain itu, pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang positif terpapar covid 19, cluster diklat 3 Semarang. Kabid SDK , Kepala Puskesmas Trowulan dan Kabid Kesmas.

Para tenaga kesehatan yang banyak terpapar covid 19 beberapa pekan ini, disebabkan mengikuti Diklat 3 di Semarang kawasan zona merah di musim pandemi covid 19, yang digagas oleh BKPP Pemkab Mojokerto beberapa waktu lalu. (MJ-1)

 

 

Selengkapnya..

CLUSTER BARU COVID19 DIKLAT PIM 3 ASN PEMKAB MOJOKERTO

Virus corona di Mojokerto Jawa Timur kian merajalela. Alih-alih menurun, angka kematian pun juga masih tinggi. Ketidakdisiplinan bukan dilakukan oleh masyarakat awam, justru cluster baru disebabkan oleh para peserta diklat Pim III, ASN Pemkab Mojokerto Jawa Timur yang digagas oleh BKPP ( Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) di Semarang (13 Juli 2020) lalu.

 

Untuk saat ini,  4 orang peserta Diklat Pim III,  dinyatakan positif terpapar covid 19 dari hasil tes swab yang keluar hari ini. Diantaranya 3 orang dari kantor Inspektorat, 1 orang camat, 1 orang pegawai Dinas Kesehatan dan 1 orang dari Dinas Tenaga Kerja. Sementara 15 orang peserta Diklat Pim III, lainnya masih menunggu hasil swab.

 

Ironinya, di saat pandemi wabah corona, BKPP Pemkab Mojokerto memaksakan diri melakukan Diklat didaerah yang masih zona merah.

 

Kepala BKPP Susantoso

Sementara itu, Kepala BKPP Susantoso kepada wartawan mengaku, tak terlalu merisaukan kondisi tersebut. Pasalnya, sistem diklat berlangsung secara in out class. Artinya, tidak semua peserta kontak langsung dengan pasien. ’’Kelas yang di Semarang sudah sejak tanggal 13 Juli lalu. Sementara terkonfirmasinya baru kemarin. Ada tenggat waktu 14 hari lebih,’’ tandas ia.

 

Pernyataan Susantoso telah melupakan bagaimana, cara kerja penyebaran virus import dari Wuhan negri Tirai Bambu tersebut. Para peserta rombongan Diklat Pim III, di Semarang. Berangkat dengan mengendarai kendaraan bis ber- AC. Perjalanan dari Mojokerto menuju Semarang membutuhkan waktu sekitar lebih dari 5 jam. Dalam perjalanan tersebut, serangan virus yang menyukai cuaca dingin tersebut dengan merajalela, melahap para peserta rombengan tersebut.

 

Setelah itu mereka masuk hotel yang ber – AC, lengkap sudah penderitaan peserta. Wajar saja, kalau para peserta mengalami penurunan imun dan stamina. Setelah itu, pikiran mereka juga diperas untuk mendalami materi Diklat. Belum lagi dalam pelaksanaan Diklat Pim itu, para peserta stress memikirkan pelajaran yang mereka terima, atau bisa jadi mikir utang belum lunas, harus bayar Diklat. Wis tambah gak karu-karuan. Hemm..Mulai…mulai muncul…aku kuatir… lali ae…kikuk..kukik…gagagakkkk…

 

Sebelumnya, 2 orang ASN dari Inspektorat Pemkab Mojokerto dinyatakan positif terpapar covid 19. Ketika itu Ardi Sepdianto Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kabupaten Mojokerto, mengatakan, sekitar 60-an pegawai yang di tes swab. Dan hasil swab-nya menyatakan dua orang ASN Inspektorat positif. Meski demikian kantor pelayanan public tersebut tetap beroperasi seperti biasanya, meski sudah ada tiga ASN yang positif.

 

Ancaman cluster baru penyebaran Covid-19, nyatanya tak terlalu dihiraukan.’’Tidak ada penutupan. Tetap berjalan normal,’’ kata ia.

 

Sementara itu, Plt Inspektur Kabupaten Mojokerto Noerhono mengaku penerapan physical distancing dan protokol kesehatan di kantor barunya, sudah berjalan ketat. Bahkan, pasca diketahui 3 orang pegawainya menambah daftar pasien confirm, pencegahan penularan virus lewat penyemprotan cairan disinfektan langsung dilakukan.

 

’’Kan semua pegawai sudah di uji swab. Yang negatif tetap bisa bekerja seperti biasa. Tadi pagi (kemarin, Red) juga sudah disemprot disinfektan oleh tim dari dinas kesehatan,’’kata ia. (MJ-1)

 

Selengkapnya..

PELANTIKAN CPNS DITEMGAH PENDEMI COVID19

Pelantikan CPNS menjadi PNS di Halaman Pemkab Mojokerto, Senin 29/6/2020

Sebanyak 216 orang CPNS dilingkungan Pemkab Mojokerto Jawa Timur menjalani sumpah jabatan dalam pengangkatan sebagai PNS. Pelantikan ini dilaksanakan dihalaman Pemkab setempat. Dari 216 orang CPNS tersebut terbagi atas 205 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Jabatan Fungsional Guru, Pelantikan digelar dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 oleh Bupati Mojokerto Jawa Timur Pungkasiadi.

Disela –sela acara pelantikan tersebut, Bupati Pungkasiadi, berharap agar para ASN yang baru dilantik, mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai ketetapan tugas dan fungsi.

“ASN harus berkompeten dan mencapai kinerja terbaik, punya integritas nasionalisme, mendukung birokrasi yang bersih, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, punya jaringan dan jiwa kewirausahaan dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan berikut keahlian,” pesan bupati yang hadir didampingi Sekdakab Hery Suwito, Asisten dan Staf Ahli

Dikatakan Susantoso Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, pelantikan dimaksudkan untuk menyelenggarakan manajemen ASM berbasis sistem merit.

“Pelantikan ini kita harap dapat menghasilkan PNS profesional, memiliki nilai dasar, etika, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN dalam pelayanan tugas publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu,” terang Susantoso. (*/end)

Selengkapnya..

CIPTAKAN REKOR MURI DITENGAH PENDEMI

Warga Kabupaten Mojokerto Jawa Timur beserta seluruh komponen elemen masyarakat lainnya patut berbangga. Dikala pandemi covid 19 belum landai, BKKBN berhasil menciptakan rekor MURI, melalui sejuta akseptor KB se Indonesia. Warga Kabupaten Mojokerto Jawa Timur turut serta menyumbang 9132 akseptor nya. Dan ini kado special buat BKKBN yang berulang tahun ke 27. Dengan demikian BKKBN memecahkan rekor MURI ke 4809 pelayanan serentak sejuta akseptor KB se Indonesia.

Kabupaten Mojokerto yang ditarget pelayanan 1.404 akseptor KB, berhasil mencapai raihan  9.132 akseptor (650%) yang meliputi 959 akseptor IUD atau spiral, 1.808 Implan, 138 Akseptor Metode Operasi Wanita (MOW), 4.277 pengguna suntik KB, 1.651 Pemakai Pil dan 369 akseptor dengan alat kontrasepsi kondom. Pelayanan yang dilakukan meliputi pelayanan KB baru, pelayanan KB ulangan dan KB ganti cara.

Sebagai fungsi utama dalam pelayanan KB, Kabupaten Mojokerto mempunya 42 Fasilitas Kesehatan, 394 Praktik Mandiri Bidan (PMB) dan 1.828 Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mempunyai tugas memberikan Komunikasi, Informasi dan edukasi serta pelayanan pemakaian alat kontrasepsi.

Dikatakan Bupati Mojokerto Pungkasiadi, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah melalui program pelayanan serentak sejuta akseptor ini, sebagai contoh inovasi di tengah pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkan disela-sela kunjungan kerja pelayanan KB di salah satu Praktik Mandiri Bidan di Desa Japan Kecamatan Sooko, Senin (29/6).

“Saya yakin, pelayanan serentak ini tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, baik tenaga kesehatan maupun akseptornya,” kata dia

Pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri terus fokus pada empat tahapan penanganan penyebaran Covid-19. Antara lain mengurusi kesehatan masyarakat, Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), Pemulihan ekonomi dan tahap keamanan sosial.

Akur bin kompak

Diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (P2KBP2) Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Joedha Hadi, keberhasilan program pelayanan serentak sejuta akseptor ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah dan Koordinasi yang baik dengan mitra kerja, antara lain Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Fasilitas Kesehatan, TNI, Polri dan IMP.

“Terima kasih atas kerja keras teman-teman petugas lapangan, kita akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata dia

Sebagai tambahan informasi, pada peringatan Harganas (Hari keluarga Nasional), diselenggarakan juga kegiatan baksos “Pelayanan Serentak Sejuta Akseptor KB” dalam rangka peringatan HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-69 dengan tema “Saatnya Bidan dan Perempuan Bersatu Bergerak Bersama untuk Mencapai Kesehatan Ibu dan Anak Menuju Indonesia Maju.” (nr/end)

Selengkapnya..

RUMAH IBADAH KEMBALI UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN

Masjid Makbadul Muttaqin Mojosari Mojokerto Jawa Timur, Sabtu 20 Juni 2020

Wabah virus covid19, banyak merubah sikap prilaku manusia. Dari kehidupan yang tadinya kurang disiplin menjadi disiplin. Tentunya ini sangat kurang mengenakkan, butuh waktu untuk beradaptasi. Tidak bisa serta merta saklek disiplin mati seperti militer atau polisi. Terutama dikalangan warga sipil.

Pemerintah Jawa Timur bekerjasama dengan semua eleman, dari TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara, kalangan relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi dan semua komponen yang terlibat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).

Yang dibutuhkan dalam penyadaran masyarakat, tatkala menghadapi suatu wabah menular adalah kedisiplinan menjaga kesehatan jasmani rohani, kebersihan lingkungan. Dalam islam kebersihan bagian dari iman.

KLENTENG  HIAN THIAN KIONG MOJOSARI MOJOKERTO JAWA TIMUR

Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar hidup sehat. Terbiasa disiplin mencuci tangan sesering mungkin ketika usai berinteraksi atau menyentuh benda apapun, menggunakan masker ketika sakit, baik batuk, pilek atau bepergian, maupun didepan umum.

Covid19 belum ditemukan vaksin atau obatnya. Untuk sementara masyarakat agar disiplin sesuai protokol kesehatan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan ibadah atau ditempat umum. Kalau perlu tidak keluar rumah, manakala tidak ada keperluan yang mendesak.

Beginilah kehidupan baru di masa pandemi 2020 ini. Pemerintah Jawa Timur untuk menjaga masyarakat telah membentuk kampung tangguh, tempat ibadah tangguh, pasar tangguh dan sebagainya.

Seperti yang dilakukan Forkopimda Mojokerto dalam kunjungan kerjanya. AKBP Doni Alexander Kapolres Mojokerto yang baru 3 hari menjabat di Tlatah Bumi Majapahit, Pungkasidi Bupati Mojokerto dan komandan Kodim 0815 Mojokerto Letkol TNI AD Dwi Hermawan meninjau Masjid Tangguh Semeru di Masjid Jami' Makbadul Muttaqin Mojosari, Gereja Tangguh Semeru GKJW Pasamuan Wonokusumo Mojosari dan Klenteng Tangguh Semeru di Klenteng Hiap Thian Kion Mojosari, Sabtu (20/06/2020).

Dikatakan Bupati Mojokerto Pungkasiadi dalam menerapkan kampung tangguh, tempat ibadah tangguh, tempat wisata tangguh, pasar tangguh yakni, menjaga kesehatan, ekonomi dan keamanan.

Pemerintah saat ini focus terhadap kesehatan, Jamkesda dan pemulihan ekonomi.   "Semua rindu dengan rumah Tuhan.  Mari kita atur Jamaah kita agar bisa meminimalisir penyebaran covid-19. Monggo berkegiatan dengan protokol kesehatan Covid-19. Saya pengen ekonomi tetap jalan tapi tidak membawa cluster penyebaran covid-19 yang baru. Mari kita jaga masjid tangguh ini dari penyebaran covid-19," papar Bupati Mojokerto. 

Lebih lanjut, Bupati Mojokerto Pungkasiadi juga mengatakan bahwa kita sudah mengenal Industri tangguh, Pesantren tangguh dan tempat ibadah tangguh.  "Jadi mulai sekarang kita harus adaptasi dengan kebiasaan baru. Pakai masker, jangan berkerumun, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, disemprot disinfektan dan gunakan hand sanitizer untuk memutus rantai covid-19. Perlu diketahui, kita terus melakukan tracing, biar yang sembuh juga makin banyak," ujar Bupati Mojokerto Pungkasiadi. 

Kapolres Mojokerto Jawa Timur

Sementara itu, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander mengatakan jika kita membuat lokasi-lokasi kampung tangguh adalah bertujuan untuk menangguhkan sumberdaya manusianya, kesehatannya dan Informasinya. Jadi tidak mudah terkena berita hoax.  "Kita mengharapkan dengan adanya tempat ibadah tangguh ini bisa menjadi rule model tempat ibadah tangguh yang lain. Kami selalu mengingatkan untuk terus meningkatkan kedisiplinan. Kita ketahui bersama kalau Covid 19 belum hilang belum pergi. Kita berupaya agar semua sektor bisa kembali normal salah satunya tempat ibadah tadi. Dan saya berharap nantinya Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk nantinya door to door untuk mengingatkan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah agar masyarakat terus disiplin," kata Kapolres Mojokerto. (wib)

Selengkapnya..

BLT DANA DESA UNTUK WARGA TERDAMPAK WABAH COVID19

Warga Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kab Mojokerto Jawa Timur terdampak wabah covid19, menerima bantuan BLT Dana Desa sebesar Rp 600 ribu. Dikantor Balai Desa setempat. Minggu (31/5).

Sebanyak 83 orang KK, warga masyarakat Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Jawa Timur menerima dana bantuan langsung tunai ( BLT ) dana desa (DD) sebesar Rp 600 ribu dikantor balai desa setempat, Minggu (31/5).

Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan terdampak wabah Covid-19, sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Selain itu, bantuan diberikan sebagai upaya meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi covid-19.

Diharapkan, bantuan ini digunakan sebaik mungkin dan dibelanjakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga,"Kata Mukhamad Arif Kades Pugeran Kecamatan Gondang Kab Mojokerto Jawa Timur.

Mukhamad Arif Kades Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kab Mojokerto Jawa Timur. Didampingi Sekretaris Desa Nurul Khifdiyah.

“ Bila perlu belanja sembakonya di warung-warung yang ada di desa saja, sehingga dana ini tidak keluar tapi berputar di desa. Sehingga yang memiliki warung juga mendapatkan dampak yang baik dari pemberian bantuan,” harap Arif.

Perlu diketahui Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kab Mojokerto Jawa Timur ini, terdiri dari 5 Dusun antara lain, Dusun Jetak, Sawahan, Pugeran, Kauman, Tampelan.

Dana Desa, Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kab Mojokerto Jawa Timur untuk tahap kedua sebesar Rp. 702 juta. Lima belas persen dipergunakan untuk penanggulangan Covid 19. Sementara pada tahap pertama digunakan untuk pembangunan sebelum ada wabah covid19. Hal itu diungkapkan oleh Sekdes Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kab Mojokerto Nurul Khifdiyah ketika mendampingi Kades Arif kepada wartawan, dikantor balai desa setempat disela sela pembagian BLT DD.

Sementara, warga masyarakat Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang berhak menerima BLT DD Rp. 600 ribu, hasil verifikasi sementara sebanyak 29 ribu orang KK.

Jumlah tersebut masih bisa bertambah mengingat pendataan yang masih berjalan. Sebelumnya, 304 desa, 5 kelurahan telah menyerahkan data calon warga yang berhak menerima BLT sesuai dengan kriteria atau parameter.

Dimulai dari keluarga yang kehilangan mata pencaharian, anggota keluarga yang sedang sakit kronis, hingga keluarga terdampak wabah yang belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) rutin dari kemensos.

Setidaknya ada 37 ribu KK yang sudah terkumpul dan sudah diverifikasi oleh dinas sosial (dinsos). Dan dari jumlah tersebut, 8 ribu KK di antaranya tersortir lantaran sudah tercantum sebagai penerima bansos rutin. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Sehingga, total sementara keluarga calon penerima BLT kini sebesar 29 ribu KK. "Ya, jumlahnya segitu.

Cuman ini masih data sementara, belum fix semuanya. Masih ada beberapa desa yang belum mengumpulkan," tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Mukhamad Hidayat.

Namun, dari jumlah tersebut tidak semuanya akan di-cover oleh APBD. Pemkab masih akan membagi penyaluran BLT bersama Dana Desa (DD). Saat ini, daftar calon penerima BLT masih dikembalikan ke pemerintah desa untuk dihitung berdasarkan kekuatan DD masing-masing.

Jika dalam satu desa masih ada sisa daftar penerima yang belum ter-cover DD, maka kewajiban pemkab untuk menanggung sepenuhnya. "Data itu masih campuran, belum dibagi mana yang dicover DD, dan mana yang dibiayai pemda," tambahnya.

Sebelumnya, Kemendes TT telah menetapkan alokasi BLT DD sesuai persentase total DD setahun. Yakni, 25 persen untuk DD yang di bawah Rp 800 juta, 30 persen bagi DD antara Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, dan 35 persen bagi DD yang di atas Rp 1,2 miliar. (wib)

Selengkapnya..

POLRES MOJOKERTO BAKSOS KE PEDAGANG WISATA

AKBP. Feby Hutagalung Kapolres Mojokerto Jawa Timur, Baksos Ke Pedagang Wana Wisata Iar Panas Padusan Pacet Mojokerto Jawa Timur, Rabu 27 Mei 2020

Sejak terjadinya wabah pandemi covid19, sendi-sendi perekonomian dan social di tanah air menjadi amburadul. Dampak paling dirasakan pada masyarakat tataran ekonomi menengah kebawah.

Ada musibah ada hikmah. Jajaran Kepolisian Polres Mojokerto, membagikan sembako kepada masyarakat diwilayah hukumnya. Kini giliran masyarakat pedagang di tempat wana wisata air panas Padusan Pacet Mojokerto Jawa Timur. Sejak ditutupnya tempat wisata tersebut, kondisi perekonomian para pedagang disana carut marut.

Kapolres Mojokerto AKBP Feby DP Hutagalung, melaksanakan bakti sosial  kepada warga masyarakat yang terdampak Covid-19, Rabu 27 Mei 2020.

Dikatakan, AKBP Feby Hutagalung Kapolres Mojokerto Jawa Timur, kegiatan bhakti sosial dengan cara dari pintu ke pintu ini atau (door to door ), untuk melihat langsung dan berdialog guna menumbuhkan rasa empati.

Setidaknya ada 10 orang PHL,  Perhutani KPH Pasuruan dan 60 orang pedagang di kawasan wana wisata air panas Pacet Mojokerto Jawa Timur yang mendaptkan bantuandari Polres Mojokerto.

“ Semoga sedikit apa yang kami berikan bisa meringankan beban warga masyarakat yang terdampak, “Kata Kapolres.

Disiplin protokol kesehatan itu penting, selama vaksin belum diketemukan. Seperti menggunakan masker, sering cuci tangan, menjauhi kerumunan massa, patuhi himbauan pemerintah demi kesehatan bersama, untuk pencegahan penyebaran covid-19 di Mojokerto,

Untuk saat yang terpenting, membangun kesadaran masyarakat. Bagaimana menghadapi situasi wabah covid19. Tidak perlu panik dan over acting atau berlebihan melihat kasus seperti ini. Jangan kucilkan pasien dan keluarga covid19. Masih bisa disembuhkan meski vaksin belum diketemukan.

Rajin berolahraga, berjemur, berpikiran positif dan ubah pola pikir negatif terhadap semua orang. Jangan mencurigai orang berlebihan. Konsumsi jahe, ke tempat ruang hijau atau taman bisa juga ke pantai. Untuk menghibur pikiran. Semoga wabah covid19 secepatnya ditemukan vaksinya. Tuhan YME tidak akan memberikan ujian kepada umatnya kalau umat itu tidak mampu. Ada penyakit pasti ada obatnya. Berjuang dan berdoa jangan dilupakan. (MJ-1)

Selengkapnya..

BAGI-BAGI MASKER DIJADIKAN KAMPANYE TERSELUBUNG

Oknum Petahana Bupati Pungkasiadi Diduga Melakukan Kampanye  Pemilukada Secara Terselubung, Pembagian Masker
Berlogo Kabupaten Mojokerto Untuk Kepentingan Pribadi

Ditengah kondisi wabah corona virus covid 19, dimana masyarakat dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Ekonomi lesu, PHK mulai banyak, kriminalitas meningkat. Inovasi cerdas dilakukan segelintir oknum untuk melakukan kampanye pemilukada secara terselubung.

Fakta dalam dua video amatir yang diterima redaksi DetakInspiratif.com, menggambarkan bagaimana bisa oknum Bupati Pungkasiadi juga petahana dalam bursa Pilkada tahun ini diduga melakukan kampanye terselubung dengan modus. Membagikan masker dan makanan kepada masyarakat arus grass root di Mojosari Mojokerto Jawa Timur dalam keadaan pandemi wabah virus corona covid19.

Dalam gambar video itu jelas trowelo-welo dan gamblang, petahana Bupati Pungkasiadi bersama tim relawannya, membagi-bagikan masker berlogo Kabupaten Mojokerto dan bertuliskan H. Pungkasiadi,SH.  Sementara Bupati Pungkasiadi sendiri tidak menggunakan maskernya secara benar. Nampak, ada kesengajaan agar orang yang diberi masker dan makanan mengenal wajahnya.

Mengacungkan Jari Simbol Parpol
Tertentu

Sejauh ini belum ada pengawasan dari Bawaslu dan KPU Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Untuk melakukan pengawasan terhadap para kandidat Pilkada Kabupaten Mojokerto 2020-2024. Sehingga lembaga pengawasan dan penyelenggara pemilukada ini terkesan menunggu atau tidur. Sehingga ketika ada momen yang sangat serius, dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk berkampanye pemilukada secara terselubung.

Kalau mengacu pada pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada yang berbunyi, melarang kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan terpilih. Bisa dikenakan sanksi pidana.

Ada dugaan masker bantuan dari CSR dari berbagai instansi kepada Pemkab Mojokerto Jawa Timur tersebut disalahgunakan. Kalau itu benar tentu akan menjadikan sesuatu yang memalukan sekali. (Mj-1)

  

Selengkapnya..

KERUSAKAN ALAM AKIBAT GALIAN C, DEWAN GELAR PUBLIK HEARING

Sebanyak 57 Perusahaan Galian C di Kabupaten Mojokerto Belum Berizin, DPRD Beber ke Publik

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto, Winajat menyatakan, bahwa sebanyak 57 perusahaan tambang di Mojokerto belum mengantongi izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terbuka Kabupaten Mojokerto.

Hal tersebut ditegaskan Winajat dalam hearing bersama komisi 1 dan komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Pemerintah Kecamatan, serta Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, di Gedung Graha Whicesa, Selasa (19/11/2019).

Hearing diadakan untuk menindaklanjuti sidak terhadap galian C yang dilakukan Anggota Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto beberapa hari lalu.

 

Komisi I dan III DPRD Kabupaten Mojokerto Sidak Galian C di Ngastemi
Bangsal Mojokerto

"Sebanyak 57 perusahaan tambang di Kabupaten Mojokerto masih belum mengantongi ijin.

Dari jumlah 18 diantaranya masih diproses oleh Dinas PUPR. Itu terletak di Jatirejo, Kutorejo, Pungging, Ngoro, Jetis dan Dawarblandong.

Sedangkan 14 perusahaan tambang lainnya sudah mengantongi izin," ujar Winajat.

Selain itu, DPRD, juga menemukan ada perusahaan tambang yang tetap melakukan aktivitas meskipun izin operasinya akan kadaluarsa.

"Kami himbau perusahaan itu untuk berhenti beraktivitas. Perusahaan itu di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo," tegasnya.

Terkait menggali informasi lebih dalam tentang Galian C, DPRD Kabupaten Mojokerto akan melakukan kerjasama dengan dinas terkait.

"Kami akan verifikasi data perusahaan tambang. Untuk membedakan mana yang belum mengantongi perizinan sama sekali dan mana yang tidak diperbolehkan," terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto, Edi Ikhwanto, mengusulkan dibuatnya peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

"Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ilegal sangat luar biasa. Sehingga, nantinya akan kami bina pemilik tambang ilegal untuk cari solusi bersama.

Serta kesulitannya seperti apa akan kami bawa ke Gubernur," katanya.

Galian pasir dan batu ( galian c ) yang sudah sangat akut di Kabupaten Mojokerto juga terjadi di kawasan lereng bukit Desa Wiyu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Masyarakat sekitar mengaku resah dengan adanya pengerukan galian batu yang lokasinya tidak jauh dari aliran sungai desa setempat.

Meski saat ini aktifitas penambangan tersebut berhenti, tapi dilokasi masih terdapat dua alat berat lengkap dengan besi pengayaknya.

Dari informasi warga sekitar, proses pengerukan galian di lereng perbukitan di Desa Wiyu berjalan hampir satu bulan lebih.

SL, seorang warga mengatakan, pihaknya khawatir adanya galian yang berada di desanya, apalagi menjelang musim penghujan. “Warga hanya khawatir, bila terjadi bancana banjir hingga tanah longsor, apa lagi habis ini sudah musim hujan,” terangnya.

Menurutnya, selama proses pengerukan, hampir setiap hari terdapat aktifitas dengan mengunakan dua alat berat. “Truk juga keluar masuk, yang di ambil juga batunya. Ancaman banjir hingga tanah longsor kan sudah jelas penyebabnya apa,” bebernya.

Namun dia mengaku tak tahu masalah legalitas galian itu. ’’Kalau itu tidak ada izinnya ya kami mohon pihak berwajib untuk menertibkan, karena dampaknya pada masyarakat luas. Tidak hanya pada alam, tapi keselamatan warga,’’ katanya.

Sementara itu, M. Zaini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto mengatakan, jelang musim penghujan, potensi bencana mulai dari banjir hingga tanah longsor tidak hanya disebabkan hutan gundul saja.

“Ulah manusia juga sangat mempengaruhi, termasuk eksploitasi alam yang terus terusan di ambil tanah dan bebatuannya di lereng gunung itu sangat berpengaruh terjadi bencana longsor dan banjir,’’ tandasnya.

Komisi I dan III DPRD Kabupaten Mojokerto
Hearing dengan OPD setempat

Secara terpisah, AKBP Setyo Koes Heriyatno, Kapolres Mojokerto menegaskan, pihaknya akan melakukan penanganan secara profesional terkait keberadaan galian c, diduga bodong di wilayah hukumnya. ’’Akan kita tangani secara profesional, proporsional dan transparan,’’ jelasnya.

Sehingga untuk mengetahui keberadaan galian tersebut ilegal atau tidak, sejauh ini kepolisian akan melakukan pendataan lebih dulu ke sejumlah titik.

Termasuk, meminta data kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin usaha pertambangan atau IUP. (MJ-1)

Selengkapnya..