Baca Juga
 |
| Richek Pasukan : AKBP. Leonardus Simamarta Kapolres Mojokerto |
detakinspiratif.com - Belajar dari kebakaran hutan dan lahan tahun-tahun
sebelumnya menginjak peralihan musim. Dari musim penghujan ke musim kemarau. Pemerintah
menggunakan jurus lebih komprehensif
untuk mengatasinya. Mulai dari cara preventif, penerapan early warning system,
pembuatan sumur bor, canal blocking, penegakan hukum, sampai upaya jangka
panjang membenahi ekosistem gambut.
Kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan yang serius, selama 18 tahun
terakhir. Khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur.
Di
Mojokerto Jatim, di hutan pinus Tahura Pacet dan Trawas serta di Kemlagi dan
Jetis dan Dawar. Di musim kemarau masyarakat kurang berhati-hati dalam
melakukan pembukaan lahan sebagai menjadi faktor utama penyebab kebakaran.
Dampak buruk kebakaran ini adalah gangguan kesehatan dan kerugian ekonomi.
Bahkan memunculkan protes dari negara-negara tetangga.
Dalam
mengantispasi hal itu, sebanyak 350 personil berbagai elemen disiagakan untuk
mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah hukum Polres
Mojokerto. Ratusan satuan tugas (satgas) dari berbagai elemen tersebut
mengikuti apel gelar pasukan yang digelar di halaman Mapolres Mojokerto, Selasa
(12/9/2017).
Kapolres
Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, karhutla jika di tingkat
propensi yang bertanggungjawab Dinas Kehutanan Propensi. Di tingkat kabupaten, bupati
lah yang mempunyai kewenangan. "Tadi malam, daerah Cembor di Kecamatan
Pacet Mojokerto Jatim terjadi, kebakaran hutan dan beberapa hari sebelumnya
lahan tebu di Puri," ungkapnya.
Bukan
hanya TNI / Polri saja dalam yang terlibat dalam satgas tersebut. Elemen
masyarakat seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, polisi
hutan (polhut) serta polisi wanita (polwan).
Dalam
mengantisipasi karhutla, media massa cetak, elektronik juga punya kewajiban untuk
mensosialisasikan, menghimbau agar semua elemen masyarakata tidak membakar
lahan, termasuk para cukong," katanya.
Cuaca
yang basah sepanjang tahun 2016, harus diakui sebagai faktor menurunnya
kebakaran hutan di Indonesia. Sampai 12 Agustus 2016, kebakaran hutan dan lahan
turun signifikan hingga hanya 74% dibandingkan dengan tahun 2015.
Namun,
khusus tahun 2017 ini kewaspadaan terulangnya kebakaran hutan dan lahan harus
lebih diwaspadai. Terutama pada puncak musim kemarau yang jatuh pada Agustus,
September, dan Oktober.
Bulan
September 2017 ini, Badan Meteorologi dan Geofisika mengeluarkan prakiraan
cuaca. Di semua provinsi rata-rata curah hujan berkurang.
Dengan
melihat trend curah hujan di atas, maka agaknya curah hujan akan semakin kecil
yang berpuncak pada Agustus, September, dan Oktober yang berdampak pada potensi
kebakaran hutan dan lahan. Itulah sebabnya, antisipasi perlu dilakukan sejak
sekarang. Koordinasi antar instansi, dengan memantau titik panas (hotspot).
Karena jika kebakaran bisa dicegah, biaya ekonominya jauh lebih rendah.
Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kapolri, Panglima TNI kini harus lebih padu untuk bersama-sama
menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin sebelum api bergerak
kemana-mana.
Presiden
dalam Rapat Terbatas tentang Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan
Lahan pada 12 Agustus 2017 secara khusus
menegaskan, pejabat teritorial TNI dan pejabat kewilayahan Polri harus
diikutsertakan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan akan ada reward
dan punishment. Itu artinya, mereka tidak bisa berdiam diri jika di wilayahnya
terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Tindakan
tegas juga diberikan bagi mereka yang secara sengaja melakukan pembakaran
hutan. Sanksi administrasi, perdata, dan pidana dijatuhkan untuk memberi
kepastian hukum dan keadilan pada masyarakat.
Pada
akhirnya pencegahan merupakan langkah yang ideal. Beberapa sumber menyebutkan,
biaya pencegahan hanya 4% dibandingkan bila harus melakukan pemadaman. Itu
artinya pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi pada masyarakat dan pemilik
lahan harus menjadi fokus utama.
Langkah
komprehensif mengatasi kebakaran hutan juga ditunjukkan dengan pendirian Badan
Restorasi Gambut (BRG). Melalui BRG, ekosistem gambut akan ditata ulang. Kini,
lahan gambut dipandang sebagai sebuah kesatuan. Itulah sebabnya BRG dibentuk
bukan semata-mata mengatasi kebakaran di lahan gambut, tetapi terlebih untuk
menata ekosistem gambut sehingga lebih produktif dan memberi nilai ekonomi pada
masyarakat.
BRG
bekerja sama dengan Universitas Hokkaido, Jepang telah membuat pengukuran
tinggi muka air yang real time. Ketinggian muka air ini akan menentukan tingkat
kekritisan kebakaran di lahan tersebut.
Melalui
alat pengukuran Sesame yang menembus tanah sedalam 1,2 m maka tingkat
kelembaban dan naik turunnya muka air di dalam gambut akan bisa terukur.
Asumsinya, bila tinggi muka air gambut lebih dari 40 cm maka lahan masih lembab
dan susah terbakar. Namun, bila tinggi muka air di bawah 40 cm, kondisi lahan
menjadi lebih mudah terbakar.
Dengan
berbagai langkah di atas kebakaran hutan diharapkan bisa diselesaikan secara
tuntas dan komprehensif. ( Mj-1)
