PEMKOT MOJOKERTO SINERGITAS DENGAN POLRESTA, HIMBAU WARGANYA TIDAK MENARIK SUMBANGAN DI JALAN RAYA

Anggota Sabhara Polres Mojokerto Kota, Berikan Pemahaman Kepada Oknum Warga Yang Menarik Sumbangan Di Jalan Raya. Pasalnya, Membahayakan Pengguna Jalan Raya Yang Lain dan Si Oknum Itu Sendiri.

Budaya minta-minta dijalan raya, dengan modus tarikan sumbangan, untuk dana kematian telah tumbuh subur di Mojokerto raya. Tidak saja di dalam Kota Mojokerto, di desa-desa di wilayah Kabupaten Mojokerto juga marak. 

Pada Jaman Walikota Teguh Soejono, budaya seperti ini tidak ada. Awalnya, sekali dua kali modus seperti ini terjadi di wilayah Kota Mojokerto dibiarkan. Apalagi kontrol sosial masyarakat sekarang tidak ada. Bahkan, modus seperti ini didukung para kawula tua. Biasanya anak muda yang meminta sumbangan ditengah jalan raya. Manakala ada tetangga yang meninggal dunia. Biasanya uang sumbangan pengguna kendaraan, untuk beli minuman, rokok dan lain sebagainya.

Hasil sumbangan dijalan raya, bukan untuk keluarga yang kesusahan. Melainkan, untuk kepentingan pribadi si oknum penarik sumbangan itu. Pembiaran seperti ini, sekarang tumbuh subur menjadi budaya. Budaya jelek, yang tidak pantas untuk di getok tular kan. Apalagi, Mojokerto sebagai bekas Kerajaan Majapahit. " Wong Mojopahit gak pantes minta-minta'. Eling waktu ngajine Kyai Mudzakir Ma'ruf, Ojo njaluk sumbangan nang jalan raya. Mengganggu ketertiban umum iku duso.

Kalau saat ini, Polres Mojokerto Kota, sinergisitas dengan Pemkot Mojokerto melalui Kepala Kelurahan setempat. Membuat himbauan larangan minta sumbangan dijalan raya, sudah tepat. 

Tidak saja mengganggu ketertiban umum. Selain itu secara estetika, etika sebagai bangsa yang besar. Malu, meminta sumbangan untuk orang yang meninggal dunia dijalan raya. Sepertinya, Pemkot tidak memberikan dana kematian untuk warga nya yang meninggal dunia. 

Pada saat Kota Mojokerto dipimpin almarhum walikota Abdul Gani Suhartono, warga keluarga yang meninggal dunia, mendapatkan santunan dari Pemkot Mojokerto. Kalau sekarang tidak tahu lagi.

Tarikan sumbangan dijalan raya untuk kematian, nampaknya, kurang etis. Pasalnya, Mojokerto raya dikenal sebagai daerah wisata. Wisatawan mancanegara atau orang asing yang bekerja di Mojokerto cukup banyak. Ini akan menjadikan stigma atau noda, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto sebagai Kota wisata. 

Di dalam suratnya, nomor :145/ 01417.703.2/2021, kepala Kelurahan Miji Kota Mojokerto, Achmad Chalimi yang ditujukan kepada para Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga memberikan himbauan kepada warganya. Agar melarang untuk melaksanakan kegiatan penggalangan dana kematian atau kegiatan yang lainnya dijalan raya dikarenakan, mengantisipasi penggunaan dana di maksud untuk keperluan yang tidak semestinya.

Mengakibatkan rawan konflik yang bisa menjadikan perselisihan antar warga. Mengganggu keamanan dan ketertiban Lalu Lintas, khususnya bagi pengguna jalan.

Sementara Kapolres Mojokerto Kota AKBP Dedi Supriadi dalam rilisnya menjelaskan, terkait surat himbauan dari Kepala Kelurahan Miji Kota Mojokerto kepada warganya, untuk tidak melakukan penarikan sumbangan dijalan raya. "Pihak Polres tidak pernah mengeluarkan himbauan tertulis, sifatnya adalah koordinasi untuk menyarankan, agar tidak melakukan pungutan dijalan."

Hal tersebut hanya bersifat koordinasi antara petugas patroli Sabhara Polres Mojokerto Kota dengan Lurah Miji , setelah petugas patroli menerima laporan adanya tawuran kelompok penggalangan atau penarikan dana secara sukarela di jalan raya kepada pengguna jalan.

"Tawuran terjadi dipicu dengan adanya bagi hasil yang tidak merata atau adil , kemudian petugas patroli menyarankan kepada Lurah, supaya warganya tidak melakukan pungutan dijalan dengan tujuan  apapun, dikarenakan hasil yang diperoleh disalahgunakan oleh mereka."

"Bahkan penarikan iuran dijalan ini sebenarnya digunakan sebagai modus untuk mengumpulkan uang yang akhirnya hasilnya untuk membeli minuman keras, perlu diketahui dari sebagian pengguna jalan merasa terganggu dengan kegiatan mereka, Karena, sangat membahayakan bagi mereka sendiri dan pengendara yang melintas, saat mereka melakukan penggalangan dana tersebut.

Fenomena budaya kurang elok ini, seyogianya Walikota Mojokerto membuat kebijakan dengan kearifan lokal. Mungkin, dengan program dana kematian digulirkan kembali. Dan merangkul ulama dan umaro memberikan kesadaran untuk khalayak umum. Dengan pemimpin baru di Kota Mojokerto saat ini, budaya anjangsana yang mulai luntur, bisa di awali kembali atau di pupuk kembali. (MJ-1)

Selengkapnya..

DEWAN ADAT MAJAPAHIT TAGIH JANJI KAPOLRES

PT Boundvast Indo Sukses 

Aktivis Dewan Adat Majapahit Mojokerto Jawa Timur, beraksi kembali dalam membela kebenaran. Aksi moral, kali kedua dewan adat Majapahit tidak berbentuk pengerahan massa. Namun, aksi moral digelar dengan pemasangan banner ukuran besar, didepan pabrik Boundvast Indo Sukses, sebagai bentuk protes kepada pihak management perusahaan setempat dan aparat penyidik kepolisian, di jalan raya Mojosari-Pacet Mojokerto Jawa Timur. Akibatnya, arus lalulintas dari arah Mojosari -Pacet Mojokerto Jawa Timur mengalami ketersendatan. Disebabkan masyarakat pengguna jalan pun, mengurangi laju kecepatan kendaraan. Untuk melihat aksi protes dalam bentuk tulisan di banner ukuran besar.

Masih dalam kasus yang sama. Aktivis dewan adat Majapahit dengan di pimpin Ki Suhartono alias Nono. Menuntut kepada pihak Polres Mojokerto Jawa Timur serius menangani dugaan kasus asusila yang menimpa karyawan perempuan PT. Boundvast Indo Sukses. Yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan atau pekerja asing setempat.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa dilakukan oleh dewan adat Majapahit pada bulan September 2020. Namun, menemui jalan buntu. Pasalnya, kasus dugaan asusila ini, belum dapat diungkap oleh aparat penyidik kepolisian Polres setempat. 

Ki Suhartono alias Nono

Aksi kedua menurut Ki Suhartono alias Nono, pihaknya berharap, ada keseriusan dari penyidik kepolisian. Untuk menangani kasus ini yang ngendon sekitar 4 bulan. "Saya sudah sempat diajak dialog di Polres Mojokerto. Setelah itu, justru tidak ada realisasi," tutur Ki Suhartono kepada detakinspiratif.com

Ironi nya, pihak penyidik kepolisian melakukan diskresi, dengan menerima laporan dari pihak management PT Boundvast Indo Sukses. Berupa laporan dugaan penganiayaan terhadap pengacara perusahaan. Yang sejak awal, melakukan agenda setting. Untuk mencari celah agar, kasus dugaan asusila di PT Boundvast Indo Sukses tertutup dengan kasus dugaan penganiayaan. "Oknum pengacara itu dengan sengaja, menantang warga yang sedang ada konflik dengan perusahaan PMA. Oknum itu, sengaja menurunkan banner yang dijaga oleh pemuda underbow dewan adat, di sekitar halaman depan pabrik produksi mebeler itu. Ada kesengajaan memancing emosi orang muda, mengetahui mangsanya tersulut emosinya. Si oknum pengacara perusahaan itu lari dan jatuh. Selain, fisiknya loyo lari pun jatuh dengan sendirinya. Aksi itu nampaknya divideo oleh kubu perusahaan sebagai barang bukti,"tutur Ki Suhartono alias Nono.

Oknum pengacara itu, sebelum membuat ulah, dengan sengaja membuka pakaian nya. Agar, terlihat kekar seperti pria macho. Dan menantang setiap orang yang ada di sekitar halaman pabrik. " Jadi tidak benar kalau anak-anak muda itu melakukan penganiayaan. Dia jatuh sendiri, akibat lari yang tidak jelas tujuannya. Tapi, dia melaporkan seakan di aniaya," ungkap Ki Suhartono alias Nono.

Pihaknya, tidak akan melakukan mediasi dengan pihak Kepolisian. Manakala, oknum pelaku dugaan kasus asusila dan korban dipertemukan atau dikonfrontir. Sehingga, kasusnya bisa jelas. Selama ini pihak Kepolisian kesannya membela orang asing yang nyata membuat kegaduhan di perusahaan. Tapi, mengapa kasus ini dibuat sulit. Padahal, jelas faktanya. (Mj-1)

Selengkapnya..

MENSOS RISMA KUNKER KE BALONG CANGKRING MOJOKERTO

 

Mensos Tri Risma Maharani Berikan Keterangan Pers
Di Yayasan Majapahit Mojokerto Jatim. Sabtu 2/1/2021

Menteri Sosial Tri Risma Maharani sidak ke Yayasan Majapahit Mojokerto Jawa Timur. Setelah ada pengaduan dari pihak yayasan setempat. Bahwasanya, penghuni yayasan Majapahit yang menampung para tuna wisma, tuna karya dan anak jalanan di Mojokerto Jawa Timur tidak terurus dengan baik. Kedatangan Menteri Sosial tersebut, ibarat Palu Godam bagi Pemkot Mojokerti Jawa Timur.

 

Mantan Walikota Surabaya tersebut, langsung ke lokasi rumah para tuna wisma, tuna karya dan anak jalanan yang sudah tidak layak huni. Pasalnya, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Tri Risma Maharani berupaya melakukan pemetaan bantuan social secara adil dan merata. Menurutnya, setiap daerah mempunyai problematika sosial yang berbeda.

 

Dikatakan Menteri Sosial Tri Risma Maharani, usai melakukan kunjungan ke beberapa lokasi para tuna karya, tuna wisma dan anak jalanan di yayasan Majapahit. Didapatkan rumah huni yang tidak layak. “Saya akan petakan bantuan social dulu kepada yang berhak menerima, disebabkan masing-masing daerah mempunyai problematika social berbeda,”kata mantan Walikota Surabaya itu.

 

Terkait, rumah para penghuni yayasan Majapahit yang butuh bantuan, pihaknya akan mengajak pengurus yayasan Majapahit untuk duduk bareng. Pasalnya, para tuna wisma, tuna karya dan anak jalanan berada di wadah yayasan. Sehingga pemerintah tidak bisa untuk rehab langsung. “ Harus ajak ngomong sama pengurus yayasan Majapahit,”jelas Risma.

 

Menteri Sosial, juga memberikan motivasi kepada para anak jalanan. Agar semangat berkarya dan bersekolah. Risma sang ibu anak Indonesia ini, ingin anak-anaknya yang dalam naungan Negara bisa bersekolah hingga kuliah. Risma berharap remaja yang masih usia belajar, tidak memasang tattoo atau tergoda narkoba.  

 

Tri Risma Maharani juga sempat berdialog langsung, dengan para penghuni yayasan Majapahit itu. Risma sapaan akrab menteri social tersebut, memberikan semangat dan arahan serta bantuan kepada para penghuni yayasan yang menampung kasus social itu.

 

Drajat Stariadi Ketua Yayasan Majapahit

Sementara ketua yayasan Majapahit, Drajat Stariadi mengaku bangga dengan kunjungan kerja Tri Risma Maharani ke tempatnya. Pasalnya, selama ini penghuni yayasan Majapahit sudah tidak ada yang mempedulikan. Drajat Stariadi kepada media bilang secara gamblang kepada media massa. Bahwasanya, dia berharap ada kepedulian pemerintah terhadap para tuna wisma, tuna karya dan anak jalanan yang ada didalam naungan yayasan Majapahit.

 

Menurutnya, Dinas social Kota Mojokerto tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak yayasan Majapahit. Padahal mereka berdomisili di wilayah administrasi Kota Mojokerto. “ Saya berharap ada kepedulian dari Pihak pemkot Mojokerto,” pinta Drajat Stariadi ketua yayasan Majapahit.

 

Usai melakukan kunjungan kerja ke penghuni yayasan majapahit, Tri Risma Maharani melanjutkan perjalanan ke perkampungan lepra di Desa Sumber Glagah Pacet Mojokerto Jawa Timur. Disana Menteri Sosial tersebut juga memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada warga penghuni perkampungan Lepra. Agar bersabar dan berusaha. Pemerintah akan hadir dan mempedulikan mereka. (end)

 

 

Selengkapnya..