BERIKAN JANJI HADIAH TIM KAMPANYE PASLON NOMOR URUT 4 DIPERIKSA

Elsa Fifajayanti Ketua Panwaslu Kota Mojokerto

MOJOKERTO - Ketua kampanye paslon pilwali Mojokerto Jawa Timur nomor urut 4, serta pemilik rumah diperiksa panwaslu setempat. Diduga memberikan janji hadiah mobil ambulance kepada calon pemilih. Ketika kampanye dialogis di salah satu rumah warga di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Jawa Timur tanggal 26 Maret 2018. Mereka diperiksa secara intensif dikantor Panitia Pengawas Pemilu setempat Kamis 29 /3 dan Sabtu 31/3 di jalan Semangka 37, Perum Magersari Indah Kota Mojokerto Jawa Timur.

Elsa Fifajayanti Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Jawa Timur kepada elshinta dikantornya mengatakan, pihaknya sudah memanggil tim kampanye paslon walikota dan wakil walikota Mojokerto nomor urut 4, beserta pemilik rumah yang digunakan kampanye dialogis.

Pemeriksaan tim kampanye paslon Walikota Dan Wakil Walikota Mojokerto nomor urut 4 itu, berdasarkan laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Jawa Timur. Dimana, tim kampanye paslon walikota dan wakil walikota nomor urut 4 itu, memberikan janji akan memberikan mobil ambulance kepada warga.

Dikatakan oleh Elsa Fifajayanti, pemberian janji hadiah ketika kampanye termasuk melanggar pasal 73 UU Nomor 10 tahun 2016. Di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal itu disebut bahwa, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.

Lebih lanjut, mantan wartawati itu mengatakan, tindak pidana materiel baru dianggap selesai apabila akibat yang dikehendaki benar-benar terjadi. Maksudnya, mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih atau memilih seseorang. Jika dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memilih atau tidak memilih karena ada uang yang dijanjikan, maka tindak pidana itu terpenuhi. Namun, jika tidak ada bukti yang bisa menunjukkan adanya politik uang beserta dampaknya secara nyata, proses pidana bisa gugur.

“Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan ke penegak hukum pidana umum, manakala ada bukti dan saksi yang menguatkan. Setelah itu polisi yang bergerak,”kata ia.

Proses pemeriksaan ini tidak akan mengganggu kampanye paslon itu, namun sangsi administrasi akan diberlakukan manakala bukti-bukti dan saksi-saksi menguatkan terpenuhi. ( Mj-01 )

Selengkapnya..

ADA PENINGKATAN JUMLAH PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILUKADA 2018

Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Memimpin  Rapat Pleno Terbuka

MOJOKERTO - Jumlah pemilih sementara Pilwali Mojokerto dan Pilgub Jatim 27 Juli 2018 mendatang melonjak drastis. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara Pilgub serta Walikota Mojokerto tahun 2018 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Kamis (15/3) terungkap jumlah daftar pemilih sementara mencapai 100.025 pemilih.

Angka ini naik hampir 15 persen dibandingkan dengan Pilwali 2013 lalu, yakni 93. 737 daftar pemilih tetap (DPT).

"Berdasarkan pencocokan dan penelitian (Coklit) KPU, jumlah DPS mencapai 100. 025 pemilih. Naik dibandingkan Pilwali lalu, yakni 93.737 ribuan pemilih, " jabar Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Sholihin.

Kepada wartawan disela-sela gelar pleno mantan wartawan TV nasional ini menyebutkan bahwa angka tersebut belum final. "Itu masih belum final, karena pemutakhiran akan ditetapkan dapat pleno penetapan DPT pada 13-19 April," tambahnya.

Menurut ia, jumlah pemilih sementara ini masih fluktuatif. Pasalnya, pemilih potensial akan berubah karena tidak memenuhi syarat (TMS). "Masih akan berubah entah karena meninggal atau pindah rumah," ujarnya.

Untuk menghindari kemungkinan ada yang tidak terdaftar dalam DPT, Amin mengungkapkan keaktifan masyarakat. "Yang belum terdata, bisa menghubungi kelurahan dan PPS," tandasnya.

Masyarakat, juga bisa mencermati yang masuk dan belum masuk. "Misalnya, yang meninggal atau pindah tempat," pungkas ia kemudian.( Mj -01 )

Selengkapnya..

UU MD3 Sudah Diberlakukan

Ketua DPR Bambang Soesatyo

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 mulai berlaku Kamis (15/3/2018), meski tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Namun, Bambang meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya undang-undang tersebut.

"Sesuai dengan aturan yang ada tentang perundang-undangan maka hari ini adalah hari terakhir dan mulai pukul 00.00 WIB nanti malam sudah berlaku," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

"Mudah-mudahan besok pemerintah sudah memberi nomor atas undang-undang, kemudian bisa dilaksanakan," ujar Bambang.

Ia mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya undang-undang tersebut. Sebab, undang-undang itu tak akan mengebiri kebebasan masyarakat untuk mengkritik DPR.

Demikian pula dalam hal pemanggilan paksa dalam Pasal 73. Menurut Bambang, ketentuan itu telah ada sebelumnya dan tak pernah bermasalah.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, ketentuan pemanggilan paksa tak pernah digunakan DPR, karena pada panggilan ketiga semua pihak yang diperiksa DPR pasti hadir.

Ia pun mencontohkan saat Komisi III DPR memanggil pimpinan KPK. DPR tak pernah menggunakan ketentuan pemanggilan paksa lantaran KPK pada panggilan ketiga dalam setiap rapat kerja selalu hadir.

"Jadi patuh kepada aturan main yang ada di DPR. Jadi enggak perlu dikhawatirkan soal adanya ancaman bagi demokrasi," ujar Bambang.

"Kami dari DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah paham dan dewasa. Tidak ada ribut-ribut dan mereka menggunakan haknya melakukan pendaftaran di MK (Mahkamah Konstitusi) untuk uji materi. Jadi heran juga kalau ada yang mempersoalkan," kata dia.

Kompas TVRabu (14/3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD atau yang dikenal sebagai MD3 berlaku.(*)

Artikel ini sudah ditulis di media kompas.com dengan judul UU MD3 Berlaku Besok, Ketua DPR Minta Masyarakat Tak Khawatir.

Selengkapnya..

HUTANG INDONESIA SAAT INI Rp. 4700 TRILIUN

Tomy Suharto

SOLO  - Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto mengkritik soal utang negara yang masih ada dalam pemerintahan Jokowi-JK yang mencapai US$350 miliar atau hampir Rp4.700 triliun.

Hal itu disampaikan Tommy saat memberikan sambutannya di Rapimnas III Partai Berkarya di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/3). Dia menyampaikan sejumlah hal di antaranya soal utang yang mencapai Rp4.700 triliun.

"Kita tidak tahu kapan negara kita menjadi negara maju, negara industri. Mudah-mudahan melalui Partai Berkarya bisa berbuat terbaik," kata Tommy dalam sambutannya. 

Dia juga menuturkan jika pemerintah ditanya kapan dapat membayar utang tersebut, maka jawabannya tak tahu. Tommy menegaskan hal itu akan mengakibatkan anak cucu yang akan menanggung utang dalam nilai besar tersebut.

Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat total utang pemerintah hingga Januari 2018 mencapai Rp3.958,7 triliun. Nilai itu bertambah Rp20 triliun dibanding posisi akhir tahun lalu Rp3.938,7 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dipublikasikan pada Selasa (20/2), utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.206,38 triliun atau 81 persen dari total utang pemerintah. 

Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.330,65 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah. 

Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp746,64 triliun atau 18,9 persen dari total utang tersebut. 

Di sisi lain, Tommy juga menyinggung soal upaya pemenangan calon legislatif baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dia juga mengkritik dalam 15 tahun ke depan Indonesia menjadi negara maju. (asa/ red )

Selengkapnya..

APK PILWALI BARU TERPASANG

Di Jalan Perum Suromulang

MOJOKERTO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mulai memasang alat peraga kampanye (APK). Ada lima tempat yang disediakan untuk pemasangan baliho empat pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota

Lima lokasi untuk pemasangan baliho berukuran 3 x 5 meter adalah di sepanjang Jalan Benteng Pancasila, sepanjang Jalan Suromulang, perumahan Surodinawan, Simpang Tiga Kranggan, Perempatan Jalan Semeru – Ijen dan bawah Fly over Jembatan Gajahmada.

  

Di setiap lokasi pemasangan APK, baliho masing – masing pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Mojokerto akan dipasang oleh KPU secara bersama saling berdampingan atau berjajar. Dan pemasangan APK pada Pilwali Mojokerto 2018 ini, resmi baru dipasang oleh KPU pada Selasa (06/03-2018) malam di tiga lokasi yakni Jalan Benteng Pancasila, Jalan Suromulang Perumahan Surodianwan dan Simpang Tiga Kranggan.

“Dari lima lokasi, sudah kita pasang di tiga titik, sedangkan di dua titik segera kita pasang di Perempatan Jalan Semeru – Ijen dan bawah Flyover Jembatan Gajahmada,” ujar Idhom Divisi Teknis  Komisioner  KPU Kota Mojokerto.

Pemasangan baliho bergambar masing-masing paslon Wali kota dan Wakil wali kota Mojokerto termasuk nomor urut sebagai ajakan masyarakat berpartisipasi dalam Pilwali pada 27 Juni 2018 mendatang. Dan KPU akan memasang APK sesuai PKPU, sehingga semua bisa tertib dan aman.

Lima lokasi pemasangan APK baliho telah disepakati tim sukses masing-masing pasangan calon. Maka bila ditemukan APK terpasang di luar lokasi yang telah ditentukan, Satpol PP diharapkan segera bertindak melakukan penertiban. ( Mj – 001 )

Selengkapnya..

BAWASLU SAHKAN PBB SEBAGAI PESERTA PEMILU

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Bulan Bintang (PBB) sah sebagai peserta Pemilu 2019.

Putusan tersebut diambil oleh Bawaslu dalam sidang ajudikasi PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Minggu (4/3/2018).

"Memutuskan dalam eksepsi termohon dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan sidang.

Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Sebab dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

"Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan," lanjut Abhan membacakan putusan.

Namun demikian, KPU masih bisa mengajukan gugatan atas putusan Bawaslu yang memenangkan PBB ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Sebelumnya PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

Alasannya, PBB dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat.

PBB akhirnya melayangkan gugatan kepada Bawaslu RI pada 19 Februari 2018 lalu. Sidang mediasi antara PBB dengan KPU RI juga telah digelar namun tak menemukan titik temu.

Alhasil, sengketa tersebut harus berlanjut ke sidang adjudikasi Bawaslu RI. Agenda sidang yang berlangsung hari ini mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon.

PBB sendiri meminta Bawaslu RI membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

PBB juga meminta diloloskan oleh Bawaslu RI menjadi peserta Pemilu mendatang. (komp. /red / MJ - 2 )

Selengkapnya..

NETRALITAS BAGI APARAT NEGARA

Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Komisi III Ke Markas Polisi Resort Mojokerto Jawa Timur ,
Dossy Iskandar Pimpinan Rombongan, Arteria Dahlan, Monno Soeprapto, Wihadi Wiyanto

MOJOKERTO - Anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Dossy Iskandar Prastyo melakukan kunjungan kerja di Polres Mojokerto untuk memastikan dan mengecek kesiapan anggota kepolisian di setiap wilayah. 

Anggota Fraksi Hanura ini mengingatkan agar polisi netral dalam pilkada serentak. Sejumlah anggota Komisi III DPR RI disambut Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata dan Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Puji Hendro Wibowo dan jajaran. 

Rombongan melakukan pertemuan di ruang Command Center yang berada di lantai II Polres Mojokerto untuk melihat kesiapan anggota kepolisian dalam pilkada serentak. "Pilkada sebagai satu kepentingan nasional yang digelar secara serentak. Saat ini sudah masuk tahapan pemilu, kita ingin tahu persis kesiapan aparat terutama kepolisian baik rencana pengamanan, maupun tugas kamtibmas lainnya," ungkapnya usai melakukan pertemuan, Selasa (20/2/2018).

Masih kata Dossy, Komisi III DPR RI melakukan pengecekan di tingkat bawah apakah sudah sesuai apa yang disampaikan Kapolri saat dengar pendapat maupun pertemuan dengan Kapolda. 

Yakni terkait kesiapan aparat di masing-masing kabupaten dan kota sehingga Komisi III DPR RI melakukan konfirmasi dan cek langsung.  "Kita sudah punya command center, tentunya sangat membantu dan mendeteksi secara cepat atas semua laporan kejadian dan gangguan masyarakat untuk deteksi dini. Berbagai informasi strategis dan kejadian di daerah bisa diambil keputusan oleh pimpinan dan kita dicek disini," katanya. 

Pihaknya mengapresiasi paparan yang disampaikan baik oleh Kapolres Mojokerto maupun Kapolres Mojokerto Kota. Karena memberikan jaminan apa yang menjadi kebijakan nasional di wilayahnya bisa dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar. 

Dossy mengingatkan agar polisi netral dalam pilkada serentak tersebut. "Pilkada, jalan sesuai mekanisme perundang-undang, kita ingatkan janji polisi netral, janji polisi tidak memihak, janji polisi yang memberikan jaminan keamanan dan berlaku adil. Tidak hanya proses pelaksanaannya tapi juga dalam tahapan perencanan, keterlibatan menginventarisasi berbagai potensi gangguan, semua  kita komunikasi," ujarnya. 

Tujuannya agar jaminan keamanan dan berbuat adil dapat terjadi. Pasalnya, tegas Dossy, tugas Komisi III adalah mengawal dan sebagai orang Jawa Timur, Dossy berharap pilkada serentak di Jatim yang digelar pada tanggal 27 Juni 2018 dapat berjalan aman dan kondusif. (Mj-1)

Dosy Iskandar Mendapatkan Penghormatan Dari Anggota Polres Mojokerto Jawa Timur Saat Kunker Selasa 20 /2,
Yang dipimpin Komandan Pleton Ipda Tri Hidayati

Selengkapnya..

14 partai politik lolos Pemilu 2019

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum meloloskan 14 partai politik sebagai peserta pemilihan umum 2019. Dua partai Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual.

PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen.

"Rapat pleno terbuka sudah selesai kita laksanakan, hasil rekap nasional menyimpulkan dari 16 parpol yang masuk ke tahap verifikasi faktual, 14 Parpol dinyatakan memenuhi syarat, dua parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu kesimpulan rapat pleno terbuka," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

Kemudian Arief menuturkan 14 partai politik tersebut sudah dianggap memenuhi syarat. Adapun beberapa syaratnya yaitu, kantor DPP, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, kepengurusan tingkat provinsi di antaranya domisili kantor dan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dan kepengurusan tingkat kabupaten kota di antaranya domisili kantor, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75%.

Selanjutnya, pihaknya juga siap terkait dua partai yang akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Dia menjelaskan, pihaknya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan.

"Nanti kalau ada sengketa kita tunjukan, ini hasil kerja kita. Itu untuk menjawab sengketa yang mungkin akan diajukan. Ada ruang yang disediakan, kalau itu mau digunakan semua harus menerima itu, apapun putusannya kami berharap semua menerima," ungkap Arief.

Ini 14 Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah:

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Berkarya
3. PDI Perjuangan
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Golkar
8. Partai Hanura
9. Partai Keadilan Sejahtera
10. Partai Kebangkitan Bangsa
11. Partai Nasional Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ( Red / MJ - 1 )

Selengkapnya..

NOMOR URUT KERAMAT UNTUK CALON KEPALA DAERAH

MOJOKERTO - Rapat pleno, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Mojokerto Jawa Timur, dalam Pemilukada 27 Juni  2018. Selasa ( 13 / 2 ) dihotel Raden Wijaya.

Paslon  nomor urut 1, Akmal Boedianto - Rambo Garuda yang diusung parpol PDIP. 

Sedang, nomor urut 2, paslon Andi Soebjakto - Ade Ria Suryani diusung parpol Demokrat, PPP, PKB

Untuk Paslon nomor urut 3, Warsito-Moeljadi diusung parpol PAN dan PKS.

Sementara Paslon Eka Puspitasari - Ahmad Rizal Zakaria mendapat nomor urut 4.

Semua Paslon walikota dan wakil walikota Mojokerto Jatim memberikan pernyataan, bahwa mereka akan membawa Kota Mojokerto kearah demokrasi yang lebih baik. ( MJ - 1)

Selengkapnya..

ADU STRATEGI DI KONSTELASI PEMILUKADA WALIKOTA

Ketua KPU Kota Mojokerto, Syaiful Amin Solikhin

MOJOKERTO - Empat pasangan calon (paslon) wali kota Mojokerto periode 2018-2023 resmi 

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/2) kemarin.

Keempat paslon, yakni Warsito-Moeljadi, Akmal Budianto-Rambo Garudo, Andi Soebjakto-Ade Ria Suryani dan Ika Pusputa Sari-Ahmad Risal Zakariyah ditetapkan melalui SK nomor 17/ HK.03.1-Kpt/3576/ KPU-KOTA/ II/ 2018 perihal penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mojokerto.

Dengan keluarnya ketetapan itu maka keempat paslon tersebut sah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota.“Kini ke empat pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota tersebut sah sebagai calon walikota dan wakil walikota Mojokerto,” kata Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin Sholihin.

Setelah ini, para calon walikota dan wakil walikota mengikuti tahapan lanjutan berupa pengundian nomer urut. Pengundian nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Mojokerto Jawa Timur dilakukan siang ini di hotel Raden Wijaya.

Peserta dan tamu undangan diperiksa oleh petugas kepolisian Polres Mojokerto Kota.  Demi keamanan dan kenyamanan. ( MJ - 1 )

Selengkapnya..

MEMBAWA JAWA TIMUR UNTUK LEBIH BAIK DARI SEKARANG

Pasangan Bakal Calon Gebernur dan Wakil Gubernur  Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak
Ketika Mengunjungi Para Pendukungnya di Trowulan Mojokerto, Jum'at ( 2/2)

MOJOKERTO – Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan serta kualitas pendidikan di Jawa Timur bukannya tambah baik, malahan ada penurunan. Hal ini yang akan menjadi target dari pasangan bakal Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Pasangan lintas generasi yang disandang Kofifah Indar Parawansa sebagai perempuan segudang prestasi dalam organisasi.  Sementara Emil Dardak sebagai generasi Milenial, yang dianggap mampu memberikan jawaban untuk orang jaman sekarang.

Emil Dardak dengan pengetahuan internasionalnya, diharapkan mampu  menjawab tantangan keinginan kaum muda jaman now. Ketika nanti dipercaya sebagai orang nomor dua di Jawa Timur. Manakala, dalam konstelasi pemilukada Jawa Timur 27 Juni 2018 nanti, ia mampu meyakinkan masyarakat Jawa Timur dengan programnya membawa Jawa Timur adil makmur dan sejahtera. Seperti yang dicita-citakan dalam Pancasila serta UUD 45.

Memberikan Keterangan Kepada Pers

Dalam kunjungannya di Trowulan Mojokerto Jawa Timur, Jum’at  ( 2 / 2 ) hari ini, dalam acara silaturrahmi dan deklarasi  Protolan Pemuda Ansor ( Propesor ) dan pendekar pencak silat se - Jatim,  yang digelar di rumah kediaman mantan Ketua Satkornas Barisan Ansor Satuan Koordinasi Nasional (Serbaguna Banser) NU, Abdul Muchid di  Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah kyai pendukung seperti KH Asep Saifuddin Chalim dan perwakilan partai pendukung juga tampak hadir.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI mengatakan, pertemuan tersebut dinilai sangat strategis untuk menyampaikan dukungan dan suport diharapkan menjadi penguatan squadron tim kemenangan. "Terima kasih kepada seluruh Propesor dan pendekar pencak silat," ungkapnya.

Khofifah berharap, agar sinergitas tersebut akan menjadi bagian sinergitas seluruh program singeritas Khofifah- Emil. Khofifah juga berharap, dukungan dari dua kelompok tersebut akan memperkuat jaringan relawan pendukung lain yang sudah mendeklarasikan dukungan lebih dulu.

"Dukungan baik secara terbuka maupun tertutup, karena tidak semua elemen pendukung terekspos tapi keduanya sama-sama memiliki posisi strategis sebagai tim pemenangan. Peran semua elemen pendukung ini, akan dimaksimalkan hingga terkonversi menjadi dukungan di dalam TPS 27 Juni," katanya.

Dari kalangan Nahdliyin, Khofifah juga sudah merebut dukungan dari Muslimat Nadhatul Ulama (NU). Sebelumnya, sejumlah pengurus Muslimat NU di tingkat kabupaten dan kota di Jatim sudah mendeklarasikan dukungan, mulai tingkat kepengurusan kecamatan hingga ranting.

"Kami juga memaksimalkan penyisiran dan penyapaan-penyapaan. Sejauh saya ada waktu, akan saya hadiri. Ini upaya agar kami tak berjarak. Mas Emil, diharapkan mampu menambah dukungan dari kelompok milenial dan bakal menggarap kelompok-kelompok masyarakat lain dengan civil program yang sudah digagas," tuturnya.

Salah satunya adalah Jalur Lintas Selatan (JLS) bisa memberikan harapan kesejahteraan masyarakat di JLS. Menurutnya, ia akan membangun skema detail soal pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pasalnya, di Jawa Timur masih banyak pengangguran, khususnya dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Karena memang penganggur di Jatim mengelembung di tingkat lulusan SMA/SMK sehingga pendidikan vokasi itu penting," tuturnya. ( Mj -1 )

Selengkapnya..

SI JILBAB WARNA PUTIH MULAI MEMANASI MESIN POLITIKNYA SIAP MENYALIP DI TIKUNGAN TAJAM

MOJOKERTO - Bakal Calon Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawangsa menghadiri Manaqib Kubro Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Kota Mojokerto di Gedung Ramelan, Kota Mojokerto. Manaqib Kubro tersebut sekaligus deklarasi dukungan kepada Khofifah Indah Parawangsa sebagai Gubenur Jawa Timur.

Sebelum menyampaikan sambutannya, Muslimat NU Kota Mojokerto membacakan deklarasi dukungan kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) RI tersebut. Ibu-ibu Muslimat NU Kota Mojokerto secara terang-terangan menyatakan siap mendukung dan memenangkan Khofifah Indar Parawangsa-Emil Elestianto Dardak.

Khofifah menyebut, deklarasi dukungan dari PC Muslimat NU Kota Mojokerto bukan dukungan yang pertama. "Saya sudah keliling. Ini sudah sekitar 85 persen (dukungan Muslimat NU di kabupaten atau kota, red). Tidak hanya di tingkat kabupaten/kota tapi juga di anak cabang hingga ranting," ungkapnya, Minggu (28/1/2018).

Seperti dukungan dari ranting muslimat Trenggalek dan Madiun pada, Sabtu (27/1/2018), Surabaya pada, Minggu (28/1/2018) pagi. Menurutnya, semuanya akan bergerak dengan menggerakkan anak cabang hingga ranting. Hal tersebut merupakan proses untuk merekatkan komunikasi dan konsolidasi.

"Saya cukup lama menjawab, masih menyamakan frekuensi. Belum memberikan kepastian, setelah saya mendaftar mereka bergerak seperti di Kota Mojokerto ini. Sekarang, ibunya (muslimat NU) mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim sehingga mereka menyampaikan ke tingkat bawah," katanya.

Tidak hanya dari muslimat NU, Khofifah menegaskan, dukungan yang sama juga telah diberikan sejumlah organisasi. Seperti relawan yang jumlahnya mencapai 38 organisasi relawan. Misalnya Sedulur Riko, homebasenya ada di Malang yang saat ini gencar melakukan deklarasi di berbagai kota.

"Sama sebetulnya, kita harus berbagi titik. Saya dimana, mas Emil dimana dan tim kemenangan yang lain dimana. Saya pernah menyampaikan, saya sudah komunikasi dengan tokoh ludruk, lawak dan dalang. Saya rasa akan membangun kohifitas di dalam budaya dan kultur masyarakat Jawa Timur, kita punya tokoh itu," ujarnya terkait juru kampanye (jurkam).

Selain itu, partai pendukung juga telah melakukan hal yang sama yakni partai pendukung akan bersama-sama turun gunung. Partai Amanat Nasional (PAN), bakal menerjunkan kader partainya dari kalangan artis. Selain Eko Patrio, daerah pemilihan (dapil) Ngajuk dan Anang Hermansyah dapil Jember. 

"Keduanya juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Jatim. Saya sudah kontak beberapa artis dari PAN, mereka juga akan ikut turun gunung. Kekuatan paetai pengusung akan turun gunung dan akan tim artis lain akan turun gunung. Saya mulai komunikasi, pemilih di Jawa Timur pokoknya jilbab putih, baju putih itu yang dipilih," pungkasnya.

Sementara, Anang Hermasyah yang juga anggota Komisi X DPR RI akan berkampanye untuk memenangkan pasangan calon Khofifah-Emil pada kontestasi lima tahunan di Provinsi Jatim ini.

Ketersediaan Anang untuk mendukung Khofifah-Emil karena partai yang menaunginya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu partai pengusung itu. Hal itu dikatakan Ketua Tim Relawan 889, Muhammad Arum Sabil.

"Insya Allah pada Minggu malam ini, 28 Januari 2018, nanti Anang dan Ashanty dijadwalkan bertemu Khofifah di posko relawan Khofifah-Emil yang kami dirikan ini," tutur Muhammad Arum Sabil.

Pria yang aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI itu menjelaskan, sebagai kader PAN, Anang sudah pasti akan all out mendukung pemenangan Khofifah-Emil.

"Sehingga sudah sangat wajar jika Mas Anang akan bersama-sama memperkuat ikhtiar dari Khofifah-Emil Dardak," paparnya.

Ia memastikan, pada pertemuan silaturahmi antara pasangan artis Anang dan Ashanty dengan Khofifah nanti malam, akan berjalan biasa dan cuma sambutan dari para relawan tanpa ada panggung megah.

"Selayaknya silaturahim biasanya. Tidak ada acara hiburan mencolok dan pentas hiburan. Karena Ibu Khofifah selalu menekankan dalam gerakan, agar selalu berakhlak, santun, tidak glamour, dan sederhana," ujar Arum.

Diketahui, dalam pentas politik ini juga terdapat sederet artis yang ikut meramaikan, di antaranya Via Vallen dan Nella Kharisma juga telah digandeng paslon Gus Ipul-Puti Guntur, untuk menyosialisasikan diri sebagai bakal calon gubernur-wakil gubernur.

Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak juga meresmikan rumah aspirasi.Rumah tersebut berfungsi sebagai tempat untuk navigasi program Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai komitmen dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur melibatkan semua elemen masyarakat.

"Di Rumah aspirasi itu akan digunakan untuk diskusi berkala bagi para relawan dan element masyarakat. Ini sebagai komitmen kami. Yakni dengar aspirasi kekurangan - kekurangan pembangunan di Jatim," tutur Khofifah.

Ia mencontohkan, pada 15 Februari akan dilakukan di Jalan Diponegoro. Dalam diskusi berkala itu, nantinya akan sesuai tema yang merupakan passion dan komitmen masing-masing relawan.

"Misalnya relawan Aspek dari Madura mungkin akan mengambil tema diskusi petani garam. Dimana dari daerah tersebut penghasil garam dan sebaginya," jelas Khofifah.

Selain itu, tambahnya relawan KPK (Komite Pendukung Khofifah) di daerah Jember, Situbondo sampai dengan Banyuwangi, mereka akan mengambil tema tembakau dan coklat karena sumber pertanian disana terbaik.

"Kemudian di wilayah Lamongan ada enam yang teridentifikasi mungkin merka akan mengambil posisi perikanan karena di daerah Brondong disitu ada tempat pelelangan terbesar. Dan di grup WA saya sudah mengkoordinasikan dengan apa saja tema yang menjadi aspirasi kami," paparnya.

Ia menambahkan, dalam pembentukan Navigasi program draft RPJMD pihaknya juga telah melakukan rapat, diskusi dan forum grup diskusi dengan elemen termasuk yang selama ini sudah memberi pelayan pendidikan vokasi maupun pariwisata di Jatim.

"Karena setelah melakukan diskusi dengan teman-teman sektor wisata di Jakarta. Ternyata pariwisata di Jawa Timur masih cukup banyak membutuhkan SDM dan hal ini akan berdampak pada pendirian sekolah-sekolah vokasi di Jatim," tandasnya. ( red /end )

Selengkapnya..

4 PASLON WALIKOTA MOJOKERTO TERANCAM DI CORET

Komisioner KPU Kota Mojokerto Dalam Rapat Pleno Terbuka, Rabu 17 Januari 2018 

KOTA MOJOKERTO –  Empat bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Jawa Timur, terancam diskualifikasi dalam konstesi pemilihan umum kepala daerah 27 Juni 2018 nanti. Manakala mereka belum segera melangkapi berkas-berkas persyaratan administrasi pendaftaran yang batas waktunya hingga 20 Januari 2018.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Mojokerto Jawa Timur Saiful Amin kepada wartawan disela-sela acara Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2018. Di Hotel Raden Wijaya Rabu, 17 Januari 2018 malam hari.

 

Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin

Dari komposisi empat bakal pasangan calon, terdapat 8 orang yang akan berpartisipasi sebagai kontestan dalam Pilwali Mojokerto 2018. Namun, dari delapan orang tersebut, ada tujuh orang yang hingga saat ini masih belum memenuhi seluruh persyaratan mengikuti Pilkada Kota Mojokerto 2018.

“Dari delapan orang kandidat ini, ada tujuh orang yang hingga saat ini masih belum menyetorkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). LHKPN merupakan salah satu syarat administratif hang harus dilengkapi masing-masing kandidat untuk mengikuti Pilwali 2018,” katanya.

Kendati demikian, para kandidat masih bisa melengkapi persyaratan-persyaratan administratif tersebut mulai tanggal 18 hingga 20 Januari mendatang.

“Kami tetap memberikan toleransi kepada bakal pasangan calon, kami beri kelonggaran waktu untuk melengkapi persyaratan administratif itu sampai tanggal 20 Januari,” tutur Syaiful Amin.

Menurut Amin, persyaratan administratif untuk mengikuti Pilwali 2018 harus dilengkapi. Apabila ada bakal psangan calon yang tidak melengkapi persyaratan administratif, maka bisa didiskualifikasi oleh KPU.

 

4 Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Mojokerto
Periode 2018 - 2023

Dikatakan Amin, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Sejak awal sudah kami sampaikan, kami sudah menyatakan bahwa hingga tanggal 20 Januari 2018 besok lusa harus sudah lengkap persyaratannya. Menurut Peraturan PKPU persyaratan itu harus lengkap,” urainya.

Lebih lanjut Amin mengatakan, setelah para bakal pasangan calon melengkapi persyaratan tersebut pada 20 Januari besok lusa, persyaratan tersebut akan dicek kembali oleh KPU. Selanjutnya, pada 12 Februari 2018 mendatang, baru KPU akan menetapkan bakal pasangan calon yang lolos untuk mengikuti Pilwali 2018.( Mj -1 )

Selengkapnya..

KEAMANAN SIAGA RAWAN KONFLIK DI PILKADA KOTA MOJOKERTO

SIMULASI PAM PILWALI ; Massa Anarkhis Calonnya Dicurangi KPU

MOJOKERTO – Aparat kepolisian Polres Mojokerto Kota Jawa Timur telah mencium adanya indikasi kerawanan dalam pemilukada kota Mojokerto 2018 ini. Hal ini disinyalir, masing-masing pasangan calon membentuk massanya untuk fanatik terhadap dirinya.  Dengan penggalangan massa melalui media sosial.

Indikasi isu sara kembali akan di usung untuk saling jegal dalam kontestan pemilukada nanti. manakala ini terjadi maka, insiden pemilukada 2010 bakal terjadi kembali di Mojokerto. Untuk menghadapi kerawanan-kerawanan politik praktis nanti, aparat Polres Mojokerto Kota Jawa Timur akan dibantu oleh aparat rayon Polres Mojokerto Kabupaten dan Polres Gresik serta 1 Kompi Brimob Polda Jawa Timur.

Massa Anarkhis Dilumpuhkan Petugas

Menyikapi hal itu, ketika ditanya media apakah Polres Mojokerto Kota akan membekali diri dengan peluru tajam ? Kapolres Mojokerto Kota AKBP Puji Hendro Wibowo mengatakan bahwa, untuk menghadapi massa anarkhis pihaknya akan melumpuhkannya dengan langkah-langkah protap yang ada.

Dikatakan Kapolres Mojokerto Kota Jawa Timur AKBP. Puji Hendro Wibowo kepada wartawan usai gelar simulasi Sispamkota dalam rangka antisipasi gangguan kamtibmas diwilayah hukum Polres Mojokerto Kota Jawa Timur hari ini tadi.

‘’Kalau sampai terjadi anarkhis merusak dan pembakaran yang kita lumpuhkan, sesuai protap SOP nya,”ungkapnya.

Namun pihaknya berharap, masing-masing pasangan calon kepala daerah bisa mengendalikan massanya,’’ harapnya.

Protes Calonnya Dicurangi KPPS

Sedang untuk mengamankan jalannya pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari tahapan pendaftaran pelantikan pasangan tersebut, Polres Mojokerto Kota akan mengerahkan pasukan sebanyak 1800 personil atau 2 batalyon. Yang dibantu dari berbagai unsur aparat keamanan lainnya.

Untuk kegiatan pengamanan pengumuman hasil tes kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Jawa Timur nanti malam, aparat keamanan Polres Mojokerto Kota  mengerahkan 1 SST personil lengkap dengan peralatan kendaraan rantisnya. ( Mj-1 )

Walikota Mas'ud Yunus Di Dampingi Kapolres Mojokerto Kota AKBP. Puji Hendro Wibowo
Hadir di Simulasi Sispamkota Dalam Rangka Antisipasi Kerawanan Dalam Pemilukada Kota Mojokerto
Rabu 17 Januari 2018

Selengkapnya..

TNI TIDAK BERPOLITIK PRAKTIS-TNI NETRAL

Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen TN AD Arief Rahman

MOJOKERTO  -  Sebanyak 7000 orang hingga 8000 orang prajurit dari Kodam V Brawijaya, akan dikerahkan guna membantu aparat Kepolisian untuk mengamankan Pemilihan Umum Kepala Daerah    ( Pemilukada ) serentak di Jawa Timur 27 Juni 2018 nanti.

Hal itu diungkapkan oleh Mayjen TNI AD Arif Rahman, Minggu 14 Januari 2018 usai meresmikan “Panti Asuhan Putra Prajurit “ di Asrama Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya ( CPYJ) Mojokerto Jawa Timur .  Kepada wartawan Panglima Kodam V Brawijaya tersebut mengatakan, pihaknya tidak saja mengerahkan prajurit teritorialnya saja, kalau perlu pasukan taktis bersenjata lengkap. Manakala ada pihak asing yang ikut mengganggu jalannya stabilitas nasional pemilihan umum nanti.

Selain itu, Panglima Kodam V Brawijaya itu juga membekali para prajuritnya, untuk mengamankan para tamu asing yang ada di wilayah Jawa Timur. Agar mereka tidak menjadi sasaran kampanye hitam.  Panglima Kodam V Brawijaya juga mendeteksi adanya intelegen dan agen asing yang telah masuk di Jawa Timur untuk memantau perkembangan pemilihan umum kepala daerah secara serentak se -Indonesia tersebut.

Komandan Korem 082 CPYJ Mojokerto Kolonel Gathut Setyo Utomo
Menjelaskan Kepada Panglima Mayjen TNI AD Arief Rahman
Terkait Suasana Panti Asuhan Putra Prajurit

Ketika ditanya soal netralis TNI dalam pemilihan umum kepala daerah, Panglima Kodam V Brawijaya itu mengatakan, tidak perlu meragukan netralitas TNI dalam pemilihan umum. “Itu sudah bagian dari tugas negara kalau TNI itu netral dalam pemilihan umum,”ujar ia.

TNI itu alat negara yang berkewajiban menjaga dan mengamankan stabilitas nasional. “ Dari prajurit hingga jenderal TNI kita cerdas, tidak perlu di kritisi. Kita tidak akan terlibat dalam pemilhan umum,’’tutur ia. Kalau ada TNI yang tidak netral, kita akan proses sesuai prosedure yang berlaku,’’ungkap ia.

Seperti diketahui di Jawa Timur  ada 18 daerah dari 38 daerah Kab / Kota, yang akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah Bupati / Walikota, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gebernur Jawa Timur secara serentak. Antara lain;

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Nganjuk,  Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan. 

 

Putra Prajurit  Mendapatkan Tempat Perlindungan
Dari Prajurit Yang Berhati Budiman

Tahapan pendaftaran pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  sudah dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari hingga Rabu 10 Januari 2018. Dan, untuk tes kesehatan tanggal 11 Januari hingga 12 Januari 2018. Hasilnya bisa diketahui hari Senin 16 Januari 2018. Untuk perlengkapan berkas persyaratan pasangan calon kepala daerah tanggal 19 Januari hingga 20 Januari 2018.

Sedang untuk penetapan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 12 Februari 2018. Untuk pengundian nomor urut bakal pasangan calon kepala daerah dan wakilnya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018. Serta masa kampanye dimulai tanggal 15 Februari hingga  23 Juni 2018 dan masa tenang dilaksanakan tanggal  24 Juni  hingga 26 Juni 2018. ( end )

  

Mereka  TNI, Yang Berhati Budiman, Menolong Sesama Yang Lemah

Selengkapnya..

PEMILUKADA SATU PUTARAN SAJA

MOJOKERTO  - Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto periode 2018 / 2023 menggunakan sistem satu putaran. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merevisi pelaksanan Pilkada Gubernur, Pilbup/Pilwali dari dua putaran menjadi hanya satu putaran yang selama ini kerap menyuguhkan drama pertarungan terbuka dua kandidat.

Menariknya, regulasi UU No. 10 Tahun 2016 dan peraturan KPU No. 8 Tahun 2016 tentang Pilkada menentukan syarat minimal pada pilkada lawan bumbung kosong. KPU berasumsi Pilkada satu putaran bakal memunculkan pilkada yang lebih legitimate dan efisien anggaran.

"Pasangan calon gubernur atau cabup/cawali yang menjadi petarung tunggal harus mengantongi suara 50+1. Jika perolehan suara tidak lebih dari itu, UU baru mentolerir adanya putaran kedua dalam Pilkada," papar Komisioner KPU Bidang Keuangan, Umum dan Logistik Dewita Hayu Shinta.

Dia menuturkan bahwa perjuangan kandidat tunggal jauh lebih berat. "Sebab, untuk mendapatkan suara mutlak butuh kepercayaan masyarakat yang tinggi," tandasnya usai menjadi pembicara Focus Group Discussion (FDG) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Hotel Raden Wijaya.

Dia mengatakan perbedaannya terhadap pilkada yang menyuguhkan pertarungan dengan banyak kandidat. "Di UU yang baru, suara terbanyak otomatis menjadi pemenang. Tidak harus melampaui perolehan suara diatas 50 persen karena aturan pilkada dua putaran ditiadakan," terangnya.

Disinggung soal terjadinya kesamaan perolehan suara, Dewita mengungkapkan kemungkinan itu tipis. "Namun jika terjadi maka kita akan menghitung sebaran pemilih. Mulai sebaran tingkat desa hingga TPS. Yang terbanyak pada kasus ini, itulah yang menang," tambahnya.

Ditambahkan, dengan menggunakan hanya satu putaran akan meminimalisir peluang konflik dalam Pilkada mendatang. "Jika ada gugatan, UU hanya mentolerir selisih suara maksimal 2 persen, itu untuk di Kota Mojokerto peserta yang kalah baru bisa menggugat," pungkasnya.

Rencana pelaksanaan Pilkada satu putaran itu mendapat respon positif dari Ketua DPC Partai Hanura Kota Mojokerto Iwan Sulistyono. Iwan yang juga tercatat sebagai cawali independent itu mengatakan pilwali satu putaran efisien. "Ya enak seperti itu toh, efisien anggaran. Tidak buang-buang duit. Dan lagi pemenangnya tidak susah harus mendapatkan suara 50 persen," katanya.

Ia mengaku sepakat dengan pelaksanaan pilwali satu putaran. "Ancaman gugatan minim. Karena dengan posisi runner up kurang dari 2 persen tak dapat menggugat," katanya. ( Mj-1)

Selengkapnya..