Dari Reses Anggota Dewan Cantik Sukses Cover 52 Titik Proyek

Ery Purwanti, anggota Fraksi PDI Perjuangan ketika menjaring aspirasi masyarakat di Lingkungan Kalimati, Kelurahan Jagalan (Photo YEP)

MOJOKERTO,  Ery Purwanti, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan DPRD Kota Mojokerto sukses mengegolkan 52 titik pekerjaan dari serap aspirasi tahun 2021. Namun demikian ia tak lantas berpangku tangan. 

Pada masa reses pertama tahun 2022 ini, wanita berparas cantik ini kembali menggelar program serap aspirasi masyarakat. Berharap jadi corong masyarakat bawah. "Hari ini tadi kita mendapatkan banyak usulan baru dari warga Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan. 

Usulan masyarakat ini nantinya akan kita perjuangkan di Musrenbang (Musyawarah Rencana Pengembangan) daerah, Pokir (Pokok-pokok Pikiran) Dewan, dan Musbangkel (Musyawarah Pengembangan Kelurahan). Dan atau kita akan koordinasi dengan kelurahan. Yang itu akan dicover dana kelurahan, " jlentreh Ery yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan itu. 

Kepada media usai reses, Ery mengungkapkan masih akan membuka jaring whatsapp nya. Ia masih menanti aspirasi masyarakat yang belum semua terserap dalam forum reses ini. "Nanti yang belum disampaikan aspirasinya bisa diajukan lewat wa saya langsung, " Imbuhnya. 

Dalam kesempatan itu, Ery mendapatkan tugas memperjuangkan kesejahteraan guru TPQ, yang belum semua tercover. "Di lingkungan sini ada empat guru TPQ, namun yang tercover hanya dua orang saja, " Ungkapnya. 

Karena yang disetujui hanya dua orang saja oleh pemerintah daerah, ia berjanji akan memperjuangkannya. "Nanti akan kami perjuangan. Masak mbangun sembarang kalir bisa ngasih honor gak bisa. 

Mbangun Sekarsari, Alun-alun bisa masa ngasih honor guru ngaji yang membentuk moral anak-anak nggak bisa. Nanti kami perjuangan, " Janjinya. 

Dalam reses tersebut Ery Purwanti mendapatkan masukan dari Firmansyah, warga setempat. Diantaranya adalah usulan bedah rumah, pembenahan tutup got, bantuan peningkatan pra koperasi dan pengadaan pompa air. Sementara dari Boniran, Ketua RW 2 ia dimintai agar ada  bantuan penyiraman tanaman di lingkungannya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Juga soal kesejahteraan guru TPQ. (DI)


Dewan PKB Libatkan Pengurus PAC dan Ranting PKB Dalam Program Serap Aspirasi

Choiroiyaroh (berjilbab) anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Kota Mojokerto ketika menjaring aspirasi masyarakat. Kali ini melibatkan pengurus PAC Kecamatan dan Ranting Kelurahan. (Photo YEP)

MOJOKERTO , Ada yang menarik dari giat pelaksanaan serap aspirasi anggota Dewan Kota Mojokerto, Pebruari tahun 2022 ini. Puluhan orang dari jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) di tiga kecamatan dan Pengurus Ranting di 18 kelurahan di Kota "Onde-onde" dilibatkan dalam program reses Choiroiyaroh anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) setempat. 

Mereka dianggap berkompeten untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena dianggap kenal masyarakat tempat mereka tinggal. Tidak itu saja, jajaran pengurus partai berlambang bola dunia itu dinilai paham dengan lingkungannya. 

"Jajaran pengurus partai itu yang lebih dekat masyarakat dan tahu seluk beluk daerahnya. 

Setiap kali sama reses saya selalu mengundang jajaran pengurus ranting dan PAC, tidak hanya masyarakat saja, " Jelas Choiroiyaroh usai reses di kediamannya di jalan Brawijaya Kota Mojokerto, Jumat (18/02/2022) tadi sore. 

Dengan melibatkan pengurus PAC dan Ranting PKB, ia berharap program serap aspirasi ini akan tepat sasaran. "Penggalangan lewat ranting dan PAC akan tepat sasaran. Apalagi mereka berkompeten dibidangnya, " Tambah anggota Dewan berwajah manis ini. 

Dalam reses tahun ini, ia berharap usulan masyarakat sudah diterima sebelum 25 Pebruari 2022 mendatang. Usulan tersebut akan diajukan lewat Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan. Ia mengungkapkan semua aspirasi masyarakat yang masuk dapat diread pada kegiatan pembangunan tahun 2023.

Ia juga berharap dinas terkait terutama dinas teknis memahami usulan masyarakat yang menyangkut infrastruktur. "Jangan sampai ada jalan rusak terjadi dalam kajiannya dianggap masih layak. Ini yang sering terjadi dan kami tidak berharap itu terjadi lagi, " Pungkasnya.(DI)

Dua Tahun Kelangkaan Pupuk Terjang Mojokerto

Anggota DPRD Propinsi Jatim dari Fraksi Partai Gerindra H. Hidayat (tengah), Mujiono Camat Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur (sebelah kanan) dan Bu Kades Desa Bicak Kecamatan Trowulan, Yunita. Ketika meninjau jembatan sungai Kotok. Ia akan memperjuangkan agar akses antardesa tersebut segera dibangun. 

MOJOKERTO, Petani di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur kompak sambat. Sejak dua tahun terakhir, mereka dibuat kelimpungan oleh kelangkaan pupuk.Tak hanya pupuk bersubsidi, pupuk non subsidi jenis Urea, Phoska dan ZA kerap menghilang dari pasaran. 

Persoalan kelangkaan pupuk ini diutarakan sejumlah petani di Dusun Kedawung, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Dalam acara reses Penyerapan Aspirasi Masyarakat Reses I 2022, Dapil 10 Kabupaten Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto yang digelar H Hidayat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, petani mengaku terpaksa beli pupuk non subsidi meski harganya selangit. 

Sejumlah warga lainnya juga berharap agar wakil rakyat dari Gerindra tersebut mengupayakan perbaikan jembatan Sungai Kotok. Jembatan yang menjadi lalu lintas ekonomi penghubung antardesa tersebut dinilai tak layak lantaran hanya bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki. Mereka berharap jembatan tersebut dibangun sehingga bisa dilalui kendaraan roda empat yang menjadi akses jalur pertanian. 

"Sejak tahun 2020, kami terpaksa membeli pupuk non subsidi ke distributor untuk mencukupi kebutuhan tanaman kami. Sebab pupuk bersubsidi sering habis, belum lagi kami hanya dijatah 15 kg untuk pembelian, " Keluh Ustad Zainuri, petani asal Kedawung Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dalam reses Senin (07/02/2022). 

Menurut Zainuri jatah 15 kg itu jauh dari kata cukup. Ia mengungkapkan kebutuhan pupuk urea, phonska dan za untuk satu kali tanam mencapai sekitar 70 kg. "Sekali tanam 70 kg untuk lahan seluas 100 boto (per 1.400 m2). Kalau hanya diberi 15 kg itu hanya cukup untuk pembenihan, " Keluhnya. 

Petani, lanjutnya, juga harus melalui proses administrasi yang ribet untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. "Gitu harus pakai KTP, KK dan macam-macam administrasi, " Imbuhnya. 

Derita petani tak hanya sebatas itu. Harga pupuk non subsidi yang harus mereka tebus seharga Rp 300-350 ribu per 50 kg sering menghilang dari pasaran. Untuk mendapatkan pupuk mereka harus membeli di Jombang yang jaraknya relatif jauh yakni sekitar 30 km. 

"Kadang kalau waktunya tanam, pupuk tidak ada. Akhirnya cari sampai cari ke Jombany Mahal ya ditabrak saja, " Papar Zainuri. 

Ia mengungkapkan, tingginya biaya produksi itu tidak sebanding dengan rendahnya harga gabah. "Padahal sering-sering panen harga beras turun, " Tuturnya. 

Menanggapi hal tersebut, Hidayat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tak menampik kelangkaan pupuk yang terjadi sejak dua tahun belakangan. "Sejak tahun 2021 pupuk jadi masalah. Ini karena pandemi, APBN nya mengalami penurunan dan fokusnya pada kesehatan. Sehingga subsidi pupuk dikurangi. Dana subsidi pupuk Rp 17 triliun tahun 2021 turun 6 triliun jadi Rp 11 triliun, " Tuturnya. 

Ironisnya, katanya, terbatasnya stok pupuk terjadi karena ada pihak yang main-main. "Banyak yang ditangkap polisi. Banyak agen yang menyodorkan data tak benar. Orang meninggal dimasukkan. Keuntungan mafia ini mencapai miliaran. Mereka terkoordinir rapi yang sulit dilihat orang awam, " Urainya. 

Karenanya, Hidayat mengatakan jika kasus pupuk ini menjadi tugas aparat kepolisian untuk mengawal mereka sampai ketangan petani. "Solusinya sementara ayo gunakan pupuk organik. Sambil berharap pandemi berakhir sehingga pupuk normal kembali, " Pungkasnya.(DI)


Warga Suru Banyak Terpapar Game Scatter DPRD Jatim Desak Kominfo Tutup Akses Game

Reses DPRD Propinsi Jatim dari FPGerindra, H. Hidayat, S. Ag. M.Si di Dawar Mojokerto Jawa Timur.

MOJOKERTO,  Persoalan game online  Scatter kini jadi atensi kalangan Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur. Sejumlah wakil rakyat menyatakan akan menyikapi permainan yang dinilai meresahkan warga.

Mereka kuatir game tersebut akan menumbuhkan munculnya generasi pemalas. Apalagi tidak sedikit yang diduga menjurus ke perjudian.

"Kami akan memberi masukan kepada Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi) agar menutup akses game online ini. Kami minta agar Kominfo mengambil langkah agar akses game ini dipersulit, " Tegas H. Hidayat anggota DPRD Provinsi Jatim, usai giat reses. Penyerapan Aspirasi Masyarakat Reses I 2022, Dapil 10 di Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Sabtu (05/02) tadi sore. 

Politisi Gerindra ini mengungkapkan penutupan akses game ini merupakan usulan masyarakat. "Tadi kita dengar dari pak Djalil (Ketua BPD Suru) dan Pak Yono (Kades Suru), game online ini telah mewabah di masyarakat, padahal ini di pelosok desa. Banyak masyarakat yang terbelit bank titil karena main game ini, " Ujarnya. 

Karenanya, Hidayat berjanji akan meneruskan keluhan masyarakat ini ke Pemprov. Dan meminta agar akses game ini dipersulit. 

Hidayat menuturkan game ini adalah persoalan bersama, masyarakat juga harus proaktif menegur kalau melihat ada warga lain yang bermain game tersebut, khususnya pemilik warung kopi harus mengimbau pengunjung agar tidak melakukan tindakan yang dilarang seperti perjudian. 

Pada pertemuan tersebut, Hidayat juga mengimbau masyarakat terutama orang tua dan tokoh agama agar mengedukasi tentang bahaya game online. "Orang tua dan tokoh agama agar bersama-sama mendidik anak-anak agar menghindari game ini. Kalau ada yang memainkan game ini agar dididk biar tidak menggunakannya lagi, " Imbuhnya. 

Dalam sambutan di acara reses,  Kades Suru, Yono tak menampik imbas buruk dari game ini. “Game online memang sangat meresahkan. Kami selaku perangkat sangat sering menerima keluhan masyarakat dan ini sangat meresahkan,” ungkapnya.

Jika dibiarkan ia kuatir game online tersebut dapat merusak generasi muda ke depan. Mereka akan menjadi generasi pemalas jika fenomena ini terus dibiarkan. Apalagi tidak sedikit yang kemudian menjurus ke perjudian. 

Katanya pecandu game online tersebut sanggup duduk berjam-jam hingga pagi di warkop hanya untuk bermain game tersebut.(DI)


Harus Rela Lepas Sepatu, Jalan Poros Mojokumpul RusakWarga Wadul Dewan Propinsi

H. Hidayat S.Ag, M.Si Dewan FPG DPRD Propinsi Jawa Timur
MOJOKERTO, Jengah dengan kerusakan jalan, sejumlah tokoh masyarakat Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, mbengok. Mereka mengadukan kerusakan jalan poros di utara Sungai Brantas ke Hidayat, anggota DPRD Jawa Timur. 

Dalam giat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Reses I 2022, Dapil 10 yang dihadiri puluhan masyarakat di RM Blitar, Kemlagi, sejumlah tokoh masyarakat mengungkapkan kerusakan jalan tanah mencapai sekitar 1,2 km. "Pajak desa terbaik, tapi kondisi jalan di desa kami parah. Ini tahun 2022, kalau ada pemandangan anak pulang sekolah nyangking sepatu ya itu yang terjadi di desa kami akibat jalan rusak, " Keluh Parno, warga Dusun Semampir Kidul, Kecamatan Kemlagi, Jumat (04/02) tadi sore. 

Menurutnya kerusakan jalan tanah ini sudah terjadi sejak lama. Namun hingga kini belum ada upaya pembenahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto. "Silahkan dicek pak, kalau ada anggota Dewan kesitu mungkin nggak bisa pulang saking parahnya, " Ujarnya. 

Informasinya, kerusakan jalan poros mencapai kurang lebih 1,2 km dengan lebar 6 meter. Anak-anak SD dari Dusun Semampir Kidul harus rela melepas sepatunya jika mau sekolah ke Semampir Lor. Pada musim penghujan tanah yang hanya benahi dengan tanah urug sering menjadi berlumpur mirip sawah. Celakanya, kedalaman lumpur di jalan mencapai sekitar 30 cm diatas mata kaki anak-anak. 

Sutrisno Marem, warga Dusun Sambigede, Desa Mojokumpul mengungkapkan hal yang sama. 

"Jalan Sambigede tak tahu berapa kali diukur. Tapi yang dibangun hanya jembatannya saja, itu pun hasil swadaya masyarakat. Kondisinya hampir sama dengan Semampir Kidul, jalannya sangat tak layak. Terutama pada musim penghujan, " Tandasnya. 

Menanggapi keluhan warga, anggota DPRD Propinsi Jatim Hidayat mengungkapkan jika secara keseluruhan kondisi jalan di Kabupaten Mojokerto sebenarnya sudah sangat bagus. 

"Teman saya dari Malang pun mengakui jika kondisi jalan di Mojokerto sangat bagus. Apalagi kebanyakan sudah di cor. Tapi saat ini ada beberapa jalan yang belum tersambung atau dibenahi itu karena faktor refokusing, " Urainya. 

Ia mengungkapkan anggaran-anggaran untuk fisik banyak disedot untuk biaya kesehatan selama pandemi (Covid 19).

"Sekarang lagi refocusing karena pandemi. Namun soal keluhan warga Mojokumpul saya akan konsultasi dengan Bupati. Kalau nanti tidak ada jalan, " Janjinya.(DI)

MUSCAB DPC PKB KOTA MOJOKERTO NYARIS RICUH

Suara arus grass root, pengurus ranting dan pengurus anak cabang DPC PKB, Kota Mojokerto Jawa Timur termentahkan, oleh keputusan DPP PKB dengan mekanisme mandatori.  Dimana DPP PKB menunjuk Masduki Sabil, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sebagai Ketua DPC PKB Kota Mojokerto.

Sementara, arus bawah DPC PKB Kota Mojokerto, mengusung Junaedi Malik sebagai Ketua DPC PKB Kota Mojokerto. Dikalangan arus grass root DPC PKB Kota Mojokerto, Junaedi Malik sosok merakyat. Dengan adanya keputusan DPP PKB secara mandatori menunjuk calon sendiri. Sempat membuat sidang Muscab DPC PKB, yang diselenggarakan di gedung PCNU setempat, Minggu 7 Februari 2021, nyaris ricuh. 

Muscab diselenggarakan secara daring, dengan DPP PKB. Menetapkan Masduki Sabil sebagai Ketua, Sekretaris Junaidi Malik, dan Bendahara Mustafa. Sedangkan di jajaran Dewan Syuro, Ketua Dewan Syuro KH. Muhammad Ismail dan Sekretaris KH. Asaduddin Mudzakir.

Suasana gaduh mewarnai Muscab DPC PKB Kota Mojokerto itu, sebagai dinamika politik dalam tubuh parpol bintang sembilan tersebut.

Sejumlah pengurus ranting dan Garda Bangsa yang menginginkan suara pengurus ranting diakomodir dalam Muscab DPC PKB.. 

Menanggapi usulan tersebut, Dr Kartika Hidayati sebagai mandatori DPP untuk memimpin sidang dalam Muscab mengatakan, sesuai dengan hasil muktamar PKB di Bali diputuskan, bahwa Muswil dan Muscab adalah mandatori.“Bila ada usulan dari ranting yang memasukkan nama Junaedi Malik, itu merupakan dinamika politik yang bisa terjadi. Junaedi Malik sudah sudah diakomodir sebagai sekretaris,” kilahnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPW PKB Jatim itu, mengatakan, bahwasanya yang menjadi peserta Muscab hanya ketua DPAC. “Jika ternyata DPC demisioner mengundang DPAC dan lainnya setelah sebelumnya berkonsultasi kepada kami, dipersilahkan agar mereka tahu proses dan bagaimana berorganisasi politik,” jelasnya.

Sedang, Ketua DPAC PKB Kecamatan Magersari Sutiyanto mewakili DPAC se Kota Mojokerto mengatakan, dinamika dalam suatu musyawarah politik atau organisasi merupakan hal yang biasa. “Aspirasi dari teman-teman tetap kita fasilitasi. Aspirasinya kita sampaikan ke DPP atau DPW secara tertulis,” Kata dia. Yanto juga menilai, jika kepengurusan DPC PKB Kota Mojokerto kali ini sebagai mandatori dari DPP sudah tepat. Mereka yang mendapatkan mandat sudah berpengalaman di organisasi politik dan organisasi lainya. “Ini hanya geser-geser tempat saja,” ucap ia.

Dikatakan Masduki Sabil, tugas dari kepengurusan DPC PKB Kota Mojokerto saat ini, cukup berat. Sebab DPP menargetkan perolehan kursi PKB meningkatkan dari empat kursi menjadi enam kursi pada pemilu Legislatif 2024. “Kita harus kerja keras dan menyiapkan mesin-mesin partai,”jelas ia.

PKB Kota Mojokerto akan menyiapkan kader terbaiknya, untuk running Pilkada 2024 nanti. “Ini menjadi rekomendasi dari DPC PKB Kota Mojokerto. Sebab ini merupakan aspirasi yang disampaikan arus bawah. PKB yang dilahirkan oleh NU, menerima dan akan memperjuangkan,” tandasnya. (Mj-1)

PARPOL MASIH BUTA PETA BURSA PEMILUKADA KABUPATEN MOJOKERTO


Menjelang konstetasi Pemilukada Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tahun depan 2020. DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto masih " Topo Bisu" alias pelit komentar. Siapa jago dari partai berlambang bintang mercy biru itu, yang akan maju dalam bursa Pemilukada tahun depan.

Hal itu terungkap dari hasil Musyawarah Anak Cabang DPC Partai Demokrat, Minggu (10/11) disalah satu rumah makan di jalan bypass Mojokerto.

Ayub Busono Listiyanto sang empu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, juga anggota DPRD Propinsi Jawa Timur itu, belum memberikan nama calon dari partai berlambang bintang mercy biru itu kepada media.

" Kita belum punya jago yang familiar dikalangan rakyat Mojokerto. Pasalnya, dalam konstetasi Pemilukada tahun depan, Kabupaten Mojokerto membutuhkan sosok panutan yang piawai dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Semua tahu, para pemimpin atau Bupati Mojokerto sejak diberlakukannya sistem Pemilukada langsung bermasalah dengan hukum.

Misal, Bupati pilihan rakyat, Ahmadi harus ditahan kasus korupsi. Begitu pula dengan Bupati Suwandi juga bermasalah dengan hukum. Dan yang terakhir belum genap dua periode dalam memimpin Kabupaten Mojokerto, Bupati MKP ( Mustafa Kamal Pasa) juga mengalami nasib serupa. Seperti bupati sebelumnya bermasalah dengan hukum.

Di tahun depan, Kabupaten Mojokerto membutuhkan pemimpin yang bersih berwibawa dan tidak sedang bermasalah dengan kasus korupsi.

Sebenarnya tahun depan, untuk kabupaten Mojokerto persaingan dalam konstetasi Pemilukada cukup sengit.

Hingga saat ini, belum ada tokoh lokal kabupaten Mojokerto yang nampak. 

Kalau toh, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi maju dalam bursa Pemilukada tahun depan, belum tentu menang.

Pungkasiadi satu paket dengan MKP yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Sehingga harus dihentikan dari jabatan Bupati.

Otomatis, aura Pungkasiadi dimata rakyat Mojokerto masih tanda tanya? Pungkasiadi menjadi pejabat politis nomor dua di Kabupaten Mojokerto karena MKP.

Kalau toh, saat ini Pungkasiadi menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto. Belum tentu mendapat rekomendasi maju menjadi Bupati dari partai pemenang pemilu itu.

Teka teki dalam bursa Pemilukada Kabupaten Mojokerto tahun depan masih suram. Siapa kiranya yang pantas menjadi orang nomor satu di tlatah bumi Majapahit ini.

Tak dipungkiri partai politik semua pragmatis, siapa yang punya modal besar itu yang akan memimpin. Jangan harap dalam politik praktis, menghasilkan pemimpin yang mampu menjadikan negeri ini, sebagai mercusuar dunia.

Untuk maju dalam konstetasi Pemilukada, baik saja tidak cukup, jujur juga tidak cukup. Kalau tidak punya modal besar. 

Untuk memperebutkan kursi panas kepala daerah butuh modal lebih Rp. 100 Miliar. Pemilukada langsung butuh biaya besar, energi, stamina, pikiran dan waktu.

Jadi bukan sesuatu yang aneh, kalau parpol saat ini menggunakan jurus transaksional. Congratulations on finding leaders who are capable and protect, protect and serve the people and also make them prosperous.(MJ-1)

RUU EKSTRADISI HONGKONG DITARIK



Pemimpin Eksekutif Hongkong, Carrie Lam
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam, pada Rabu (4/9/2019), mengumumkan akan secara resmi menarik Rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang kontroversial. RUU yang memungkinkan ekstradisi pelaku pelanggaran ke China daratan itu menuai kecaman dari rakyat Hong Kong dan memicu krisis politik yang diwarnai aksi protes selama 13 pekan di kota semi-otonom itu. "Pemerintah akan secara resmi menarik RUU (Ekstradisi) untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik," kata Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dalam video pernyataan yang dirilis kantornya, demikian dikutip AFP.

Lam mengumumkan langkah mencabut RUU itu di hadapan sekelompok anggota parlemen pro-Beijing. Penarikan RUU Ekstradisi itu merupakan salah satu dari lima tuntutan utama para pengunjuk rasa, yang turun ke jalan dan melancarkan protes, hingga membawa Hong Kong ke dalam krisis politik terburuk sejak penyerahannya dari Inggris pada tahun 1997.

Laporan awal di media lokal tentang penarikan RUU itu membangkitkan harapan untuk dapat membantu mengakhiri krisis. Sebelumnya, pemerintah Hong Kong telah menangguhkan pembahasan RUU Ekstradisi tersebut dari parlemen.

Namun langkah itu tak cukup menurunkan tensi ketegangan setelah gerakan pro-demokrasi berkembang menuntut reformasi demokrasi yang lebih luas di Hong Kong. Dilansir AFP, Lam akan mengonfirmasi pencabutan RUU itu saat parlemen dibuka kembali pada Oktober mendatang. Lam juga mengumumkan rencana untuk menggelar dialog sehingga orang-orang dapat "berbagi pandangan dan menyuarakan keluhan mereka".

Pemimpin berusia 62 tahun itu juga berencana menugaskan akademisi, penasihat, dan para profesional untuk memeriksa dan meninjau masalah-masalah yang ada di masyarakat secara independen dan memberi saran solusi kepada pemerintah. Tetapi Lam juga memperingatkan kepada para pengunjuk rasa bahwa demonstrasi yang sedang berlangsung dan menentang pemerintah China telah menempatkan Hong Kong dalam posisi yang rentan dan berbahaya.

"Prioritas utama kami sekarang adalah untuk mengakhiri kekerasan, menjaga supremasi hukum dan memulihkan ketertiban dan keselamatan di masyarakat," ujarnya. Sebelumnya dalam laporan Reuters, yang mengutip rekaman suara komentar Carrie Lam di sebuah pertemuan tertutup, bahwa pemimpin Hong Kong itu akan memilih berhenti dan mundur dari jabatannya jika memang dia memiliki pilihan. Lam menanggapi dengan menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan pengunduran diri dan pemerintah Beijing yakin pemerintahannya akan dapat menyelesaikan krisis politik yang telah berlangsung selama tiga bulan tanpa campur tangan China daratan.

"Saya tidak pernah mengajukan pengunduran diri," kata Lam dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.

"Saya bahkan belum memikirkan untuk membahas pengunduran diri dengan pemerintah pusat. Pilihan pengunduran diri itu pilihan saya sendiri," tambahnya. "Saya mengatakan kepada diri saya berulang kali dalam tiga bulan terakhir ini, bahwa saya dan tim saya harus tetap membantu Hong Kong. "Itu sebabnya saya mengatakan bahwa saya belum memberi pilihan pada diri saya untuk mengambil jalan yang lebih mudah, yaitu untuk pergi," ujar Lam. Pengunduran diri Lam termasuk dalam salah satu tuntutan yang diajukan para pengunjuk rasa dan belum terpenuhi hingga saat ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hong Kong Putuskan Cabut RUU Ekstradisi yang Picu Gelombang Demonstrasi", https://internasional.kompas.com/read/2019/09/04/17282151/hong-kong-putuskan-cabut-ruu-ekstradisi-yang-picu-gelombang-demonstrasi?page=all.
Penulis : Agni Vidya Perdana
Editor : Agni Vidya Perdana

COBLOS ULANG PARTISIPASI PEMILIH MASIH BESAR


Pemungutan Suara Ulang di TPS 007  Pekayon Kranggan Kota Mojokerto Jsatim, (24/4 )

Pemungutan suara ulang (PSU) kembali digelar di Mojokerto Jawa Timur. Untuk hari ini, Rabu 24 April 2019, PSU di TPS 007 Pekayon GG.II Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Di TPS ini KPPS setempat, memberikan kesempatan partispasi kepada pemilih khusus ( DPK ) lima surat suara. Seharusnya DPK, memperoleh kesempatan mencoblos empat surat suara yakni DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota. Oleh KPPS, DPK asal Mimika Papua ini diberi lima surat suara untuk dicoblos yakni Surat Suara untuk Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota.

Meski, dilakukan PSU angka partisipasi pemilih masih besar. Dari jumlah DPT sebesar 216, yang melaksanakan hak pilih pada PSU tadi sebanyak 166 pemilih.

Sementara padawaktu pencoblosan tanggal 17 April 2019 pekan lalu, dari DPT 216, jumlah warga yang melaksanakan hak pilih sebesar 199 pemilih.
 
Imam Buchori Komisioner KPU Kota Mojokerto
Dikatakan oleh komisioner KPU Kota Mojokerto Imam Buchori, angka partisipan awal sebesar 90 persen untuk tingkat kehadiran pemilih yang menggunakan haknya. Dengan digelarnya PSU saat ini, memang ada penurunan namun kecil, sekitar 10 persen.

Untuk pemilih di TPS 07 Pekayon Kranggan Mojokerto dari DPT 216, pemilih laki-laki 104 dan pemilih perempuan 112.

Dalam agenda PSU tidak ada kendala yang berarti. Semuanya berjalan lancar, baik keamanan dari Kepolisian maupun dari Linmas setempat.

Kapolres Mojokerto Kota AKBP. Sigit Dany Setiyono kepada wartawan mengatakan, untuk pengamanan PSU jumlah personil yang diterjunkan sama besarnya seperti padawaktu coblosan serentak. 2 SSk petugas serta sarana dan prasarananya.

Kesehatan petugas jaga juga menjadi perhatian, hanya saja padawaktu coblosan serentak, satu orang petigas Linmas Meninggal dunia akibat penyakit yang diderita kambuh. ( MJ-1)

     

Pemungutan Suara Ulang Di Kabupaten Mojokerto

Salah Seorang Warga Wotlemah Awang-Awang Mojosari Mojokerto Jawa Timur Mengikuti PSU di TPS 01





Warga Dusun Wotlemah Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari Mojokerto Jawa Timur kembali melaksanakan Pemungutan suara ulang ( PSU ) di TPS 01. Akibat ada kesalahan teknis yang dilakukan Kelompok Petugas Pemungutan Suara ( KPPS ) pada saat pemilu serentak 17 April 2019 pekan lalu.

Pada awalnya PSU di TPS 01 Wotlemah Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari Mojokerto Jawa Timur dilarang di ekspos oleh petugas setempat. Beberapa wartawan harus beradu argumentasi baik dengan petugas Linmas maupun Kepolisian. Mereka melarang meliput tanpa bisa memberikan alas an yang jelas. Namun demikian para awak media bersikukuh meliput agenda nasional tersebut. Dikarenakan peristiwa ini terjadi lima tahun sekali.

Sementara  Ketua Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Mojosari Mojokerto jawa Timur, Hudi kepada detakinspiratif.com mengatakan, pemungutan suara ulang ( PSU ) yang ada di TPS 01 Wotlemah awang-awang Mojosari Mojokerto Jawa Timur setelah ditemukan kejanggalan dipemilih luar daerah yang melakukan pencoblosan Pilpres di TPS 01 Wotlemah Awang-awang Mojosari Mojokerto ini.
 
Ketua Bawaslu Tingkat Kecamatan Mojosari
Mojokerto Jatim, Hudi
Asumsi dari ketua KPPS setempat, bahwasanya dua orang warga Wonogiri Jawa Tengah yang mencoblos tersebut sudah dikenal oleh warga setempat. cukup membawa E KTP saja tidak perlu membawa formulir A – 5.

Padahal dalam aturanya seyogianya, DPK  harus membawa formulir A-5, EKTP, KTP setempat, dan disekitar TPS 01. Daftar pemilih di TPS 01 Wotlemah Awang-awang Mojosari Mojokerto sebanyak 300 orang dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 147 orang dan pemilih perempuan sebanyak 153 orang. Pantauan lapangan, animo warga masyarakat setempat dalam mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 01 Wotlemah Awang – awang Mojosari Mojokerto tidak segreget padawaktu pemilhan pada tanggal 17 April 2019 pekan lalu. (MJ-1)

GUBERNUR SIDAK TPS, CALON PENUMPANG BIS BANYAK YANG TERLANTAR

Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Didampingi Walikota Mojokerto Ning Ita dan Wakil Walikota Cak Rizal, Kunjungi TPS 07 Kelurahan Balongsari Kota Mojokerto, Rabu 17 April 2019



Hari H Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pileg dan DPD Rabu,17 April 2019, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa pantau situasi dibeberapa daerah antara lain, di Kabupaten Jombang di TPS 20 & 21 Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, kemudian di Kota Mojokerto di TPS 07 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari jalan Empunala 35. Di Kabupaten Mojokerto di TPS 19 Jalan raya Mlirip 309 Kecamatan Jetis. Dilanjutkan ke Sidoarjo TPS 18 di Balai RW 08, Perum Pondok Mutiara Sidoarjo dan kunjungan terakhir TPS 7 Taman Bungkul Depan Rumah sakit Sumitro Surabaya.

Dalam kunjungannya ke Kota Mojokerto, Gubernur Jatim itu mengajak media untuk ikut menjaga kondusifitas, kerukunan, kenyamanan dalam pemberitaan. Sehingga, usai pemilu kondisi kamtibmas tetap aman terkendali.

Sementara itu, disisi lain banyak calon penumpang diterminal Kertajaya Mojokerto dan terminal Purabaya Surabaya yang terlantar tidak mendapatkan angkutan umum. Padahal mereka pulang kampung bertujuan mengikuti pemilu.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Gubernur  Kofifah, alih-alih mau menjawab. Malahan dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Propensi M. Toha. Setelah itu langsung menuju bis tanpa menghiraukan warganya yang terlantar.

Secara umum pemilu 17 April 2019 di wilayah Mojokerto belum ada laporan kejanggalan atau protes. (MJ-1)

KADES SUHARTONO ALIAS NONO RESMI MENJADI TAHANAN POLITIK

Kades Suhartono ( Nono) KadesSampang Agung Kutorejo
Mojokerto Jatim

Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto Rudy Hartono mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan perangkat desa se Indonesia agar belajar dari kasus Kades Sampang Agung Suhartono. Ia menegaskan, seorang kades memang dilarang terlibat kampanye politik peserta pemilu.

Saya harap vonis dari majelis hakim kepada terpidana Kades Sampang Agung Kutorejo ini, bisa menjadi pembelajaran bagi semua Kepala Desa agar tetap netral di Pemilu Pileg maupun Pilpres. 

Bukan hanya di Jatim, tapi seluruh Indonesia”, kata Rudy di Kantor Kejari Mojokerto, Rabu 19 Desember 2018.

Rudy kembali mengingatkan, sesuai aturan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,  Kepala Desa dilarang terjun dalam panggung politik mendukung salah satu calon, apalagi sampai mempengaruhi dan menggerakkan massa. 

Indikasinya, kerap mengarah pada praktik politik uang.Tidak boleh mendukung pasangan nomor urut 1 atau nomor 2, harus netral,” kata Kajari Rudi Hartono.

Dalam kesempatan itu, Kajari juga merasa perubahan sikap Kades Suhartono yang melunak, merupakan tindakan yang baik. Pihaknya, bisa menjalankan eksekusi dengan lancar setelah terpidana yang akrab disapa Nono mencabut banding dan, legowo menjalani masa hukuman 2 bulan penjara sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat.

Kajari Mojokerto Rudi Hartono

Sebelumnya, ketika mendengar Suhartono melayangkan permohonan banding, Kajari juga langsung menginstruksikan jaksa penuntut untuk melakukan hal yang sama.
“Karena terpidana mencabut banding,” kita terima. 

Proses penjemputan terpidana di rumahnya juga berjalan lancar,”ujar Rudy.
Terkait denda yang menurut  Nono sudah dibayarkan, Kajari mengaku belum menerima laporannya. 

“Semestinya, kata Rudy, saat membayar denda terpidana juga melaporkan ke kejaksaan. Agar nanti ketika dibawa ke Rumah Tahanan Lapas, kami bisa menyampaikan ke Kepala Lapas bahwa dendanya sudah dibayar,” tutur Kajari. (Mj-1)


 



Bacapres KH Ma'ruf Amin Minta Dukungan, Deklarasi Bejo Kurang Diminati

PRESIDEN JOKO WIDODO DAN PENGASUH PONPES AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO, KH. ASEP SAEFUDDIN CHALIM 


Pondok pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur akhir-akhir ini menjadi jujugan para politisi. Sehingga hingar-bingar dalam lingkungan pondok berlabel Internasional tersebut, nampak sibuk.
Ponpes yang menggembleng santrinya agar menjadi konglomerat handal serta menjadi technocrat itu,baru didatangi Presiden Joko Widodo dan diminta dukunganya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 nanti.
Usai capres petahana kini giliran bakal calon wakil presiden KH. Ma’ruf Amin datang berkunjung juga dengan keinginan serupa.
Bacapres KH. Ma'ruf Amin
Dalam kunjungan silatuhrahim ke Ponpes Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur, Mantan Ketua MUI Pusat tersebut akan mengusung ekonomi berbasis Syariah dalam menjalankan roda pemerintahan. Manakala, dipercaya oleh rakyat untuk menjadi Wakil Presdiden mendampingi petahana Joko Widodo.
Dalam pengantar sambutanya di Ponpes Amanatu Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur kemarin. KH. Ma'ruf Amin mengaku, jika nanti diberi amanah rakyat untuk memimpin Indonesia akan mengutamakan program ekonomi keumatan.
"Ekonomi keumatan arus baru. Kenapa arus baru karena arus lama membentuk konglomerat. Ini kita jadikan arus baru, bukan melemahkan yang kuat. Tidak. Tapi, bagaimana menguatkan yang lemah. Itulah lahir program aset dan kemitraan. Konglomerat bermitra dengan usaha masyarakat," ujar dia di Ponpes Amanat Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur Rabu ( 12/9).
Selain itu, KH. Ma'ruf Amin berkeinginan agar Indonesia tidak melulu mengandalkan impor dalam memenuhi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Melainkan, memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang dimiliki negara untuk kemakmuran rakyat.
Ia yakin, dengan mengembangkan teknologi industri secara baik, Indonesia nantinya bisa menjadi negara pengekspor.
"Semua harus kita bisa memenuhi tidak boleh ada impor. Masak ada impor beras, jagung. Negara kita negara cukup lahan, cukup sumber daya alam. Ini harus kita perkuat," ungkap dia.
"Jadi kedaulatan pangan kita kuatkan dan kemudian juga dalam industri, jangan jadi negara pengimpor tapi pengekspor dengan menggunakan produk-produk yang bisa kita ekspor menggunakan teknologi tinggi," kata Ma'ruf Amin.
Sementara pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur KH. Asep Saefuddin Chalim ke ‘DETAK INSPIRATIF’ mengatakan, kedatangan beliau. Selain sebagai wali santri juga bakal calon wapres. Sehingga, pihaknya menyambut kedatangan beliau dengan meriah,’’tuturnya.
KH. Asep juga menegaskan, secara pribadi ia mendukung Capres petahana dan Wakilnya,”ungkap dia.

DEKLARASI RELAWAN BEJO KURANG DIMINATI
Deklarasi relawan Bejo ( belakang Joko Widodo) di Kota Mojokerto Jawa Timur, Kamis (13/9) kemarin siang di Gedung Ramlan setempat kurang diminati oleh warga setempat. Terbukti tingkat kehadiran dalam deklarasi sebatas 25 orang saja.
Bahkan, Tatang salah seorang staf ahli Kepresidenan yang mendapat undangan dalam deklarasi relawan “Bejo” sempat ngambek.
“ Kalau deklarasi jangan asal, harus ada action moralnya. Jangan usai deklarasi lantas bubar sendiri-sendiri,” ungkap dia disela-sela dalam sambutanya di Gedung Ramlan Kota Mojokerto Jawa Timur Kamis, (13/9).
Sementara RM. Boedhi salah satu peserta Deklarasi Bejo, juga menyiratkan kekecewaanya. “ Panitia penyelenggaranya kurang professional, sehingga kesannya guyonanan,’’ kata ia.
Dalam acara deklarasi Bejo itupun, peserta membawa anak-anak Balita untuk turut serta dalam acara politik praktis tersebut. ( Mj-1 )


AMERIKA MINTA SEKUTUNYA TINGKATKAN ANGGARAN PERTAHANAN



PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump  menegaskan tuntutannya agar negara-negara anggota aliansi tersebut segera meningkatkan anggaran pertahanan. Menjelang konferensi tingkat tinggi pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO)

Trump telah lama meminta negara-negara NATO lain untuk menganggarkan setidaknya 2 persen produk domestik bruto (GDP) masing-masing ke sektor pertahanan, sebagaimana direkomendasikan organisasi itu sendiri.

Amerika Serikat menghabiskan 3,5 persen GDP untuk pertahanan, tahun lalu, dan jauh lebih besar di tahun-tahun sebelumnya. Sementara, hanya tiga negara anggota NATO yang melampaui batas 2 persen tahun lalu.

Menurut data NATO, hanya Inggris, Yunani dan Estonia yang memenuhi kewajiban itu pada 2017 lalu. Di tahun yang sama, Polandia tergelincir ke bawah ambang batas dengan angka 1,99 persen, saat negara-negara lain tak pernah melampaui titik yang direkomendasikan sejak 2010.

"Saya pikir negara-negara ini mesti meningkatkan anggaran, bukan dalam rentang 10 tahun, tapi sesegera mungkin," kata Trump di Brussels di hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi, Rabu (11/7). Para sekutu NATO sepakat berupaya dan mencapai batas 2 persen dalam rentang waktu satu dekade, yakni pada 2024.

Waktu itu terlalu panjang bagi Trump. Dia secara spesifik menunjuk Jerman sebagai negara yang sebenarnya bisa menggenjot anggaran pertahanan sesegera mungkin.

Sudah bukan kejutan lagi jika Trump menunjukkan sikap keras kepada para sekutunya yang kebanyakan berada di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, ia kerap mengecam aliansi 29 negara tersebut sebagai organisasi yang "tak adil."

Pekan lalu, seorang juru bicara Gedung Putih menegaskan Trump akan menyampaikan kepada NATO bahwa AS bukan sumber duit dunia.

Meski batas 2 persen tak dipenuhi banyak anggota NATO, sebagian besar telah menggenjot anggarannya secara besar-besaran dalam beberapa tahun terkahir.

NATO dibentuk setelah Perang Dunia II dalam prinsip pertahanan kolektif--serangan terhadap salah satu saja anggotanya sama dengan serangan untuk seluruh negara. Setiap negara menyumbang sedikit uang di kantong duit NATO.

Konsepnya, setiap negara mesti mempunyai pasukan pertahanan kuat masing-masing, yang membutuhkan anggaran masing-masing dalam jumlah tertentu. Trump bukan presiden pertama yang mengangkat isu ini.

"Banyak presiden dan pemerintahan Amerika mengangkat itu dan memohon para sekutu untuk meningkatkan anggaran. Hanya saja, mereka melakukan itu dengan lebih sopan," kata Elisabeth Braw, peneliti di Center for European Policy Analysis, kepada media.

Anggaran pertahanan anjlok besar-besaran di awal dekade ini karena Eropa relatif dalam keadaan damai.

Namun, menyusul agresi Rusia di Ukraina dan pencaplokan Crimea, seluruh anggota NATO sepakat mencapai batas 2 persen pada 2024.

Jelang pertemuan Brussels, Trump kerap melontarkan ancaman, mengirim surat pada para sekutu NATO, termasuk Jerman, Belgia dan Kanada, menuntut negara-negara itu meningkatkan anggaran pertahanan jika tak mau AS mengubah keberadaan militernya di Eropa. 

"Saya pikir Trump benar, tapi saya pikir cara dia menyampaikannya tidak benar, karena dia sangat tidak populer di sini di Eropa. Jika dia merundung para pemimpin Eropa untuk meningkatkan anggaran, saya pikir bodoh jika mereka memenuhinya karena mereka bakal dipandang manut," kata Braw.

Dia mengatakan hal ini semestinya dilakukan oleh orang lain, misalnya Menteri Pertahanan James Mattis.

"Dia dihormati di antara sekutu--tapi hal itu hampir jadi obsesi Trump, dan secara paradoks, saya pikir sikap itu hanya akan membawa peningkatan yang kecil, dan itu disayangkan, karena jelas situasi keamanan saat ini makin buruk di Eropa.

Menurut Braw, mengharapkan peningkatan 2 persen GDP masuk akal.

"Idenya adalah setiap negara mesti punya pasukan pertahanan kuat masing-masing, jadi NATO sangat adil untuk pertahanan bersama--tidak boleh ada penumpang gratis yang tak mengeluarkan uang tapi mengatakan 'saya adalah anggota aliansi'."

Namun, Braw dan para pakar lainnya juga mengakui bahwa NATO punya nilai lain di luar persoalan finansial. Aliansi ini memungkinkan AS mempunyai kehadiran yang kuat di Eropa, membantunya melawan pengaruh Rusia di kawasan.

Menurut data Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, di Jerman saja, AS punya 152 situs militer untuk angkata darat dan udara. Rumah sakit militer terbesar AS di luar negeri berada di Jerman, dan pangkalan di negara tersebut digunakan sebagai persinggahan untuk pulang-pergi ke Afghanistan.

AS juga punya enam persediaan nuklir di lima negara NATO--Jerman, Belgia, Italia, Belanda dan Turki--menurut Federasi Ilmuwan Amerika. Paman Sam juga menyimpan tank dan artileri di gua-gua Norwegia.

Karen von Hippel, direktur jenderal Royal United Service Institure (RUSI), menunjukkan keuntungan nonfinansial lain bagi AS sebagai anggota NATO, termasuk dukungan yang didapat saat terjadi konflik.

"Saya pikir dia tak mengerti apa yang dimaksud aliansi--apa yang dia tahu hanyalah, 'apa yang akan Anda beri pada saya dan apa gunanya buat saya?'," kata dia.

"Saya pikir dia tak mengerti hal lain yang didapatkan dari aliansi, apakah teman Anda berperang untuk Anda dan kehilangan nyawa. Maksud saya, jangan lupa, banyak negara pergi ke Irak dan Afghanistan dan banyak, banyak tentara gugur dari negara-negara itu, dan itu bukan perang mereka, itu perang Amerika."(*)

LOGISTIK PEMILUKADA JATIM DI KIRIM KE KANTOR PPK

Pemberangkatan Distribusi  Surat Suara Pemilukada Jatim Oleh Wakil Bupati Pungkasiadi, Senin 25 Juni 2018



PEMILUKADA JATIM, Sebanyak delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh ( 833. 107 ) surat suara di KPU Kabupaten Mojokerto Jawa Timur,hari ini telah di distribusikan keseluruh kantor PPK setempat.Senin 25 Juni 2018.

Pendistribusian logistik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2018-2022 ini mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian Polres Mojokerto JawaTimur.

Di ungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Ayuhanafiq. Pendistribusian surat suara hari ini ke kantor PPK setempat. Selanjutnya, besok akan di distribusikan ke TPS-TPS.

Jumlah TPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurJawa Timur di Kabupaten Mojokerto sebanyak seribu tujuh ratus sembilan belas ( 1.719 ).

Sedang untuk Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sebanyak delapan ratus sebelas ribu, sembilan ratus lima puluh Sembilan ( 811.959 ).

Pemilih pemula sebanyak dua ribu enam ratus tiga puluh delapan ( 2.638 ).

Jumlah pemilih berkebutuhan khusus atau disabilitas sebanyak seribu tujuh ratus lima puluh delapan ( 1.758 ).

Lebih lanjut Ayuhanafiq mengatakan untuk TPS khusus di Lapas tidak ada.

Dan, sebanyak delapan ratus lima puluh tiga ( 853 ) surat suara yang rusak akibat, sobek, bernoda, gambar buram atau tidak jelas  pada salah satu gambar pasangan Calon Gubernur Jawa Timur, telah dimusnahkan dengan cara dibakar dengan disaksikan para Forpimda setempat.

"Kemarin KPU bersama Forkopimda telah memusnahkan 853 surat suara yang rusak atau tidak sempurna (terdapat bercak tinta hinga warna memudar). Sedangkan sisa 66 lembar adalah kertas tak terpakai," lengkapnya.

Wakil bupati dalam sidak ini menyatakan apresiasinya terhadap KPU, yang dinilai telah melakukan persiapan dengan baik.

"Sejauh ini saya lihat tidak terjadi kendala yang berarti. KPU telah melakukan tugas dengan baik. Pilkada serentak ini harus berjalan dengan baik dan aman. Mari kita jaga kondusifitas di lingkungan masing-masing, serta gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya," pesan wakil bupati. ( WIB )







PILKADA SERENTAK 27 JUNI LIBUR NASIONAL




PEMILUKADA SERENTAK, yang jatuh pada  27 Juni 2018 dipastikan sebagai hari libur Nasional.
Hal itu diungkapkan boleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto.

Wiranto bilang keputusan ini tinggal menunggu keputusan resmi dari Presiden.

"Diusulkan agar hari pilkada serentak diliburkan. Dan ini sudah disetujui pemerintah dikeluarkan dan tinggal dikeluarkan Keppres hari libur nasional," kata Wiranto di Mabes Polri Jakarta, Senin (25/6).

Selain itu, alasan pemerintah meliburkan tanggal 27 Juni adalah karena menghindari tindakan kecurangan. Bisa jadi, kata Tjahjo, ada pengerahan massa yang disalahgunakan untuk kepentingan politik.

"Ternyata ada pengaruh mobilisasi massa yang tidak berdomisili di daerah itu. Artinya tidak mungkin hanya 171 daerah libur yang lain tidak libur," ungkap dia.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia mengungkapkan kebijakan libur Nasional dilakukan dengan pertimbangan para karyawan yang memiliki hak pilih.

"Misal DKI tidak ada Pemilukada tapi mayoritas karyawan swasta, pegawai negeri tinggalnya di Depok, Bogor, Tangsel dan Bekasi. Itu bagaimana?," Kata Tjahjo.

Tjahjo memperkirakan aturan terkait libur ini akan turun dalam waktu ini. Keadaan terkini, lanjut Tjahjo, surat sudah digodok di Menkopolhukam dan sudah diserahkan ke Sekretariat Negara.

"Saya kira tinggal tunggu sehari (suratnya turun). Jadi sudah (pasti) diajukan tadi oleh Pak Menko," ujar dia.

27 Juni, Rabu besok pemilihan kepala daerah serentak di 171 provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Polri pun siap mengamankan daerah-daerah yang dianggap rawan bentrok.( MJ -1 )

WAKIL BUPATI PUNGKASIADI DIBERI MANDAT PIMPIN KABUPATEN MOJOKERTO

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Memberikan Mandat Kepada Wakil  Bupati Mojokerto Pungkasiadi
Untuk Menjabat Sementara Sebagai Bupati Mojokerto. Hingga Ada Ketetapan Hukum Tetap Dari KPK
Terkait Status Bupati Mojokerto MKP. Yang Saat Ini Menjalani Tahanan Di KPK Jakarta


SURABAYA -  Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengambil langkah cepat, guna mengantisipasi ketimpangan dilingkungan Pemkab Mojokerto Jawa Timur. Pasca, ditahannya Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa ( MKP ) oleh tim penyidik KPK, Senin 30/4 kemarin lusa.    

Dengan menugaskan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi sebagai pelaksana tugas bupati sementara. Hingga ada penetapan hukum tetap terhadap bupati MKP yang dalam kasus pidana lembaga antirasuah KPK.

Dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 131/427/011.2/2018 kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Rabu (2/5) sore di Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo Nomor 7, Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memberikan kepercayaan kepada orang nomor dua di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tersebut, untuk menjalankan roda pemerintahan.


Dengan SPT ini, maka seluruh tanggung jawab dan kewenangan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, resmi dilimpahkan kepada wakil bupati Pungkasiadi. Seperti tertera dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

“Dengan ini saya harapkan sistem pemerintahan di Kabupaten Mojokerto, berjalan normal seperti biasa. Saya pesan kepada wakil bupati untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati dengan baik. Tetap lakukan koordinasi dan laporkan semua hasil pelaksanaannya pada bupati Mojokerto,” pesan Soekarwo. 

Orang nomor satu di Jawa Timur ini juga menekankan agar wakil bupati bisa terus menggerakkan roda pemerintahan beserta perangkat daerah.

“Paling penting adalah menggerakkan ASN sebagai pelaksana pelayanan pada masyarakat. Wabup harus bisa meyakinkan unsur Forkopimda dan ASN. Sekda harus berbasiskan normatif peraturan perundang-undangan dan birokrasi itu harus struktural,” tambah Soekarwo.
Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa ( MKP )
Terakhir Meminpin Rapat Staf. Sebelum Senin
30 / 4, ditahan Penyidik KPK

Senada dengan Soekarwo, wakil bupati Pungkasiadi saat ditemui mengatakan, bahwa dirinya akan tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Namun tetap dibarengi dengan koordinasi dengan bupati Mojokerto.

“Semua tugas akan dijalankan secara normal seperti biasanya. Visi misi sudah jelas, program-program sudah ada. Kita tinggal melanjutkannya saja dengan sebaik-baiknya. Para perangkat daerah harus tetap bekerja dengan baik sesuai prosedur. Kita akan tetap lakukan koordinasi dan melaporkan hasilnya dengan bapak bupati,” terang Pung.   

Penyerahan ini dihadiri jajaran Forkopimda antara lain Kapolres dan Kapolresta Mojokerto diwakilkan, Kajari Kabupaten Mojokerto diwakilkan, Dandim diwakilkan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Sekda, Asisten, Kepala Bakesbang hingga Kabag Pemerintahan. ( * /Mj-1)

PEMILIH MENINGGAL DAN PINDAH MASIH TERDAFTAR

Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin




MOJOKERTO – Sejak awal sudah diprediksi akan terjadi tumpang tindih didalam pendataan pemilih. Akibatnya, tim dari KPU Kota Mojokerto harus melakukan verifikasi ulang untuk penetapan DPT. Setidaknya ada 1.231 orang calon pemilih di data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Mojokerto.

Saiful Amin Sholihin Ketua KPU Kota Mojokerto mengatakan, pencoretan calon pemilih tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat. Adapun faktor yang menyebabkan tidak memenuhi syarat yakni pemilih ganda.

Pemilih ganda ini, dikarenakan calon pemilih pindah domisili hingga kepemilikan nomor Induk Kependudukan (NIK) dobel. Rata-rata persoalan itu ditemukannya hampir di seluruh wilayah Kota Mojokerto.

"Kebanyakan data pemilih DPS dicoret karena memiliki NIK ganda dan pindah. Ada juga orang yang sudah meninggal namun data namanya masih tercantum sebagai pemilih," ujarnya, Kamis (19/4/2018).

Mantan wartawan itu menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat untuk memastikan adanya NIK ganda ini.

Banyak calon pemilih harus dicoret KPU disebabkan,  pada daftar pemilih DPT Pilpres yang saat itu E-KTP belum merata. Sehingga, masih ada ketidaksinkronan NIK yang berpotensi satu orang mempunyai dua nomor NIK.

Adapun jumlah daftar calon pemilih pada DPS berjumlah 97.363 ribu. Setelah dilakukan pemutahiran data sebanyak 1.231 calon pemilih dicoret. Setelah itu, KPU Kota Mojokerto menetapkan 96.132 sebagai DPT.

"Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa, seolah-olah kok banyak karena memang sinkronisasi data orang yang mempunyai KTP lama hingga E-KTP secara otomatis akan meluncurkan dua NIK," paparnya.

Dikatakan Amin, KPU menurunkan anggota PPS untuk memastikan serta bertatap muka ke rumah-rumah warga dan sebanyak 518 data calon pemilih (DPS) terdeteksi sudah pindah domisili.

Sedangkan, untuk kasus NIK ganda masuk dalam kategori pemilih ganda. Setidaknya, lebih dari 400 DPS terdeteksi memiliki NIK ganda, selebihnya adalah data orang yang sudah meninggal namun masih tercantum sebagai pemilih.

"Saat dipastikan ya memang pindah tidak ada disitu orangnya," ungkapnya.

Ditambahkannya, penetapan DPT ini sudah final. Namun, bagi siapa saja yang tidak tercantum dalam daftar DPT pihaknya memastikan masih bisa memilih syaratnya mempunyai E-KTP.

Nantinya, mereka dapat memilih di masing-masing TPS. Nah, untuk DPT yang tidak mempunyai E-KTP bisa secepatnya ke Dispendukcapil.

"Untuk penetapan DPT sudah finish jadi tidak ada penambahan. Kalau jumlah pemilih itu bisa bertambah bagi mereka yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPT)," ungkapnya. ( Mj-1 )





DETAK VIDEOS
SPORT VIDEOS