Baca Juga
SURABAYA, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang dipimpin Marper Pandiangan S.H, M.H, serta Poster Sitorus S.H, M.H, Manabus Pasaribu S.H, M.H memutuskan atau memvonis bekas Bupati Mojokerto periode 2010-2015, 2016-2021 Mustafa Kamal Pasa S.E. akrab disapa MKP. Dalam didugaan kasus normalisasi/ restorasi sungai jurang Cetot dan sungai Landaian tahun 2016, pidana penjara satu tahun empat bulan penjara, serta denda Rp. 50 juta subsider satu bulan penjara.
Vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, yang menuntut dua tahun penjara dan denda Rp.100 juta. Sidang vonis itu dilaksanakan diruang Cakra PN Tipikor Surabaya. Rabu (19/1/2022).
Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur perbuatan terdakwa Mustofa Kamal Pasa telah terbukti. Kerena melakukan restorasi/ normalisasi sungai jurang cetot dan sungai landaian tahun 2016 di Kecamatan Jatirejo, Mojokerto tidak mendapat ijin dari Kementrian PUPR, BBWS serta tanpa kajian dari Bagian Hukum Pemkab Mojokerto
” Meski, dalam kasus ini terdakwa memakai uang pribadi namun objek yang dilakukan adalah milik negara, sehingga unsur perbuatan melawan hukum bisa terbuktikan," ujar Majelis Hakim.
Terdakwa MKP, ketika dimintai tanggapan oleh Majelis Hakim, dirinya menerima putusan tersebut.
Usai persidangan putusan restorasi/ normalisasi sungai jurang cetot dan sungai landaian tahun 2016 di Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Bekas Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa S.E, akan menjalani persidangan perdana dalam dugaan kasus gratifikasi proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto serta TPPU. JPU KPK Arif Suhermanto Dkk telah menyiapkan berkas Dakwaan setebal 2 meter terhadap Tersangka bekas Bupati Mojokerto Jawa Timur, MKP. Yang menjabat Bupati Mojokerto periode 2010-2015, 2016-2018.(DI)