Baca Juga
Budaya minta-minta dijalan raya, dengan modus tarikan sumbangan, untuk dana kematian telah tumbuh subur di Mojokerto raya. Tidak saja di dalam Kota Mojokerto, di desa-desa di wilayah Kabupaten Mojokerto juga marak.
Pada Jaman Walikota Teguh Soejono, budaya seperti ini tidak ada. Awalnya, sekali dua kali modus seperti ini terjadi di wilayah Kota Mojokerto dibiarkan. Apalagi kontrol sosial masyarakat sekarang tidak ada. Bahkan, modus seperti ini didukung para kawula tua. Biasanya anak muda yang meminta sumbangan ditengah jalan raya. Manakala ada tetangga yang meninggal dunia. Biasanya uang sumbangan pengguna kendaraan, untuk beli minuman, rokok dan lain sebagainya.
Hasil sumbangan dijalan raya, bukan untuk keluarga yang kesusahan. Melainkan, untuk kepentingan pribadi si oknum penarik sumbangan itu. Pembiaran seperti ini, sekarang tumbuh subur menjadi budaya. Budaya jelek, yang tidak pantas untuk di getok tular kan. Apalagi, Mojokerto sebagai bekas Kerajaan Majapahit. " Wong Mojopahit gak pantes minta-minta'. Eling waktu ngajine Kyai Mudzakir Ma'ruf, Ojo njaluk sumbangan nang jalan raya. Mengganggu ketertiban umum iku duso.
Kalau saat ini, Polres Mojokerto Kota, sinergisitas dengan Pemkot Mojokerto melalui Kepala Kelurahan setempat. Membuat himbauan larangan minta sumbangan dijalan raya, sudah tepat.
Tidak saja mengganggu ketertiban umum. Selain itu secara estetika, etika sebagai bangsa yang besar. Malu, meminta sumbangan untuk orang yang meninggal dunia dijalan raya. Sepertinya, Pemkot tidak memberikan dana kematian untuk warga nya yang meninggal dunia.
Pada saat Kota Mojokerto dipimpin almarhum walikota Abdul Gani Suhartono, warga keluarga yang meninggal dunia, mendapatkan santunan dari Pemkot Mojokerto. Kalau sekarang tidak tahu lagi.
Tarikan sumbangan dijalan raya untuk kematian, nampaknya, kurang etis. Pasalnya, Mojokerto raya dikenal sebagai daerah wisata. Wisatawan mancanegara atau orang asing yang bekerja di Mojokerto cukup banyak. Ini akan menjadikan stigma atau noda, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto sebagai Kota wisata.
Di dalam suratnya, nomor :145/ 01417.703.2/2021, kepala Kelurahan Miji Kota Mojokerto, Achmad Chalimi yang ditujukan kepada para Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga memberikan himbauan kepada warganya. Agar melarang untuk melaksanakan kegiatan penggalangan dana kematian atau kegiatan yang lainnya dijalan raya dikarenakan, mengantisipasi penggunaan dana di maksud untuk keperluan yang tidak semestinya.
Mengakibatkan rawan konflik yang bisa menjadikan perselisihan antar warga. Mengganggu keamanan dan ketertiban Lalu Lintas, khususnya bagi pengguna jalan.
Hal tersebut hanya bersifat koordinasi antara petugas patroli Sabhara Polres Mojokerto Kota dengan Lurah Miji , setelah petugas patroli menerima laporan adanya tawuran kelompok penggalangan atau penarikan dana secara sukarela di jalan raya kepada pengguna jalan.
"Tawuran terjadi dipicu dengan adanya bagi hasil yang tidak merata atau adil , kemudian petugas patroli menyarankan kepada Lurah, supaya warganya tidak melakukan pungutan dijalan dengan tujuan apapun, dikarenakan hasil yang diperoleh disalahgunakan oleh mereka."
"Bahkan penarikan iuran dijalan ini sebenarnya digunakan sebagai modus untuk mengumpulkan uang yang akhirnya hasilnya untuk membeli minuman keras, perlu diketahui dari sebagian pengguna jalan merasa terganggu dengan kegiatan mereka, Karena, sangat membahayakan bagi mereka sendiri dan pengendara yang melintas, saat mereka melakukan penggalangan dana tersebut.
Fenomena budaya kurang elok ini, seyogianya Walikota Mojokerto membuat kebijakan dengan kearifan lokal. Mungkin, dengan program dana kematian digulirkan kembali. Dan merangkul ulama dan umaro memberikan kesadaran untuk khalayak umum. Dengan pemimpin baru di Kota Mojokerto saat ini, budaya anjangsana yang mulai luntur, bisa di awali kembali atau di pupuk kembali. (MJ-1)