Baca Juga
 |
| Pjs Bupati Mojokerto Himawan dan Kepala BPN Kabupaten Mojokerto Hendi Prana Bowo |
Target sertifikasi tanah dalam
program prioritas nasional, percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap
(PTSL). Untuk Masyarakat di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur pada tahun 2020,
tidak terpenuhi. Semula, oleh Presiden Joko Widodo, untuk Kabupaten Mojokerto
Jawa Timur ditarget, empat puluh lima ribu bidang tanah harus bersertifikat.
Namun bisa diselesaikan sebanyak dua puluh ribu lima ratus bidang tanah saja,
oleh kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Hal Itu diungkapkan, oleh Kepala
kantor BPN Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Hendi Prana Bowo, usai penyerahan
sertifikat massal secara simbolis, kepada 50 orang warga masyarakat Kabupaten
Mojokerto Jawa Timur, di Pendopo Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin 9
Nopember 2020.
“Penyebab gagalnya target
sertifikasi tanah, adanya pendemi corona. Dari 45 ribu bidang tanah yang
harusnya diselesaikan, baru dua puluh ribu lima ratus sertifikat bidang tanah
saja,”kata Hendi. Selain itu, untuk program sertifikasi PTSL, masyarakat cukup membayar
Rp. 150 ribu saja. Sebab, anggaran untuk pembelian patok batas dan fotocopi
tidak ada dalam program tersebut. Namun, seyogianya masyarakat bisa bekerjasama
dengan perangkat desa atau BPD desa masing-masing atau musyawaroh,” jelas
Hendi.
Dapat kami laporkan, Presiden
Joko Widodo pada hari ini, Senin 9 Nopember 2020, menyerahkan sertikat bidang
tanah kepada 200 daerah di Indonesia secara virtual, termasuk Kabupaten
Mojokerto Jawa Timur. Secara keseluruhan
kantor BPN Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, akan menyerahkan 1500 sertifikat
bidang tanah kepada warga masyarakat Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Sebelumnya, 50 buah sertifikat bidang tanah, telah diserahkan secara simbolis
pada hari ini, di kantor Pemerintah Kabupaten setempat.
"Tahun ini target saya
adalah 10 juta sertifikat bidang tanah. Tapi kita tahu saat ini sedang pandemi,
maka saya turunkan 7 juta sertifikat bidang tanah. Saya pun yakin, jumlah itu
bisa terpenuhi. Target di 2025, seluruh bidang harus sudah bersertifikat,"
tegas Presiden Joko Widodo.
Instruksi tegas tersebut bukan
tanpa alasan. Sebab berdasarkan catatan, sebelum ada program PTSL, tercatat
rata-rata hanya terbit 500 ribu sertifikat setiap tahunnya. Jumlah tersebut
tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang ingin mensertifikatkan
aset mereka.
"Sebelum ada PTSL, tiap
tahunnya kita hanya keluarkan sekitar 500 ribu sertifikat se-Indonesia. Kalau
dihitung, jika setahun hanya segitu, artinya jika semua penduduk Indonesia
ingin aset mereka bersertikat, itu sama saja butuh 160 tahun lamanya. Kita kalau
kerja, harus dengan target jelas," tandas Presiden Joko Widodo. (MJ-1)