Baca Juga
 |
| Salah Seorang Peserta KB |
Guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto menggandeng rumah sakit swasta Rekso Waluyo di Kota Mojokerto dengan meningkatkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Perlu diketahui agar Indonesia bisa
menikmati bonus demografi lebih panjang. Laju pertambahan populasi mampu
ditekan dari 2,31% selama periode 1971-1980, menjadi 1,49 % periode 2000-2010.
Kemudian, 1,36% selama periode 2010-2016. Penurunan laju tersebut juga
konsisten dengan turunnya angka kelahiran total (TFR) dari 5,61 anak per wanita
usia subur pada 1971 menjadi 2,38 pada 2018.
 |
| Joedha Hadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, |
"Jika program Keluarga
Berencana (KB) tetap menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, maka
usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi
pembangunan kesejahteraan," Ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto,
Joedha Hadi.
Menurutnya, keberhasilan
pengendalian penduduk tersebut disumbang penggunaan kontrasepsi yang terus
meningkat. Selain itu, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total ialah
peningkatan median usia kawin pertama perempuan.
Perempuan Indonesia, kata Yudha Hadi,
menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang. Rata-rata
perempuan menikah di usia 18 tahun pada 1991. Pada 2018, rata-rata perempuan
menikah pada usia 21 tahun.
 |
| Kepala Perwakilan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Sukaryo Teguh Santoso |
Penurunan angka kelahiran total juga
telah merekayasa struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya
bonus demografi yang dimulai sejak 2012. Bonus demografi ditandai dengan rasio
ketergantungan di bawah 50 per 100 penduduk usia produktif. Diproyeksikan bonus
demografi ini akan membuka jendela peluang pada tahun 2020 sampai 2030.
Dalam kesempatan tersebut, tim dokter
yang dipimpin Letkol dr Yudi Andriyansah S.P.Og, M.Kes dari Lanud Iswahyudi
Madiun, ditambah 35 tenaga medis dan 50 personil dari Kodim 0815 Mojokerto. Dalam
pelayanan pemasangan alat kontrasepsi tersebut diikuti 292 orang peserta akseptor
dari 18 kecamatan dalam bakti sosial.
Dari 292 orang peserta akseptor
tersebut terdiri dari, 284 orang peserta Metode Operasi Wanita (MOW) steril
atau tubektomi, sedang Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi diikuti 8 orang
peserta.
Dikatakan Fanani,49, salah seorang
peserta akseptor KB MOP asal Kecamatan Kemlagi, dia mengikuti KB MOP, karena
sang istri tidak lolos KB MOW. “Istri saya sudah mau ikut MOW karena anak saya
sudah dua. Dikarenakan obesitas, jadinya tidak lolos dari segi kesehatan. Saya
lah kemudian yang mengikuti KB MOP ini,” ungkapnya, Minggu (16/2/2020).
Sementara, Ifah,37, salah seorang peserta
akseptor MOW dari Kecamatan Dlanggu mengaku, mempunyai anak lebih dari satu,
dan sudah capek bolak balik ke tenaga medis untuk ber-KB. “Saya sudah pernah
memakai spiral, susuk dan pil KB. Gara-gara sering lupa, kebobolan deh jadinya,
capek deh. Anak bungsu saya yang sekarang berumur 9 bulan, saya ingin ikut MOW,
mumpung gratis,” celetuk ia.
Kepala Perwakilan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Sukaryo Teguh Santoso
mengingatkan agar semua persyaratan mengikuti MOP dan MOW dipenuhi. “Suka rela,
dinyatakan sehat setelah penapisan dari puskesmas atau rumah sakit dan ada
persetujuan tertulis dari pasangan,” ujarnya.
Joedha Hadi Kepala DP2KBP2
menjelaskan, kontrasepsi mantap memiliki banyak keuntungan. “Lebih aman karena
keluhan lebih sedikit dibanding alat kontrasepsi lain. Lebih praktis karena
hanya memerlukan satu kali tindakan saja dan lebih efektif karena tingkat kegagalan
sangat rendah,” jelasnya.
Lebih ekonomis karena hanya
memerlukan biaya untuk satu kali tindakan saja. Apalagi dalam baksos tersebut gratis.
Tidak ada efek samping jangka panjang setelah operasi dan tidak akan mengganggu
hubungan seksual suami istri.
Kegiatan serupa rencananya akan
dilaksanakan kembali DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada, bulan Juli dan Oktober
2020 mendatang. Ini menyusul karena permintaan MOW dan MOP di Kabupaten
Mojokerto meningkat. (wib)