TINJAU PROYEK NORMALISASI PENGENDALI BANJIR, DISUGUHI HASIL YANG TERMEHEK-MEHEK

Baca Juga

Tinjau Lokasi Proyek Normalisasi Pengendali Banjir, Walikota Ika Puspitasari. Kamis 30/1


 Walikota Mojokerto Ika Puspitasari tinjau, beberapa lokasi proyek normalisasi pengendali banjir, yang ditinggal kabur oleh oknum kontraktornya. Kamis 30/1.

Lokasi yang menjadi jujugan Walikota Lingkungan Kedungsari, Lingkungan Kalimati, Lingkungan Mentikan, Lingkungan Banjaranyar dan Lingkungan Suronatan.

Dari 73 paket pekerjaan proyek normalisasi pengendali banjir saluran air, ada 8 pekerjaan proyek yang belum kelar (putus kontrak) dan ditinggal kabur oleh oknum pembohongnya.  Wali Kota Ning Ita mengambil langkah blacklist kepada para oknum pembohong tersebut.

Setidaknya  65 paket proyek saluran air yang terselesaikan tepat waktu. Chek and richek lapangan oleh walikota dan beberapa OPD, untuk memastikan kondisi dan kualitas pengerjaan drainase guna mengantisipasi adanya banjir, ketika curah hujan tinggi.

Wali Kota Ning Ita berpesan kepada warga, agar bersama sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke dalam selokan. “Banjirnya kesini, Bu. Saya takut rumah saya roboh karena airnya menggerus pondasi,” tutur Kiswati warga Lingkungan Kedungsari RT 1 RW 3.

Dikatakan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, Mashudi. Proyek normalisasi pengendali banjir yang ditinggal kabur oknumnya tersebut. Kini ditangani oleh dinas PUPR. “Prioritas pembenahan kita lakukan untuk lingkungan Kedungsari, Banjaranyar, Mentikan, dan Magersari,” papar dia.

Ambil alih penanganan proyek ini termasuk berbasis dana kelurahan. “Proyek yang belum kelar 4 lokasi, sudah ditangani Dinas PUPR. Sedang 2 proyek lainnya  tidak kita sentuh, karena nol persen,” kata dia.

Dinas PUPR mengambil alih proyek ini, karena audit Inspektorat telah dilakukan. “Sudah ada audit dari Inspektorat, tinggal nunggu hasilnya. Tinggal uji kualitas material saja,” tutur dia.

Sekedar diketahui, sejumlah proyek TA 2019 lalu memicu dampak sosial. Warga merasakan dampak banjir dan pagar roboh akibat proyek normalisasi pengendali banjir. Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Mojokerto menggelar tiga kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) namun jawaban eksekutif dirasa kurang memuaskan.

Sehingga berujung wacana pemanggilan Walikota lewat interpelasi. Kini rencana tersebut sudah disorong ke pimpinan Dewan. (end )


DETAK VIDEOS
SPORT VIDEOS

 
PT. DETAK INSPIRATIF INDONESIA ( DE INS SIA )
SIBERLI WWD