Baca Juga
KESEHATAN ITU PENTING. Walikota Mas’ud
Yunus dan Wakil Walikota Suyitno tidak ingin warga Kota Mojokerto kesehatannya
tidak terjaga dengan baik. Agar kesehatan warga Kota Mojokerto tetap terjaga,
Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto mendaftarkan warganya ke BPJS Kesehatan.
Program universal healt coverage (UHC) dengan anggaran APBD harus tepat sasaran.
Setiap bulan Pemkot Mojokerto harus mengeluarkan anggaran senilai Rp 1,3
Miliar untuk BPJS Kesehatan warga Kota
Mojokerto sebanyak 57.365 orang warga yang tergolong ekonomi kurang mampu
maupun yang mampu.
Humas
BPJS Kesehatan Mojokerto Budi Setiawati mengatakan, saat ini terdapat 57.365
jiwa penduduk Kota Mojokerto yang iuran bulanannya ditanggung pemerintah
setempat.
"Nilai
iurannya Rp 23 ribu per jiwa per bulan," kata Setiawati.
Kepala
Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Christiana Indah Wahyu mengatakan, bantuan iuran
BPJS Kesehatan bagi 57.365 jiwa warga Kota Mojokerto menjadi bagian dari upaya
untuk mencapai program UHC. Untuk mencapai program ini, setidaknya 90% dari
jumlah penduduk menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Saat
ini 98,8% dari 144.913 penduduk Kota Mojokerto terdaftar sebagai peserta BPJS
Kesehatan. Jumlah itu termasuk penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat
atau pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan peserta BPJS Kesehatan mandiri.
"Mulai
Desember 2017 iuran BPJS Kesehatan 57.365 jiwa dibayar Pemkot Mojokerto
sepenuhnya, Rp 23 ribu per jiwa per bulan," Kata ia.
Sebelum
program UHC dijalankan, pihaknya menerapkan program Total Coverage. Untuk
mendapatkan layanan kesehatan gratis, warga Kota Mojokerto cukup membawa KTP
dan kartu keluarga (KK).
"Karena
aturan terbaru mengharuskan warga menjadi peserta BPJS, maka kami alihkan ke
BPJS Kesehatan," ujarnya.
Untuk
membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 57.365 warganya, Pemkot Mojokerto harus
menggelontorkan dana Rp 1.319.395.000/bulan. Praktis dalam setahun, pemerintah
harus menyiapkan anggaran Rp 15.832.740.000,-
Dari
57.365 jiwa warga Kota Mojokerto yang ditanggung pemerintah, mereka bukan saja
dari golongan ekonomi pra sejahtera saja, mereka yang mampu juga dibantu.
Berdasar
data tabulasi di Dinas Sosial Jumlah penduduk pra sejahtera saat ini 23.109
jiwa. Mereka masuk dalam kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin dan
rentan miskin.
Jumlah
penduduk pra sejahtera turun jika dibandingkan tahun 2017 di angka 23.459 jiwa.
Namun dalam hal jaminan kesehatan, seluruh penduduk miskin tersebut mendapatkan
bantuan iuran dari pemerintah pusat atau sudah memegang KIS.
Program
UHC digunakan untuk warga Kota Mojokerto dan sudah menjadi kebijakan Wali Kota
Mas'ud Yunus. Wali Kota ingin akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan supaya
tak lagi menjadi beban masyarakat," terangnya. ( Wib )