Baca Juga
detakinspiratif.com
- Dewan Pimpinan
Pusat PDI Perjuangan akan memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan
partai jika ada kadernya yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan
Korupsi, di Mojokerto, Jawa Timur.
"Hal ini
sesuai dengan protap partai yang juga sudah diumumkan sejak lama kepada segenap
kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia," kata Plt Sekjen PDI-P
Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/6/2017).
Basarah
mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dan pengecekan
lapangan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tentang kebenaran
operasi tangkap tangan ( OTT) di Mojokerto tersebut. Diduga, dalam OTT tersebut
terjaring Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo.
"Dari
informasi yang kami terima diduga tersangka menerima suap 30 juta yang
alasannya untuk keperluan Lebaran," ujar Basarah.
Basarah
menuturkan, bagi PDI-P, kader partai yang menjadi tersangka OTT KPK tidak akan
ada toleransi lagi. Berapapun jumlah barang buktinya, biasanya KPK sudah
memiliki bukti-bukti kuat sebelum melakukan OTT.
Sanksi
pemberhentian otomatis ini sebagai salah satu bukti komitmen PDI-P untuk
mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi.
"Salah satu
tujuan pemberhentian otomatis bagi tersangka OTT KPK dari kader PDI Perjuangan
juga ingin memunculkan efek jera bagi penyelenggara negara yang lain agar tidak
melakukan tindak pidana korupsi di manapun," ucap Basarah.