Baca Juga
BOSDA SMA - SMK RP 5 MILIAR DIALIHKAN
UNCLEOWOB.COM - Pemkot Mojokerto berencana mengalihkan pos Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA - SMK yang diplot di APBD 2017 sebesar Rp 5 miliar untuk beasiswa. Menyusul adanya regulasi pengelolaan kewenangan sekolah lanjutan tingkat atas mulai tahun 2017 oleh Pemprop Jatim.
Dana miliaran rupiah yang sedianya untuk pendamping siswa dan pengadaan seragam gratis akan dialihkan untuk beasiswa bagi 1.113 anak kurang mampu yang mengenyam pendidikan di bangku SD dan SMP.
"Kita sudah anggarkan Rp 5 miliar untuk BOS pendamping dan seragam SMA dalam APBD 2017. Karena adanya regulasi baru SMA - SMK dikelola oleh Pemprop Jatim, maka dananya kita alihkan bagi SD - SMP," ungkap Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus, Jum'at (6/1)
Menurutnya, dana itu akan diberikan kepada siswa SD dan SMP yang kurang mampu.
"Nanti kita perjuangkan sebagai bea siswa kurang mampu dan berprestasi. Sudah kita data, jumlahnya 1.113 anak. Itu lain dengan yang berprestasi," paparnya.
Dana pendamping sebesar Rp 65 ribu bagi siswa SMA itu akan dialihkan untuk pengadaan seragam, sepatu dan kaos olahraga.
Yai Ud, sapaan akrab mubalight asal Surodinawan Kota Mojokerto tersebut mengatakan,
mereka yang dapat bantuan pemerintah ini adalah seluruh anak SD dan SMP tanpa membedakan domisili.
"Kita tidak lihat data kependudukan anak, karena yang kita hitung adalah domisili sekolah. Dan mereka terhitung anak Kota Mojokerto. Soal ini sudah kita bicarakan dengan DPRD," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Novi Rahardjo mengatakan, Pemkot berkomitmen tidak hanya memberikan pendidikan anak-anak SD-SMP gratis SPP saja namun juga dengan fasilitas. Apalagi ada tambahan dana yang cukup besar untuk seragam olahraga," ungkapnya kepada wartawan di sela-sela acara peresmian jembatan Rejoto Senin, 23 januari 2017.
Bahkan, pihaknya mengkaji pengadaan sepatu dan tas gratis bagi siswa.
"Kita memberikan yang terbaik. Sehingga nantinya program pemerintah wajib belajar 12 tahun dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.
Langkah eksekutif mengalihkan semua pos anggaran BOSDA SMA - SMK untuk beasiswa, siswa prasejahtera tingkat SD dan SMP mendapat persetujuan legislatif.
"Kita harap Pemkot tidak mengalihkan seluruh dana bagi kedua jenjang dasar dan menengah saja, jenjang SMA juga harus dipikirkan, ‘’ kata Kholid Firdaus anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto.
Politisi PKS ini menyebut, banyak siswa SMA - SMK yang kurang mampu butuh seragam, tas dan sepatu. Sementara mereka akan terbebani SPP.
" Siswa SMA – SMK prasejahtera tetap butuh bantuan penunjang pendidikan. Manakala, kurang mendapat perhatian, bisa jadi akan ada kesenjangan sosial ," tandasnya.
Menurutnya tanpa Bosda, siswa SMA dikenakan membayar SPP sebesar Rp 65 ribu, sedang siswa SMK sebesar Rp 85 ribu.
"Tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya dengan SPP sebesar itu. Maka jika pemkot membantu meringankan beban mereka, maka kebutuhan pendidikan warga prasejahtera akan lebih ringan,’’tuturnya.